Pertemuan yang diinisiasi oleh Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Fraksi PSI Absalom Buy, dikemas dalam bentuk dialog terbuka ini bertujuan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat serta mencari solusi konkret atas konflik pertanahan yang telah berlangsung lama di kawasan strategis tersebut.

Dalam dialog yang berlangsung dinamis, perwakilan warga yakni Yohanis Laiskodat dan Yandry dari Desa Bolok berkesempatan berdialog langsung bersama Bupati Yosef Lede.

Keduanya menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai kejelasan status hak atas tanah yang kini masuk dalam area pengembangan industri.

Warga menegaskan bahwa transparansi dan keadilan menjadi poin utama yang mereka tuntut dari pemerintah daerah agar hak-hak masyarakat adat dan lokal tidak terpinggirkan oleh kepentingan pembangunan ekonomi semata.

Beberapa poin krusial yang mencuat dalam pertemuan berdasarkan keterangan kedua warga tersebut meliputi:

• Tuntutan Verifikasi Ulang Lahan: Warga mendesak pemerintah untuk melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi dokumen secara mendalam guna memastikan batas-batas lahan yang menjadi milik masyarakat dan lahan yang merupakan aset pemerintah atau pengelola KIB.
• Aspirasi Keadilan Ekonomi: Masyarakat berharap keberadaan KIB memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga sekitar, bukan justru menciptakan penggusuran atau hilangnya mata pencaharian tradisional mereka.
• Komitmen Dialog Berkelanjutan: Warga mengapresiasi kehadiran Pj Bupati Yosef Lede dan berharap komunikasi ini terus berlanjut hingga ditemukan kesepakatan tertulis yang berkekuatan hukum.

Hal ini disampaikan oleh orang nomor satu di Kabupaten Kupang dalam pertemuan tatap muka bersama warga setempat guna mencari solusi atas status hukum tanah yang masuk dalam kawasan industri Bolok.

Dalam arahannya, Bupati Yosef Lede menekankan bahwa penyelesaian masalah ini harus dilakukan melalui prosedur yang benar dan kepala dingin agar tidak menimbulkan kerumitan baru.

Ia memastikan bahwa pemerintah daerah sedang berupaya agar ada kepastian hukum bagi masyarakat yang telah lama mendiami wilayah tersebut.

Salah satu poin krusial yang disampaikan Bupati adalah rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) di tingkat provinsi. Menurutnya, status lahan masyarakat saat ini terbentur dengan penetapan kawasan industri Bolok.

“Prinsipnya, apa yang menjadi milik pemerintah atau pihak terkait silakan, tetapi hak milik rakyat harus dikembalikan kepada rakyat dan dikeluarkan dari kawasan industri,” tegas Yosef Lede, di Bolok pada Senin (27/04/2026).

Ia menjelaskan bahwa karena kewenangan revisi RT/RW berada di tangan DPRD Provinsi, dirinya telah membangun komunikasi politik dengan pimpinan dan anggota DPRD NTT untuk mengawal proses ini.

Kebakaran tersebut terjadi di Desa Manusak, RT 11 RW 05 Dusun 4, Kecamatan Kupang Timur dan Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, pada Sabtu siang.

Sebagai bentuk kepedulian, Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera turun tangan dan menyalurkan bantuan darurat kepada korban pada Minggu (21/09/2025) siang.

Bantuan yang diberikan berupa: terpal, pakaian, beras, kopi, gula, serta sejumlah kebutuhan pokok lainnya.

Kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat terdampak diharapkan dapat meringankan beban para korban sekaligus memberikan semangat untuk bangkit kembali pascakebakaran.

Langkah cepat ini merupakan wujud komitmen pemerintah Kabupaten Kupang untuk selalu hadir bersama masyarakat dalam situasi sulit. bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban korban.

Pemerintah Kabupaten Kupang menegaskan komitmennya untuk terus memberikan perhatian dan dukungan kepada masyarakat yang terdampak bencana, serta mengupayakan langkah-langkah pemulihan secara berkelanjutan.

Ini disampaikan oleh Bupati Kupang saat menggelar rapat bersama Forkopimda dan masyarakat Kecamatan Kupang Barat yang digelar di Desa Bolok pada Rabu (04/06/2025) siang.

Dalam sambutannya, Bupati Yosef Lede mengatakan rapat forkopimda yang perdana digelar diluar ruangan tersebut bertujuan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus mencari suasana baru serta wadah untuk bertemu dengan masyarakat secara langsung.

