Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dapil IV tersebut mendesak PT Nusalindo pelaksana pengangkatan bangkai Kapal MV Kuala Mas yang karam dua tahun lalu untuk bertanggung jawab penuh atas ancaman ganti rugi dan kerusakan ekosistem laut yang kini mencekik nelayan serta petani rumput laut.

Penegasan Absalom Buy ini disampaikan usai melakukan peninjauan ke bangkai kapal MV Kuala Mas bersama Anggota DPRD Provinsi NTT, Jan Pieter Windy, Camat Kupang Barat, Villy Nakamnanu dan Kepala Desa Bolok, Melkianus Laiskodat.

Pencemaran akibat gumpalan minyak terapung ini dinilai langsung mematikan mata pencaharian warga lokal yang bergantung pada budidaya rumput laut.

“Perusahaan harus bertanggung jawab! Masyarakat sekarang sedang susah, jangan lagi merusak usaha mereka. Mereka hanya berjuang untuk bertahan hidup,” tegas Absalom saat meninjau lokasi terdampak.

Tuntutan dan Poin Kritis Absalom Buy:

Absalom Buy menegaskan, pembersihan (Clean Up) oleh PT Nusalindo yang mendesak harus segera mengamankan dan membersihkan limbah minyak sebelum kerusakan biota laut menyeberang lebih luas ke pesisir Semau.

Reaksi keras dan penuh kecaman langsung dilayangkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi NTT, Jan Pieter Windy. Politisi Partai Gerindra tersebut dengan tegas mendesak perusahaan agar bertanggung jawab penuh atas kerugian materil yang kini mencekik masyarakat pesisir.

Pernyataan tegas ini dikeluarkan usai Jan Windy bersama rombongan melakukan peninjauan lapangan secara langsung ke lokasi bangkai kapal MV Kuala Mas pada Minggu, (02/08/2026).

Peninjauan tersebut turut didampingi oleh Anggota DPRD Kabupaten Kupang Fraksi PSI Absalom Buy, Camat Kupang Barat Villy Nakamnanu, serta Kades Bolok Melkianus Laiskodat.

Kerja Asal-Asalan dan Diduga Belum Kantongi Izin

Dari hasil penelusuran di lapangan, Jan Windy menemukan sejumlah kejanggalan fatal yang mengindikasikan kelalaian berat pihak perusahaan.

Ia menduga proses pengangkatan bangkai kapal ini dilakukan tanpa prosedur standar operasional (SOP) yang jelas dan belum mengantongi izin operasional dari dinas terkait.

“Pekerjaan dilakukan secara asal-asalan. Kami menemukan sejumlah oil pump yang dipasang tidak bekerja secara maksimal. Dugaan human error sangat kuat dilakukan oleh para pekerja perusahaan,” tegas Jan Windy kepada AtlasNews.

Rembuk stunting dilangsung di Aula pertemuan Kantor Desa Bolok pada Jumat (29/08/2025) pagi yang dihadiri oleh Plt. Camat Kupang Barat, James Ating, Pendamping Kecamatan, Marianti Ga, Ketua BPD Desa Bolok, Babinsa Bolok, Serka Deny Sinlae, Tenaga Nakes dan Kades Posyandu Desa Bolok.

Kepala Desa Bolok, Melkianus Laiskodat dalam sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan mengatakan, Stunting merupakan permasalahan kompleks yang harus dihadapi bersama oleh semua pihak.

Dalam penyampaiannya, Kepala Desa Bolok menekankan pentingnya pemahaman visi dan penyelarasan program hingga pelaksanaan program sesuai hasil kesepakatan dalam Rembuk Stunting.

“Saya pikir Stunting ini perlu ada gerakan bersama itu penting, sinergi antar stakeholder mulai dari Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Puskesmas, Kader Posyandu, PKK dan masyarakat agar prevalensi angka stunting dapat diturunkan”, ujarnya.

Ia menjelaskan, Rembuk Stunting bertujuan untuk mendiskusikan permasalahan stunting yang ada di Desa, mengidentifikasi penyebab-penyebabnya dan merumuskan langkah-langkah konkret yang akan diambil dalam RKPDes.