Sorotan tajam tertuju pada belum dimilikinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) oleh unit tersebut. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kupang, dr. Desemiyety Ngatriani, angkat bicara untuk memberikan klarifikasi resmi.

Dalam keterangan yang disampaikan melalui sambungan telepon pada Kamis (4/6/2026) malam, dr. Yety menegaskan bahwa penerbitan SLHS tidak bisa dilakukan secara otomatis tanpa prosedur yang berlaku.

Salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah pengajuan permohonan visitasi oleh pihak pengelola SPPG.

“Hingga saat ini, SPPG Sillu belum pernah mengajukan permohonan visitasi. Visitasi ini adalah langkah krusial sebagai syarat untuk menerbitkan SLHS,” ujar dr. Yety.

Ia menjelaskan, proses visitasi bertujuan agar dinas terkait dapat meninjau langsung kondisi lapangan. Hal ini penting untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana penunjang Program Makan Bergizi (MBG) telah memenuhi standar prosedur dan persyaratan kesehatan yang ditetapkan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, dr. Desemiyety Ngatriani mengonfirmasi bahwa sampel makanan tersebut saat ini masih berada di laboratorium kesehatan provinsi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Pihak dinas saat ini belum dapat memastikan kapan hasil laboratorium tersebut akan tersedia.

“Sampel sedang di laboratorium provinsi, masih belum keluar hasilnya,” ujar dr Yety, kepada AtlasNews melalui panggilan telepon, Senin, (18/05/2026)

Lebih lanjut, pihak dinas mengaku belum dapat memberikan informasi detail mengenai penyebab pasti keracunan tersebut karena terkendala oleh situasi libur yang tengah berlangsung.

Pihak dinas berjanji akan segera melakukan koordinasi dan menindaklanjuti kasus ini setelah hasil laboratorium resmi diterima.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang yang akrap disapa dr. Yety mengungkapkan jika saat ini sebanyak 22 dapur SPPG telah beroperasi namun, belum semua memiliki Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi (SLHS).

Sertifikat SLHS disebut merupakan administrasi wajib yang harus dimiliki oleh seluruh dapur SPPG sebelum melakukan aktifitas dan pengoperasian dapur untuk program Makan Bergizi Gratis.

“Jadi terkait dengan Sertifikat SLHS itu salah satu persyaratannya adalah isolasi pengolahan air limbah yang baik. Untuk saat ini dari 22 SPPG di Kabupaten Kupang yang tercatat di Dinkes, baru 7 dapur yang mendapat SLHS yang kami Dinas Kesehatan keluarkan,” ujar dr. Yety, pada Jumat (26/02/2026).

Dijelaskan, salah satu persyaratannya terbitnya sertifikat SLHS itu adalah Instalasi Pengelolaan Air Limbah dapur SPPG berfungsi dengan baik.

“Pengelolaan IPAL harus memenuhi standar, air limbahnya harus bisa diolah kembali sehingga tidak mencemarkan lingkungan, jika SPPG belum mempunyai instalasi pengolahan air limbah yang baik dan benar maka Saya jamin bahwa sertifikat SLHS dari Dinas Kesehatan tidak akan diterbitkan oleh kami,” pungkasnya.