Hal ini ditegaskan melalui penguatan sinergi dengan Pemerintah Kota Kupang dalam sebuah pertemuan strategis yang digelar di Ruang Kerja Wali Kota Kupang, Rabu (06/05/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 15.00 hingga 15.30 WITA tersebut fokus pada sejumlah agenda penting terkait layanan kesamsatan dan administrasi kendaraan bermotor.

Dalam audiensi tersebut, terdapat beberapa poin utama yang menjadi pembahasan antara Jasa Raharja dan Pemerintah Kota Kupang, di antaranya:

Capaian Opsen Pajak: Pemaparan hasil Opsen Pajak Kendaraan Bermotor untuk periode Januari 2025 hingga April 2026.

Apel Kendaraan Operasi: Rencana pelaksanaan pemeriksaan kendaraan dinas/operasional milik Pemerintah Kota Kupang.

Data Kecelakaan: Pemaparan data kecelakaan lalu lintas di Kota Kupang serta jumlah santunan yang telah disalurkan Jasa Raharja hingga April 2026.

Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas instansi guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penertiban Administrasi dan Pajak Kendaraan

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Bupati TTS ini bertujuan untuk melakukan penertiban administrasi kendaraan dinas di lingkungan pemerintah daerah. Berlangsung selama tiga hari, mulai 5 hingga 7 Mei 2026, kegiatan ini dimulai setiap pukul 09.00 WITA hingga selesai.

Fokus utama dari apel ini adalah memastikan seluruh aset kendaraan milik Pemkab TTS:

Tertib administrasi dan memiliki kelengkapan dokumen yang sesuai ketentuan.

Taat pajak, khususnya dalam pemenuhan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Memenuhi kewajiban pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebagai bentuk perlindungan dasar bagi masyarakat.

Dalam pertemuan strategis yang digelar di Ruang Rapat Polres Rote Ndao, Senin (20/4/2026), Jasa Raharja bersama para pemangku kepentingan menitikberatkan pada penguatan respons cepat penanganan kecelakaan serta integrasi layanan antarinstansi.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 09.00 WITA ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, di antaranya:

Jasa Raharja Rote Ndao.

Satlantas Polres Rote Ndao.

Dinas Perhubungan.

Dinas PUPR.

UPTD Samsat Rote Ndao.

Forum ini berfungsi sebagai ruang strategis untuk merumuskan langkah konkret dalam mempercepat penanganan korban kecelakaan di lapangan.

Fokus utamanya adalah menciptakan sistem penanganan yang cepat, terpadu, dan terkoordinasi mulai dari lokasi kejadian hingga proses perawatan di fasilitas kesehatan.

Dalam skema ini, setiap instansi didorong untuk mengoptimalkan perannya masing-masing, baik dalam penyediaan sarana prasarana, dukungan medis, hingga percepatan proses administrasi.

Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 22 April 2026, berlokasi di Jl. Simpang Wailolu, Kecamatan Umbu Ratu Nggai Barat.

Operasi yang dimulai pada pukul 09.00 WITA ini merupakan langkah nyata penegakan aturan sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat pengguna jalan.

Agenda utama dalam operasi ini difokuskan pada pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan yang meliputi:

• Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
• Kepatuhan pembayaran pajak kendaraan.
• Kelengkapan administrasi berkendara lainnya.

Kegiatan ini melibatkan kolaborasi lintas instansi, di antaranya PJ Jasa Raharja Samsat Sumba Tengah Wahyu Tri Utomo, UPT Bapenda Samsat Sumba Tengah, serta Satuan Lalu Lintas Polres Sumba Barat.

Sinergi ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan sekaligus memastikan tertib administrasi di jalan raya.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) TTU ini fokus membahas rencana implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 13.

Kegiatan yang dimulai pukul 08.30 WITA ini dihadiri oleh perwakilan Jasa Raharja Samsat Kefamenanu, Kepala UPTD Samsat TTU, serta Kepala Dinas Pendapatan Daerah TTU.

Kehadiran para pimpinan instansi ini menegaskan komitmen bersama dalam mensinergikan langkah guna mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah tersebut.

Dalam diskusi tersebut, dibahas berbagai langkah teknis untuk memperluas tingkat kepatuhan masyarakat, di antaranya:

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 33 Tahun 1964 dalam memberikan perlindungan dasar bagi penumpang, Jasa Raharja bergerak cepat melakukan penanganan di lokasi kejadian.

