Pada sosialisasi tersebut terlaksana berkat kerjasama BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Kabupaten Kupang dengan melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang digelar di Aula pertemuan Kantor Bupati Kupang, pada Jumat (27/02/2026).

Kepala kantor BPJS Kabupaten Kupang, Vicktor Marunduri yang menjadi narasumber pada kesempatan tersebut menegaskan jika 21.721 kepesertaan PBI JK BPJS Kesehatan di Kabupaten Kupang yang dinonaktifkan merupakan ketetapan berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Sosial Nasional (DTSEN).

Ia juga menjelaskan jika sosialisasi yang digelar merupakan tindak lanjut terbitnya SK Mensos Nomor 3/HUK/2026 tentang penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

“Penetapan, perubahan, dan penonaktifan peserta PBI JK dilakukan berdasarkan data kesejahteraan nasional yang ditetapkan pemerintah melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSen). BPJS Kesehatan menjalankan kepesertaan sesuai data yang ditetapkan dan memastikan pelayanan kesehatan diberikan kepada peserta yang aktif sesuai ketentuan,” ujar Vicktor Marunduri.

Vicktor Marunduri juga menyampaikan jika pemberian informasi status kepesertaan JKN yang digelar oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Kupang dinilai sangat penting bagi masyarakat untuk melakukan reaktivasi kepesertaan JKN.

Forum ini diadakan sebagai upaya bersama untuk membahas pelayanan terhadap korban kecelakaan lalu lintas dan penurunan angka kecelakaan di wilayah rawan, khususnya di sekitar Kalabahi, Kecamatan Teluk Mutiara.

Kegiatan ini melibatkan sejumlah instansi penting guna merumuskan strategi sinergis yang digelar pada Senin (26/05/2025).

Di antara peserta yang hadir terdapat Kasatlantas Polres Alor, yang diwakili oleh Kaurmintu Satlantas Polres Alor, Aipda Andreas Rihi, Kasie Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Alor, Florianus Onlet, Kepala Seksi Verifikasi UPT Pendapatan Wilayah Alor, Herlina Kh. Peringsy, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Alor, Yohanes Santo, Balai Jalan Pelaksanaan Jalan Nasional NTT, Hiskia K. Mesdila, serta Kepala Unit Kemitraan dan Kerja Sama RSD Kalabahi, Sri Hariyani.

Dari PT Jasa Raharja hadir melalui Penanggung Jawab Jasa Raharja Samsat Alor, Agus Prasetiyo, sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui kualitas pelayanan prima.

Dalam forum tersebut, telah disepakati dua agenda utama. Agenda pertama berfokus pada peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor serta penekanan kecelakaan lalu lintas melalui kegiatan sosialisasi bersama ke sekolah, kecamatan, dan desa, pemasangan spanduk keselamatan di titik-titik rawan, serta pelaksanaan operasi gabungan secara berkelanjutan.

Dalam Reses masa Persidangan II Tahun 2025 yang digelar di Aula Kantor Desa Oebelo, Senin (28/04/2025) siang, yang dihadiri konstituennya, David Daud mengatakan bagaimana pentingnya akses layanan kesehatan bagi semua masyarakat khususnya BPJS Kesehatan.

Sebagai wakil rakyat, David Daud menyadari, masih banyak warga Desa Oebelo yang belum terdaftar dalam peserta penerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) .

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kupang itu juga telah mengupayakan kuota kepesertaan BPJS jalur Pemerintah Daerah kepada 1205 Kepala Keluarga yang ada di Desa Oebelo.

“Komitmen dan fokus saya masih tetap yaitu peningkatan layanan kesehatan lewat BPJS. Masih banyak yang belum terdaftar. Saya sudah mendapatkan kuota kepesertaan sebanyak 3000 dan sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Oebelo agar dapat mendaftarkan warga kurang mampu sebagai penerima manfaat”, ujarnya.

Dalam kunjungan yang dilakukan di sela kesibukan dan rutinitasnya sebagai kepala daerah, Bupati Yosef Lede didampingi Manajer RS. Leona dan sejumlah perawat yang menangani bocah berusia 8 tahun itu.

Pada kunjungan tersebut juga untuk memastikan proses perawatan yang tengah dijalani sekaligus memantau perkembangan pasca perawatan di Rumah Sakit Leona Noelbaki

Usai menjenguk, Bupati Yosef Lede menjelaskan, bawah ini salah satu pasien yang tidak tercover dalam BPJS, penyebabnya karena NIK orang tuanya invalid.

Namun, berkat koordinasi yang telah berjalan baik antara Pemerintah Kabupaten Kupang dan Rumah Sakit Leona Noelbaki, penderita gizi buruk bisa dicover secara penuh oleh BPJS.

“Persoalan yang dialami oleh anak ini sama dengan ribuan masyarakat lain yang saat ini terkendala NIK bermasalah sehingga saat alami perawatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya tidak tercover BPJS. Kita patut bersyukur saat ini sudah ada perubahan yang baik”, ujar Bupati Kupang.

Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang dirinya peroleh dari pihak rumah sakit pasien tersebut sudah diperbolehkan untuk pulang dengan hanya akan melakukan kontrol perawatan setiap minggu di RS Leona hingga benar – benar pulih dan sehat.

Apresiasi ini diberikan Bupati Yosef Lede saat memberikan sambutan dalam acara persemian Rumah Sakit Leona Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selasa (25/03/2025).

Bupati Yosef Lede mengatakan, apresiasi ini pantas diberikan atas kinerja, dedikasi, dan respon cepat BPJS Kesehatan Cabang Kupang dalam upaya mempercepat memberikan layanan jaminan kepada masyarakat Kabupaten Kupang.

Juga atas kerjasama kolaboratif bersama Rumah Sakit Leona Noelbaki sehingga layanan kepada peserta JKN/KIS dapat mulai diberlakukan pada tanggal 8 April nanti.

“Terima kasih Pak Ario, sebagai Kepala Daerah saya memberikan apresiasi khusu bagi Bapak. Masyarakat Kabupaten Kupang yang memang memiliki keterbatasan ekonomi, masih sangat membutuhkan layanan BPJS. Terima kasih atas koordinasi tuntas yang bapak lakukan, masyarakat sudah bisa menerima layanan jaminan kesehatan”, ujar Bupati Yosef Lede.

Sementara, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang, Ario Trisaksono, yang ditemui media ini usai acara peresmian Rumah Sakit Leona Noelbaki mengatakan, pihaknya saat ini sedang mempercepat proses layanan jaminan kesehatan.

Selain itu, BPJS Kesehatan Cabang Kupang akan segera menindaklanjuti MoU bersama Rumah Sakit Leona pada tahun 2024 agar jaminan kesehatan dapat segera terwujud.

Oelamasi, AtlasNews. ID – Dalam upaya tingkatkan Sinergitas, sebanyak 177 operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) mengikuti kegiatan pembekalan di Aula Kantor Bupati Kupang, Civic Center Oelamasi, Kabupaten Kupang, NTT, Jumat (23/08/2024) pagi.

Kegiatan yang digelar Dinas Sosial Kabupaten Kupang itu berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Kupang guna melakukan sosialisasi validasi dan verifikasi kelayakan penerima bansos berbasis aplikasi SIKS-NG.

Kegiatan ini dalam rangka mempercepat pemenuhan kouta dan pendataan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang, Paulus Liu mengatakan, SIKS-NG adalah sistem informasi kesejahteraan Sosial Next Generation.

Dirinya menyebut, pembekalan SIKS-NG bagi 177 operator Desa/Kelurahan tersebut sebagai langkah awal pelatihan teknis aplikasi dan memberikan pemahaman dalam proses pendataan.

“Hari ini kita bekerja sama dan bersinergi bersama BPJS Kesehatan Kabupaten Kupang untuk lakukan pembekalan operator sekaligus berikan persamaan pemahaman. Ini penting, karena mereka berperan dalam memberikan pengusulan dan update data DTKS”, ujarnya.

Dijelaskan Paulus Liu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penting dalam penyaluran sejumlah bantuan sosial.

Semua data diambil dari data yang di update oleh operator akan terkoneksi dengan data penduduk dari Disdukcapil hingga ke depan semua akan terkoneksi.

Paulus Lius mengakui kegiatan pembekalan operator ini merupakan moment yang baik untuk menambah pemahaman bagi operator yang berkompeten dalam rangka lakukan pemutakhiran data PBI JK.

Selain itu juga kegiatan ini mendapatkan feed back dari para operator terkait sejumlah kendala yang dihadapi saat proses pemutakhiran data dilaksanakan.

“Dari hasil diskusi, tadi kita ketahui jika masih banyak warga yang kepesertaan JKN nya non aktif, kita bisa himbau untuk lakukan aktifasi. Lalu ada juga sejumlah kendala lain yang telah kami diskusikan bersama untuk keberhasilan pendataan nantinya”, jelasnya.

Ia berharap setelah pembekalan para operator mampu mendata dan mengisi data yang pasti dan tepat jika pelatihan sebelumnya tentang SIKS-NG kurang maksimal semoga dapat ditingkatkan saat ini.

Lebih lanjut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang itu juga menghimbau kepada setiap kepala desa dan lurah se- Kabupaten Kupang untuk mendukung setiap kerja para operator.

“Dari beberapa keluhan yang tadi disampaikan, ada beberapa desa yang tidak beri fasilitas bagi operator. Kendala kendala seperti ini akan kami koordinasikan ke setiap pemimpin wilayah setempat agar mendukung secara optimal dalam hal penyiapan fasilitas”, pungkasnya.

Menurut Paulus Liu, kunci keberhasilan pemutakhiran data PBI JK tahun 2024 ini tidak hanya pada kinerja operator saja namun membutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk kepala desa dan lurah.

“Pemerintah Desa atau Kelurahan harus dukung penuh. Bagaimana bantuan bisa turun jika operator tidak dibekali baik dengan fasilitas. Saya harap mereka didukung penuh”, terangnya.