Yosef Lede menegaskan jika rencana pembangunan dermaga Rakyat dan TPI di Desa Bolok semata mata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat baik Desa Bolok maupun beberapa Desa yang ada di Kecamatan Kupang Barat.

Selain itu, pembangunan infrastruktur itu dilakukan merupakan bagian dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kupang dalam upaya memaksimalkan potensi kelautan.

“Kedepan jika sekitar Pelabuhan Tenau tutup. Untuk itu kami akan segera membangun dermaga ini, bisa digunakan untuk penyebrangan ke Pulau Semau juga bisa digunakan untuk tempat pendaratan ikan. Akan ada perputaran uang di masyarakat, ekonomi akan meningkat”, ujarnya.

Oelamasi, AtlasNews. ID – Memasuki hari ke- 5 pelaksanaan Operasi Pekat Turangga 2024 yang digelar Polres Kupang berhasil menyita minuman keras dan sejumlah kendaraan bermotor tanpa dokumen yang dibawa penumpang Fery Ile Labaleka di Pelabuhan Bolok, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT.

Operasi yang dipimpin Kapolres Kupang, AKBP Anak Agung Gde Anom Wirata, S.I.K., M.H., yang diwakilkan kepada Iptu Petrus Tafui, S.Sos.

Operasi ini berfokus pada pemeriksaan penumpang dan kendaraan yang baru tiba dengan kapal Labaleka yang berlayar dari Larantuka menuju Kupang lewat pelabuhan Fery Bolok, pada Kamis (15/08/2024)

Setibanya di pelabuhan, tim gabungan yang dipimpin oleh Kasat Tahti didampingi KBO Intelkam 0pda Hendra Tefnay, KBO Sat Narkoba Ipda Emu Sabloit, S.Sos serta Kanit Gakkum Lantas Polres Kupang bersama 18 anggota Ops Pekat lainnya langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh di area keluar kendaraan dan penumpang.

Dalam operasi Pekat tersebut, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa minuman keras tradisional, yaitu 13 botol kecil dan 6 botol besar serta 5 serigen berukuran sedang berisi moke.

Seluruh penumpang yang kedapatan membawa minuman keras ini diwajibkan untuk mengisi surat pernyataan penyerahan barang bawaan berupa moke serta menandatangani berita acara serah terima barang bukti.

Selain itu, beberapa kendaraan yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan sah juga turut diamankan.

Kapolres Kupang, AKBP Anak Agung Gde Anom Wirata, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa operasi ini merupakan bagian dari upaya Polres Kupang memberantas penyakit masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

“Kami akan terus melakukan operasi serupa untuk memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Kupang, khususnya menjelang pilkada serentak tahun ini”, ujarnya.

Operasi Pekat di Pelabuhan Bolok ini mendapat apresiasi dari masyarakat setempat yang berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. (***)

Oelamasi, AtlasNews. ID – Tiga (3) unit sepeda motor tanpa dokumen lengkap serta senjata tajam (Sajam) berupa parang berhasil diamankan dan disita oleh Satuan Tugas Operasi Pekat Turangga 2024.

Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) Turangga 2024 kali ini digelar oleh Polres Kupang berlangsung di pelabuhan Fery Bolok Pada Minggu (18/08/2024), Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT.

Penyitaan ini terjadi dalam rangkaian operasi Pekat Turangga 2024 yang digelar untuk menekan angka kriminalitas dan menindak berbagai pelanggaran hukum di wilayah Kabupaten Kupang menyongsong pilkada serentak tahun 2024.

Operasi ini dipimpin oleh Kapolres Kupang AKBP Anak Agung Gde Anom Wirata, S.I.K., M.H  yang diwakilkan kepada Kasat Tahti Polres Kupang, Iptu Petrus Tafui, S.Sos didampingi KBO Reskrim, KBO Intelkam dan Kasidokkes Polres Kupang Ipda Elias.

Melibatkan 18 personil gabungan operasi ini dimulai sejak pukul 04.00 Wita dan difokuskan di area Pelabuhan Fery Bolok, yang dikenal sebagai salah satu titik masuk dan keluar utama di daerah tersebut.

Dalam operasi ini, petugas memeriksa puluhan kendaraan serta barang bawaan penumpang fery yang baru saja tiba dari Aimere Pulau Flores.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan tiga unit sepeda motor yang terdiri dari dua unit Yamaha Vixion dan 1 unit Honda Beat tanpa surat-surat yang sah.

