Didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kajati NTT), Zet Tadung Allo kunjungan ke lokasi proyek pembangunan perumahan 2.100 untuk eks pejuang Timor-Timur yang terletak di Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang dilakukan pada Selasa (08/07/2025) siang.

Kunjungan Kajati NTT tersebut ini merupakan kedatangan yang kedua kalinya sejak bulan Februari 2025 lalu.

Setibanya dilokasi proyek pembangunan Perumahan 2100, Ketua Komisi Kejaksaan Prof.Dr. Pujiono Suwadi, S.H., M.H., serta Anggota Dr. Heffinur, S.H.,M.Hum., serta Kajati NTT bersama rombongan langsung menuju blok N lokasi beradanya 58 unit rumah yang mengalami kerusakan.

Dalam peninjauan tersebut, Komisi Kejaksaan dan Kajati NTT berkesempatan berdialog bersama PPK proyek 2100 dan terpantau aktifitas pekerjaan perbaikan fisik rumah masih terlihat terutama pada 58 unit yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat diterjang banjir.

Dijelaskan Heffinur, kunjungan yang dilakukan merupakan upaya mendukung langkah Kajati NTT dalam mengungkap kasus dugaan korupsi pembangunan Perumahan 2100 bagi mantan pejuang Timor Timur. 

Kepastian tersebut ditegaskan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Zet Tadung Allo saat melakukan rapat koordinasi bersama yang digelar di Aula Lopo Sasando Kejati NTT pada Rabu (11/06/2025) pagi.

Dalam rapat koordinasi yang turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur  (FKPTT), Eurico Guterres, Danrem 161/Wira Sakti Kupang Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes, Kepala Kejari Kabupaten Kupang, Muhammad Ilham, serta Bupati Kupang, Yosef Lede.

Pada kesempatan tersebut, Zet Tadung Allo menegaskan tidak menghalangi penerima manfaat untuk menempati perumahan 2100 meski saat ini sedang dalam tahap penyelidikan.

“Masyarakat penerima manfaat yang saat ini mau tempati rumah itu silakan saja, kami tidak melarang. Memang sedang dalam tahap penyelidikan dugaan korupsi pembangunan perumahan 2100. Silakan tempati”, ujarnya.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Nusa Tenggara Timur kini tengah melakukan sejumlah penyelidikan terhadap pembangunan perumahan 2100 dengan melakukan pemanggilan kepada Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti.

Proyek ini melibatkan beberapa BUMN seperti Adhi Karya, Brantas Abipraya, Nindya Karya, dan Yodya Karya. Pembangunan ini telah menimbulkan berbagai isu, termasuk dugaan korupsi dan kerusakan rumah sebelum diserahterimakan.

Menanggapi hal tersebut, Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur (FKPTT) angkat bicara dengan menyatakan sikap lewat konfrensi pers yang digelar pada Sabtu (07/06/2025) siang.

Eurico Guterres yang didampingi sejumlah petinggi forum FKPTT dihadapan sejumlah awak media menyampaikan 5 poin pernyataan sikap terkait polemik yang sedang terjadi.

Berikut poin pernyataan sikap Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur yang dibacakan oleh Jose De Araujo Feitas.