Mengusung agenda “Kita Indonesia, Bergerak Aman dengan Harapan”, Jasa Raharja menempatkan keselamatan sebagai wujud nyata merawat kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari.

Semangat tersebut turut diwujudkan dalam upacara peringatan HUT ke-81 RI yang digelar oleh manajemen dan insan Jasa Raharja pada 17 Agustus 2026 sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan dan pelayanan publik.

Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, menyatakan bahwa kemerdekaan bukan sekadar kebebasan bergerak, tetapi juga tentang kepastian keselamatan di setiap perjalanan.

“Bagi Jasa Raharja, keselamatan adalah cara kita merawat kemerdekaan dalam mobilitas sehari-hari. Negara harus hadir memastikan masyarakat dapat bergerak dengan aman, bekerja dengan tenang, belajar, berusaha, dan pulang dengan harapan,” ujar Awaluddin.

Realisasi Penyaluran Santunan dan Inovasi Layanan

Hingga Juli 2026, Jasa Raharja mencatatkan sejumlah penyerahan hak santunan dan program pencegahan kecelakaan di seluruh wilayah Indonesia:

Total Santunan: Penyaluran santunan sebesar Rp1,948 triliun kepada 91.836 korban kecelakaan.

Kemitraan Rumah Sakit: Kerja sama dengan 2.857 rumah sakit di Indonesia.

Kecepatan Layanan:

Rata-rata pembayaran santunan meninggal dunia: 1 hari 00 jam 35 menit.

Rata-rata pembayaran santunan luka-luka: 4 hari 11 jam 09 menit.

Pencegahan Kecelakaan: Realisasi 4.872 kegiatan action plan keselamatan transportasi, termasuk edukasi, pelatihan, dan pemetaan wilayah rawan kecelakaan.

Bantuan tersebut disalurkan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Posko Bersama Manggarai Timur untuk membantu meredakan kesulitan pengungsi yang kehilangan akses terhadap kebutuhan pokok.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Kepala Cabang Jasa Raharja Ende, Denny Adianto, S.Si., M.M., bersama Penanggung Jawab Pelayanan Cabang Ende, Andrea Albert Kotten, S.T., serta Penanggung Jawab Samsat Ende, Hery Purnomo Mone, S.Sos. Logistik tersebut diterima oleh perwakilan Kepolisian Resor (Polres) Manggarai Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Satuan Tugas (Satgas) Bencana BUMN NTT.

Paket bantuan yang diserahkan mencakup bahan pangan utama seperti beras, minyak goreng, dan gula. Selain itu, disalurkan pula makanan tambahan dan nutrisi pengungsi berupa air minum kemasan, mi instan, telur, dan biskuit.

Untuk menunjang kenyamanan dan keamanan para pengungsi di Posko Bersama, Jasa Raharja juga menyalurkan perlengkapan non-pangan meliputi selimut, tikar, lampu kepala, serta senter. Penyaluran ini merupakan bagian dari peran aktif Jasa Raharja sebagai BUMN di bawah ekosistem Danantara Indonesia.

Selain Manggarai Timur, guncangan gempa M7,7 tersebut juga merusak dan dirasakan di sejumlah wilayah lain di Pulau Flores, seperti Nagekeo, Ngada, Ende, Sikka, Manggarai, hingga Manggarai Barat dengan tingkat dampak yang bervariasi. Kondisi ini menjadikan aksi tanggap darurat sebagai prioritas bersama lintas instansi.

Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 tersebut menyebabkan sejumlah warga di Nagekeo harus mengungsi dan membutuhkan pasokan kebutuhan dasar. Melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Jasa Raharja hadir untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak.

Penyerahan bantuan berlangsung pada Senin (17/8/2026) di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nagekeo, yang menjadi posko resmi penyaluran bantuan.

Bantuan diserahkan langsung oleh perwakilan Jasa Raharja Kantor Cabang Ende, di antaranya Kepala Cabang Ende Denny Adianto, S.Si., M.M., Penanggung Jawab Pelayanan Andrea Albert Kotten, S.T., Penanggung Jawab Samsat Ende Hery Purnomo Mone, S.Sos., serta Penanggung Jawab Jasa Raharja Samsat Nagekeo Ignasius Moan Boba, SE.

Bantuan tersebut diterima oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui BPBD setempat, yang diwakili oleh Wakil Bupati Nagekeo, Asisten II Sekretariat Daerah, serta Pimpinan Cabang BRI selaku Satuan Tugas (Satgas) BUMN di NTT.