Selain itu, dua buah senjata tajam jenis parang juga disita dari dua orang yang mencoba menyembunyikan barang berbahaya tersebut di dalam tas mereka.

Kasat Tahti menjelaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari rangkaian Operasi Pekat yang dilaksanakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Kupang, khususnya menjelang perhelatan Pilkada Serentak November mendatang.

“Kami akan terus melakukan operasi seperti ini untuk memastikan wilayah kami aman dari berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu melengkapi diri dengan dokumen yang sah dan tidak membawa barang-barang yang berpotensi menimbulkan bahaya”, ujar Iptu Pit Tafui.

Selain dua barang tersebut diatas, petugas juga menyita Belasan liter minuman keras berjenis moke dan sopi.

Seluruh barang bukti yang disita telah diamankan di Mapolres Kupang untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Sementara itu, para pemilik sepeda motor dan senjata tajam tersebut telah dilakukan interogasi mendalam oleh tim gakkum dalam operasi tersebut.

Operasi seperti ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat dan menekan angka kejahatan yang kerap terjadi di kawasan pelabuhan serta titik-titik rawan lainnya di wilayah Kabupaten Kupang. (***) 

Oelamasi, AtlasNews. ID – Ratusan warga Dusun 5 RT.17/RW.08 Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT, melakukan aksi tolak pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) milik PT. Nusa Mina Gas.

Aksi ini dilakukan pada Sabtu, (13/7/2024) di lokasi pembangunan ditandai dengan memasang plang spanduk yang berisikan seruan penolakan pembangunan SPBE tersebut.

Mewakili warga Dusun 5 yang melakukan aksi ini, Yunus Lasi seorang tokoh masyarakat Desa Bolok mengatakan, aksi penolakan ini dilakukan karena, sejauh ini tidak pernah mengetahui kehadiran pembangunan SPBE.

“Aksi pemasangan spanduk penolakan ini Kami lakukan, karena kami sebagai warga Dusun 5, RT.17/RW.08, Desa bolok sejauh ini tidak pernah mengetahui kehadiran rencana pembangunan SPBE ini. Bahkan perusahaan ini tidak pernah melakukan sosialisasi kepada warga di RT.17 ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, terkait penolakan ini sendiri, warga ini sendiri, telah bersurat ke pemerintah desa Bolok. Tetapi tidak pernah ditanggapi. Sedangkan surat tersebut, sudah dikirim sejak pertengahan Juni 2024.

“Kami juga sudah bersurat ke Pemdes Bolok, sejak pertengahan Juni 2024, tetapi tidak ditanggapi. Adapun isi surat tersebut terkait penolakan warga atas pembangunan SPBE di dusun V. Pasalnya, ada kawasan Kawasan Industri yang telah disiapkan Pemerintah Provinsi, tetapi SPBE kenapa kemudian SPBE tersebut  dibangun di luar Kawasan tersebut. Selain itu, gas yang akan di-isi pada SPBE nanti mengandung bahan berbahaya atau beracun (B3), sehingga dikuatirkan akan membahayakan warga setempat yang hanya berjarak 20 – 50 meter dari lokasi SPBE tersebut, dan membahayakan lingkungan sekitar ” jelasnya.

Ditambahkan, dalam surat yang ditujukan ke pemerintah Desa tersebut juga disampaikan, bahwa lokasi pembangunan SPBE tersebut, berada di dataran tinggi yang merupakan daerah penangkapan air Desa Bolok. Sehingga dikuatirkan, kehadiran SPBE tersebut, membahayakan sumber air milik warga yang hanya berjarak 50-100 meter dari lokasi SPBE dan berada di dataran rendah.

Tak hanya itu, warga sekitar juga mengkuatirkan kehadiran SPBE tersebut juga, akan mempengaruhi lahan pertanian dan lokasi peternakan yang juga berada di sekitar lokasi pembangunan SPBE tersebut yang hanya berjarak 20-200 meter.

Ia berharap, pemerintah desa, dan pihak terkait, bisa menanggapi aksi warga dan surat yang telah disampaikan. Agar SPBE tersebut bisa dibangun dikawasan industri yang telah disiapkan pemerintah. Karena jika tidak, maka baik pemukiman, maupun lahan pertanian dan peternakan warga Dusun 5  akan terancam.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada  tanggapan dari pihak PT. Nusa Mina Gas, terkait aksi tersebut. Sementara pimpinan PT. Nusa Mina Gas saat dikonfirmasi, masih berada di luar kota. (*)