Peristiwa tersebut melibatkan kereta api commuter line yang sedang berhenti di lintasan dan kereta api jarak jauh yang datang dari arah belakang. Sejak menerima laporan, petugas Jasa Raharja langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian, PT KAI, serta rumah sakit tempat korban dirawat.

Langkah cepat ini dilakukan untuk memastikan seluruh korban memperoleh penanganan medis dengan jaminan biaya perawatan, serta proses pendataan berjalan secara akurat.

Petugas Jasa Raharja juga langsung turun ke lokasi kejadian dan fasilitas kesehatan guna melakukan pendataan serta mempercepat proses penjaminan. Kehadiran petugas di lapangan merupakan bagian dari komitmen negara untuk hadir dalam setiap musibah yang dialami masyarakat.

Direktur Utama Muhammad Awaluddin menyampaikan bahwa Jasa Raharja memastikan seluruh hak korban terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku.

Kegiatan yang berlangsung pada pukul 07.00 hingga 10.30 WITA ini menjadi langkah strategis dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Agenda utama dalam kegiatan ini mencakup pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung di lokasi pasar, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan waktu beraktivitas untuk sekaligus melakukan pembayaran pajak.

Selain itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan program glorifikasi doorprize emas bagi wajib pajak patuh sebagai bentuk apresiasi sekaligus stimulus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu.

Kegiatan ini melibatkan Tim Samsat Rote Ndao bersama dengan PJ Jasa Raharja Samsat Rote Ndao, Muhammad Nur Uran. Kehadiran tim gabungan ini mencerminkan sinergi antarinstansi dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima serta mendukung optimalisasi pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan memanfaatkan layanan yang tersedia. Selain kemudahan akses, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan sebagai kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

Melalui pelaksanaan Forum Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FKLLJ), koordinasi lintas sektor diperkuat untuk meningkatkan kualitas keselamatan transportasi dan perlindungan kepada masyarakat.

Agenda utama dalam kegiatan ini mencakup pembahasan terkait jaminan keselamatan penumpang serta langkah-langkah preventif dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Diskusi berlangsung secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, guna menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan terintegrasi.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, antara lain Petugas Jasa Raharja Samsat Kefamenanu, Kanit Gakkum beserta anggota Lantas Polres TTU, Kepala Tata Usaha Bapenda Provinsi NTT, RSUD Kefamenanu, RS Leona Kefamenanu, Dinas Perhubungan Kabupaten TTU, serta BPJS Kabupaten TTU.

Kehadiran para peserta mencerminkan komitmen bersama dalam meningkatkan kesadaran keselamatan berlalu lintas serta memperkuat perlindungan dasar bagi masyarakat pengguna transportasi.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Direktur Utama Muhammad Awaluddin beserta jajaran, serta Ketua Umum DPP Organda Adrianto Djokosoetomo dan Sekretaris Jenderal Kurnia Lesani Adnan.

Pertemuan ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan keselamatan serta kualitas pelayanan publik di sektor transportasi.

Sebagai BUMN yang menjadi bagian dari Danantara Indonesia, Jasa Raharja terus mendorong kolaborasi dengan stakeholder keselamatan transportasi untuk memastikan negara hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan langkah bersama antara Jasa Raharja dan DPP Organda melalui penguatan integrasi data transportasi, peningkatan program keselamatan, serta pembentukan forum kolaboratif yang dapat direplikasi hingga ke daerah.

Sinergi ini diharapkan mampu menghadirkan sistem transportasi yang lebih aman, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan luas.

Kehadiran Jasa Raharja dalam rakor ini menegaskan komitmen perusahaan sebagai bagian dari BUMN yang tergabung dalam ekosistem Danantara Indonesia untuk terus memperkuat pelayanan publik, khususnya dalam perlindungan terhadap masyarakat pengguna transportasi umum selama periode arus mudik dan balik Idulfitri 2026.

Rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 sekaligus merumuskan langkah perbaikan guna meningkatkan keselamatan dan kelancaran Operasi Ketupat dan Angkutan Lebaran ke depan.

Kehadiran Jasa Raharja menjadi wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi bagi masyarakat.

Rakor dibuka oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. dan dihadiri oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin, Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono, Direktur Utama ASDP Heru Widodo, serta Direktur Pelindo Achmad Muchtasyar.

Kehadiran seluruh stakeholder keselamatan transportasi ini merupakan wujud nyata negara hadir dalam memberikan perlindungan dan memastikan keselamatan masyarakat selama periode mobilitas Idulfitri 2026.