Pembentukan Forum LLAJ ini bertujuan menjadi wadah kolaborasi dan koordinasi lintas sektor untuk merumuskan langkah strategis dalam menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pertemuan strategis tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, di antaranya perwakilan Dinas Perhubungan Kota Kupang, Ombudsman Perwakilan NTT, Jasa Raharja Wilayah NTT, Polresta Kota Kupang, Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Kota Kupang, Dinas Perizinan Kota Kupang, Dinas PUPR, pengurus koperasi jasa angkutan, PT Sindo, serta BPTD Kelas II Provinsi NTT.

Selain fokus pada pembentukan wadah koordinasi, agenda rapat juga mengangkat pembahasan mengenai standarisasi pelayanan publik di sektor transportasi. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan transportasi yang mudah diakses, transparan, memiliki kepastian prosedur, berkualitas, dan akuntabel.

Kehadiran Ombudsman Perwakilan NTT dalam forum ini memperkuat aspek pengawasan dan pelayanan publik agar seluruh layanan yang diberikan sesuai dengan standar dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Persoalan transportasi di perkotaan seperti keselamatan jalan, kelancaran lalu lintas, tata kelola angkutan, keandalan infrastruktur, dampak lingkungan, perizinan, hingga kualitas layanan publik tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja.

Kegiatan yang dimulai pukul 12.00 WITA ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan strategis. Di antaranya adalah Jasa Raharja Alor, Satlantas Polres Alor, Dinas Perhubungan Alor, Dinas Kesehatan Alor, serta Dinas PUPR Alor.

Forum ini menjadi wadah koordinasi untuk membahas berbagai persoalan lalu lintas sekaligus merumuskan langkah terpadu dalam menekan angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Alor.

Pembahasan dalam rapat FKLL tidak hanya berfokus pada penegakan hukum. Forum ini juga meninjau berbagai aspek multidimensional lainnya, seperti:

Infrastruktur & Transportasi: Kondisi sarana dan prasarana jalan yang dikelola bersama pemerintah daerah dan Dinas PUPR, serta ketertiban penyelenggaraan transportasi umum.

Layanan Kesehatan: Kesiapan layanan medis dari Dinas Kesehatan untuk penanganan cepat korban kecelakaan.

Hingga Semester I Tahun 2026, Jasa Raharja NTT mencatatkan kinerja positif baik dari sisi pelayanan santunan maupun penghimpunan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Berdasarkan data hingga Juni 2026, Jasa Raharja Wilayah NTT telah menyalurkan total santunan sebesar Rp12,55 miliar. Rinciannya meliputi:

Santunan korban meninggal dunia: Rp8,66 miliar diserahkan kepada ahli waris dari 153 korban.

Santunan korban luka-luka: Rp3,89 miliar disalurkan untuk penanganan 395 korban.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, nilai total santunan mengalami kenaikan sebesar 20,68%. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan jumlah korban meninggal dunia yang menerima hak perlindungan sebesar 33,24% (jumlah korban naik 18,60%) serta korban luka-luka yang naik 4,22%.

Di sisi lain, nilai nominal santunan korban luka-luka secara khusus mencatatkan penurunan tipis sebesar 0,27%. 

Langkah strategis ini digelar guna memperkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kecepatan serta efektivitas penanganan medis darurat bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Kegiatan lintas instansi tersebut dihadiri oleh unsur Kepolisian, Dinas Kesehatan, serta rumah sakit penyedia layanan ambulans se-Kota Kupang. Forum ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi mekanisme penanganan yang telah berjalan, sekaligus merumuskan langkah taktis membangun sistem respons kegawatdaruratan yang lebih cepat, terpadu, dan efektif.

Kota Kupang Kontribusikan 12 Persen Santunan Kecelakaan di NTT

Dalam pemaparannya, pihak PT Jasa Raharja mengungkapkan bahwa hingga Juni 2026, wilayah hukum Polres Kupang Kota memberikan kontribusi sekitar 12 persen terhadap total santunan korban kecelakaan lalu lintas di seluruh Provinsi NTT.

Selain tingginya angka penyerahan santunan, Kota Kupang juga mencatat angka korban luka berat yang tergolong tinggi, dengan beberapa kecamatan masuk ke dalam kategori wilayah rawan kecelakaan (blackspot).

Penerapan Golden Hour dan Zonasi Rumah Sakit Responder

Salah satu poin krusial yang dibahas dalam forum tersebut adalah pentingnya penerapan konsep Golden Hour. Periode emas 60 menit pertama setelah kecelakaan dinilai sangat menentukan peluang keselamatan jiwa korban maupun mencegah kecatatan permanen.

Pencapaian tersebut mencatatkan lonjakan signifikan sebesar 138,54 persen dibandingkan laba bersih tahun 2024 yang tercatat Rp963,74 miliar. Perolehan ini juga melampaui target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025 hingga 175,68 persen.

