Hal tersebut merupakan instruksi langsung dari Bupati Kupang, Yosef Lede, S.H., saat rapat koordinasi dan evaluasi bersama para Kepala Desa pada Maret silam.

Audit secara keseluruhan ini kemudian mendapat berbagai respon positif dan dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat, tokoh Pemuda, pengamat politik, hingga anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Kupang.

Salah satu dukungan datang dari Ketua Karang Taruna Kabupaten Kupang, David Daud, S.H.

Kepada media ini, melalui sambungan telepon pada Sabtu (10/05/2025) malam, David Daud mengatakan jika pihaknya mendukung penuh proses pemeriksaan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagai langkah tegas dari Bupati Kupang.

Pada kesempatan tersebut, David Daud mendorong Pemerintah Kabupaten Kupang melalui Inspektorat Daerah bersama dinas Teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan pemeriksaan secara fisik pengelolaan DD di 160 Desa.

Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kupang juga sebagai Ketua Komisi I, David Daud menilai urgensi pemeriksaan fisik pengelolaan Dana Desa hanya untuk memastikan penggunaan dana desa yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Bupati Kupang, Yosef Lede, S.H., pada acara pengukuhan dan perpanjangan masa jabatan anggota BPD se-Kabupaten Kupang beberapa waktu lalu.

Secara resmi telah dilayangkan surat pemanggilan pemeriksaan kepada 160 Desa di Kabupaten Kupang yang dijadwalkan dimulai pada tanggal 8 – 11 April 2025.

Instruksi tersebut termaktub dalam surat panggilan Nomor : BU. 700/711/ID/III/2025 tertanggal 25 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah, Marthen Adri Rahakbaw.

Dalam surat tersebut tertulis, berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, Inspektorat Daerah akan melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan BUMDes, maka ditegaskan hal berikut :

1. Sesuai arahan dan perintah Bapak Bupati Kupang, diminta Kepala Desa, Ketua dan Bendahara BUMDes agar segera menghadap Inspektorat Daerah sesuai jadwal terlampir.

2. Pemeriksaan difokuskan pada pengelolaan keuangan BUMDes dengan tujuan untuk mengetahui secara pasti sejauh mana alokasi dana penyertaan modal dari Desa yang dikelola oleh BUMDes.

Audit ini dilakukan guna memeriksa pengelolaan dana desa selama tiga (3) tahun terakhir, mulai dari administratif dan pekerjaan fisik.

Ini ditegaskan Bupati Yosef Lede usai menggelar pengukuhan dan perpanjangan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Kupang, Kamis (27/03/2025) pagi.

Bupati Yosef Lede menjelaskan, audit yang dilakukan dengan memeriksa Pencatatan administrasi, Pengadaan barang dan jasa, Pelaksanaan program pembangunan, Pembukuan keuangan desa, Laporan realisasi penggunaan dana desa, hingga Pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

“Mulai tanggal 8 April nanti kita akan mengaudit dana desa yang dilakukan oleh auditor internal inspektorat daerah dengan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dalam pengawasan audit tersebut”, tegas Bupati Kupang.

Dikatakan, audit dilakukan bertujuan untuk mengetahui terkait pengelolaan dana desa secara baik dan memastikan penggunaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Yang pastinya dengan adanya dana desa dapat membawa perubahan pembangunan di desa demi kesejahteraan seluruh masyarakat”, pungkasnya.