Menanggapi keluhan warga yang meminta pihak desa untuk menurunkan desil secara langsung, Kepala Desa Oebelo memberikan klarifikasi mengenai prosedur dan kewenangan pemerintah desa.

Kepada sejumlah awak media, Kepala Desa Oebelo, Marten Halla menjelaskan bahwa penetapan desil kesejahteraan warga sepenuhnya merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS), bukan wewenang pemerintah desa.

Hasil penetapan desil yang diterima warga saat ini merupakan data yang dikeluarkan langsung oleh pihak BPS.

“Secara administrasi, kita punya kewenangan itu hanya membuat surat klarifikasi bahwa desil tidak sesuai dengan kondisi atau fakta di lapangan. Penetapan apakah seseorang harus masuk Desil 1 atau Desil 2 itu bukan kita yang menentukan, melainkan pihak BPS,” tegas Marten Halla, Jumat (18/09/2026).

Lebih lanjut dijelaskan, sejak tahun 2023 pemerintah desa telah menunjuk operator khusus untuk mengoperasikan aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).

Seperti yang dilansir dari berbagai media massa, Selasa (08/09/2026), pergeseran status kesejahteraan dari desil bawah ke desil yang lebih tinggi kerap terjadi secara mendadak, menyebabkan banyak warga miskin terdepak dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) seperti PKH, Sembako, hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan PIP jalur Aspirasi.

Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam desil (1 hingga 10) memiliki celah eror yang berdampak fatal bagi penerima manfaat. Berdasarkan evaluasi publik dan LSM kebijakan sosial, terdapat beberapa potensi utama penyebab kesalahan pencatatan.

Inklusi dan Eksklusi Eror (Exclusion & Inclusion Errors):

Inklusi Eror: Mampu secara ekonomi tetapi terdata di Desil 1–3, sehingga tetap menerima bansos.

Eksklusi Eror: Sangat miskin tetapi tercatat di Desil 4 ke atas, membuat hak bantuan sosial mereka gugur.

Penilaian Indikator kondisi rumah (seperti lantai keramik atau dinding tembok) kerap dijadikan kriteria instan oleh petugas lapangan tanpa mempertimbangkan utang keluarga, pendapatan harian yang fluktuatif, atau jumlah tanggungan.

Guncangan Ekonomi Asimetris, dimana Warga rentan yang mengalami PHK, sakit kronis, atau pemutusan rantai usaha tidak langsung terbarui dalam sistem, sehingga angka desil mereka tetap dianggap “mampu” pada data historis.

Bayang-bayang kecemasan kian memuncak tatkala musibah sakit tiba-tiba datang tanpa permisi. Penghasilan yang kuis-kuisan, atap rumah yang bersahaja, serta ketiadaan aset berharga adalah potret nyata keseharian mereka.

Namun, alangkah terkejutnya ketika lembar data kesejahteraan justru menempatkan mereka di kelompok desil atas. Di sinilah badai keresahan itu menghempas. Rasa ironis membuncah: “Bila tercatat mampu, mengapa untuk sekadar menyambung hidup esok hari saja harus mandi keringat dan berdarah-darah?”

Kelesuan akibat sengkarut data desil ini belakangan bukan lagi sekadar riak di media sosial, melainkan telah menjadi bola liar di belakangan hari. Di berbagai sudut daerah, warga berbondong-bondong menyampaikan keberatan. Kota Medan menjadi salah satu saksi bisu betapa penjelasannya memicu tanda tanya besar di Dinas Sosial setempat, hingga terucap penegasan bahwa pemeringkatan tersebut murni ranah Badan Pusat Statistik (BPS).

Setali tiga uang, gedung DPRD Surabaya turut dibanjiri aspirasi serupa usai lonjakan tingkat desil warga berimbas langsung pada putusnya akses bantuan sosial. Jagat maya pun tak kalah bising oleh pengakuan warga yang mendadak “naik kelas” ke desil 9 atau 10, meski kondisi riil mereka jauh dari kemewahan seorang juragan.

Lantas, jemari siapa yang patut ditunjuk?

Nanti dulu. Ada baiknya publik tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan sempit. BPS telah meluruskan bahwa angka desil bukanlah stempel mutlak untuk memutus siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Desil sejatinya adalah pemetaan posisi relatif suatu keluarga di tengah populasi berdasarkan indikator sosial-ekonomi.

Menariknya, perubahan desil tersebut kini menjadi sorotan publik dan mendapat sejumlah keluhan masyarakat. Hal ini pula dirasakan oleh warga Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.

Kepala Desa Manusak, Arthur Ximenes, kepada AtlasNews, Kamis (03/09/2026) menyampaikan sejumlah temuan dan keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian pendataan penerima bantuan sosial (bansos) serta dampak indikasi aktivitas judi online terhadap penerimaan bantuan di wilayahnya.

Penyaluran Bansos Tak Tepat Sasaran akibat Desil Keliru

Arthur Ximenes mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi riil ekonomi warga dengan tingkat desil yang tercatat di data pemerintah. Ia mencontohkan kasus seorang lansia janda yang hidup di bawah standar minimum, namun justru terdaftar masuk ke dalam Desil 10 (kategori masyarakat mampu).

Padahal, lansia tersebut membutuhkan perhatian khusus hingga harus dibantu secara fisik saat menerima bantuan kursi roda dari Dinas Sosial atas arahan Bupati.

“Orang yang dianggap kehidupannya di bawah standar minimum malah masuk di Desil 10, artinya dianggap orang paling kaya. Padahal dia janda lansia. Setiap rapat kita ingatkan masyarakat agar proaktif mengecek dan mengurus jika ada ketidaksesuaian data,” ujar Arthur Ximenes.