Hasil kinerja positif ini dipaparkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 yang digelar di Jakarta pada Senin (20/7/2026). Selain mengesahkan laporan keuangan, RUPS juga menyetujui Laporan Tahunan, evaluasi kinerja, laporan keuangan program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), hingga laporan kepatuhan dan pengendalian internal.

Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengungkapkan bahwa capaian luar biasa ini merupakan buah dari konsistensi perusahaan dalam melakukan transformasi bisnis, memperkuat tata kelola (good corporate governance), dan terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

“Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan Jasa Raharja dalam menjalankan transformasi perusahaan secara berkelanjutan. Kami tidak hanya berfokus pada pertumbuhan kinerja keuangan, tetapi juga memastikan setiap langkah perusahaan mampu meningkatkan kualitas perlindungan dasar bagi masyarakat, memperkuat tata kelola perusahaan, serta memberikan nilai tambah bagi negara,” ujar Awaluddin.

Pertumbuhan Pendapatan dan Fundamental Keuangan

Sepanjang tahun 2025, Jasa Raharja membukukan pendapatan asuransi sebesar Rp8,17 triliun, naik dari Rp7,49 triliun pada tahun sebelumnya. Hasil jasa asuransi tercatat melonjak menjadi Rp1,95 triliun, sementara pendapatan investasi tumbuh 73 persen dibandingkan tahun 2024 menjadi Rp1,40 triliun. Adapun laba sebelum pajak tercatat sebesar Rp2,57 triliun. 

Langkah strategis ini dilaksanakan di SMPN 2 Rote Barat Laut pada Jumat (10/07/2026) sebagai upaya memperkuat sinergi antar-instansi dalam menekan angka kecelakaan di wilayah tersebut.

Kegiatan yang berlangsung dari pukul 08.30 hingga 10.00 WITA ini dihadiri langsung oleh Satlantas Rote Ndao beserta anggota, Penanggung Jawab Jasa Raharja Samsat Rote, Muhammad Nur Uran, Kepala Sekolah, serta seluruh guru dan siswa-siswi SMPN 2 Rote Barat Laut.

Dalam forum tersebut, para pemateri memaparkan berbagai isu krusial mengenai keselamatan berkendara bagi remaja. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan rambu-rambu lalu lintas, etika berkendara yang aman, hingga pemetaan potensi titik rawan kecelakaan di lingkungan sekitar sekolah demi meningkatkan keamanan para pelajar.

Kanit Kamsel Polres Rote Ndao menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di kalangan usia produktif.

Menurutnya, pembentukan karakter disiplin berlalu lintas tidak dapat dibebankan pada satu pihak saja, melainkan membutuhkan peran aktif dari lingkungan sekolah dan para pengajar.

Senada dengan hal tersebut, Penanggung Jawab Jasa Raharja Kabupaten Rote memaparkan bahwa program PPKL ini dirancang sebagai wadah bagi guru untuk menjadi pelopor keselamatan. Melalui program ini, para pelajar juga diharapkan mampu mengintegrasikan pesan-pesan keselamatan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui sinergi yang terbangun, seluruh peserta yang hadir berkomitmen untuk terus mengawal keberlangsungan program PPKL. Tujuannya adalah demi menciptakan konsistensi transportasi jalan yang aman dan selamat di kalangan generasi muda, khususnya di wilayah Rote Ndao.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero), Muhammad Awaluddin, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Samsat Tahun 2026. Acara yang mengusung tema “Sinergi Pelayanan Samsat yang Profesional dalam Mendukung Optimalisasi Penerimaan PKB, BBNKB, PNBP, dan SWDKLLJ, Opsen PKB, serta Opsen BBNKB” ini diselenggarakan di Hotel Novotel, Bandar Lampung, pada Selasa (14/7/2026).

Dalam forum strategis tersebut, Muhammad Awaluddin menyoroti tantangan besar terkait masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di tanah air. Berdasarkan data hingga Juni 2026, tercatat sekitar 51,9 juta kendaraan telah memasuki masa jatuh tempo pembayaran PKB.

“Namun, baru sekitar 24 juta kendaraan yang telah memenuhi kewajibannya. Artinya, tingkat kepatuhan nasional baru mencapai 46,28 persen, sementara sekitar 27 juta kendaraan lainnya masih belum melakukan pembayaran pajak,” ungkap Awaluddin.

Melihat kondisi tersebut, Awaluddin menekankan bahwa transformasi pelayanan Samsat sudah semestinya berorientasi pada integrasi data. Dengan memanfaatkan big data dan menghubungkan informasi antarinstansi, Pembina Samsat dapat menghasilkan analisis komprehensif untuk menyusun strategi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

Penguatan data registrasi kendaraan dan perpajakan ini dinilai menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan tepat sasaran.