Oelamasi, AtlasNews.ID – Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 serta menjamin perlindungan Kesehatan terhadap penyakit kronis bagi petugas Penyelenggara Pemilu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) Kesehatan lakukan Skrining Riwayat Kesehatan dan mendorong Pemerintah Daerah untuk memastikan kepesertaan aktif bagi petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada tahun 2024. Skrining Riwayat kesehatan merupakan tindakan promotif dan preventif bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Kupang, Yohanes Santo yang ditemui media atlasnews.id., senin, (29/01/2024) mengatakan, skirining Riwayat kesehatan yang dilakukan, sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) yang telah diterbitkan antara Kementrian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan BPJS Kesehatan, yang diinisiasi oleh Kepala Staf Kepresidenan beberapa waktu lalu.

Menurut Yohanes Santo, pihak BPJS Kesehatan siap mendukung penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah tahun 2024 melalui optimalisasi layanan skrining riwayat kesehatan bagi seluruh petugas pada Pemilihan Umum 2024.

Dalam pelaksanaan skrining kesehatan ini ungkap Yohanes Santo, adalah untuk mengetahui potensi resiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga apabila hasil skrining Riwayat Kesehatan hasilnya berisiko terhadap penyakit tertentu maka dapat berkonsultasi/berobat di Fasiltas Kesehatan terdaftar yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

“Tentu kami berharap agar semua penyelenggara Pemilu dan Pilkada melakukan Skrining Riwayat Kesehatan, hasil dari skring Riwayat Kesehatan ini bagi yang sudah terdaftar dan yang berisiko dapat melakukan pemerikasaan Kesehatan di FKTP terdaftar yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, sedangkan yang belum terdaftar sebagai peserta JKN kami akan berkoordinasi dengan Pemda untuk pendaftarannya. kemudian hasil dari skrning Riwayat Kesehatan ini tidak mempengaruhi status penetapan sebagai Petugas Penyelenggaran Pemilu,” ungkap Yohanes Santo.

Kepala kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Kupang itu juga memastikan, hasil pengisian skrining riwayat kesehatan tidak berpengaruh terhadap status petugas sebagai petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada tahun 2024.

Untuk perlindungan jaminan kesehatan melalui JKN, jika terdapat petugas pemilu yang belum menjadi peserta JKN maka pemerintah daerah wajib mendorong petugas mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri atau sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU) jika petugas tersebut merupakan pekerja.

Bagi petugas penyelenggara pemilu yang belum terdaftar sebagai peserta segmen manapun maka pemerintah daerah memastikan pengalokasian anggaran, membayarkan bantuan iuran dan membayar iuran Jaminan Kesehatan bagi petugas penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petugas yang sudah terdaftar menjadi peserta JKN tetapi status kepesertaannya tidak aktif maka pemerintah daerah wajib memastikan petugas melakukan reaktivasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Untuk kepersataan baru bagi petugas yang belum terdaftar, khusus untuk kabupaten kupang tidak mengalami kesulitan, karena sudah UHC Non Cut Off (Universal Health Coverage). Jadi kita harus prepare dari awal melalui skring Riwayat Kesehatan sehinggan bisa mengetahui siapa saja yang berpotensi beresiko penyakit kronis agar melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan kesehatan. Dan semua ini bertujuan agar Pemilu berjalan dengan nyaman dan tidak ada korban dari pemilu seperti pada pemilu 2019 yang lalu,” terangnya.

Lebih lanjut Yohanes Santo mengatakan, BPJS Kesehatan Kabupaten Kupang terus mendorong agar dua lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU Kabupaten Kupang dan Bawaslu Kabupaten Kupang untuk segera melakukan layanan skrining kesehatan bagi seluruh petugas lewat tautan yang telah dibagikan.

“Untuk KPU Kabupaten Kupang, baru 6318 atau 50 persen lebh petugas yang telah mengisi link skrining Riwayat kesehatan. Sehingga kami harapkan untuk semua Penyelenggaran Pemilu segera mengisi skrining riwayat kesehatan sesuai SEB ” ujarnya.

“Untuk Bawaslu Kabupaten Kupang juga kami lakukan hal yang sama, kami harus terus kawal. Untuk pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) sampai saat ini datanya belum fix , karena masih ada pergantian antar waktu dan ada pengawas yang belum final sehingga kami perlu ingatkan agar segera menyelesaikan skrining Riwayat kesehatan. Kemungkinan data PTPS akan fix di H-7,” tambahnya.

Yohanes Santo juga mengatakan hasil Skrining Riwayat Kesehatan dapat dipantau bersama dan akan memberikan feedback kepada petugas maupun panitia penyelenggara pemilu. Dengan demikian panitia akan lebih dapat mengantisipasi risiko kondisi kesehatan para petugas serta dapat memastikan telah terlindungi oleh Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan.

Untuk itu, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Kupang berharap dua lembaga penyelenggara pemilu yang ada segera menyelesaikan data skrining Riwayat kesehatan agar menjadi upaya awal bersama meminimalisir adanya korban sakit atau meninggal dunia dari para petugas penyelenggara pemilu ditingkat bawah tidak terjadi seperti pada pemilu 2019.