Dalam sidak yang dilakukan oleh Camat Fatuleu, Abdi Rohi dan Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Yusuf Tanu pada Rabu (03/06/2026) dinihari pukul 04.00 WITA, ditemukan sejumlah pelanggaran administrasi, ketidaksesuaian prosedur pangan, hingga ancaman pencemaran lingkungan.

Camat Abdi Rohi bersama tim pengawas dari Puskesmas Camplong langsung bergerak cepat meminta pertanggungjawaban dari seluruh pihak penyedia, mitra kerja, hingga yayasan yang mengelola proyek tersebut.

Camat Abdi Rohi kepada AtlasNews mengatakan berdasarkan hasil pemantauan sejak subuh, tim menemukan adanya ketidaksesuaian informasi antara laporan tertulis yang diberikan pengelola dengan kenyataan di lapangan.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah ditemukannya penggunaan bahan makanan yang tidak diperbolehkan.

“Kami menemukan kekurangan sejak administrasi awal dari tim kesehatan yang sampai saat ini belum ditindaklanjuti. Selain itu, ada penggunaan penyedap rasa yang mengandung MSG serta kaldu jamur yang sebenarnya sudah jelas dilarang dalam aturan program ini. Keterangan yang kami dapat dengan kenyataan di lapangan sangat berbeda, dan ini harus diklarifikasi oleh pengelola,” tegas Abdi Rohi.

Keputusan tersebut diumumkan secara langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, di Ruang Sidang Kabinet, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa(02/06/2026).

Dalam pengumuman tersebut, Presiden Prabowo menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Ia akan didampingi oleh dua wakil, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.

Menteri Prasetyo menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui proses evaluasi mendalam selama 1,5 tahun terakhir.

“Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, 2 Juni 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” ujar Menteri Pras.

Seiring dengan pelantikan pimpinan baru, Presiden Prabowo juga resmi mengakhiri masa tugas pimpinan sebelumnya, yaitu Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, serta Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/05/2026).

Dalam paparannya, Presiden Prabowo menyoroti capaian program MBG yang saat ini telah dinikmati oleh lebih dari 62,4 juta penerima manfaat setiap harinya. Jumlah tersebut mencakup 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, serta 868.000 ibu hamil.

Presiden Prabowo menyampaikan rencana perluasan program MBG kepada 500.000 lansia yang hidup sebatang kara dan membutuhkan bantuan tersebut.

Langkah ini dilakukan sebagai implementasi perintah konstitusi, yakni Pasal 33 dan 34 UUD 1945, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara.

Presiden Prabowo mengakui bahwa pengelolaan MBG masih memiliki berbagai kekurangan, yang terbukti dengan ditutupnya 3.000 dapur MBG saat ini.

Warga menuntut pertanggungjawaban serius dan mendesak agar Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) segera diganti.

Desakan ini dipicu oleh dugaan kelalaian dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan belasan anak harus dilarikan ke rumah sakit.

Keluarga Korban Menyesalkan Kelalaian Dapur SPPG 

Salah satu warga, Melrian Pellu, menyatakan kekecewaannya yang mendalam atas insiden ini. Melrian mengungkapkan bahwa keponakannya merupakan salah satu korban yang hingga kini masih harus menjalani perawatan intensif di RS Ben Mboi.

“Kami sangat menyesali kejadian ini. Bagaimana mungkin makanan yang diawasi oleh tenaga ahli bisa menyebabkan keracunan? Ini menyangkut nyawa anak-anak kami,” ujar Melrian saat dikonfirmasi media melalui panggilan telepon, Rabu (13/05) malam.

Kejadian ini memicu kekhawatiran orang tua murid setelah puluhan siswa dilarikan ke Puskesmas Batakte dan rumah sakit Ben Mboi akibat mengalami muntah-muntah dan sakit perut.

Salah satu orang tua siswa kelas 1 SD, Veronika Bin, mengungkapkan kronologi yang dialami anaknya. Veronika mengaku baru mengetahui kejadian tersebut setelah pulang dari kebun sekitar pukul 12.00 WITA dan mendapat informasi dari tetangga.

“Beta (saya) baru pulang dari kebun jam 12, lalu tetangga kasih tahu kalau kakak kelas bilang ada anak-anak keracunan di sekolah,” ujar Veronika dalam keterangannya.

Daging Sapi Diduga Tidak Layak Konsumsi

Berdasarkan pengakuan anaknya, Veronika menyebutkan bahwa menu yang disantap hari itu mengandung daging sapi. Namun, sang anak mengeluhkan kondisi daging yang tampak tidak lazim saat dikonsumsi.

Kondisi Daging: Anak Veronika menyebut daging sapi yang dimakan masih berwarna merah (diduga mentah/kurang matang).

Kepala Puskesmas Batakte melalui, dr. Elin Taopan, mengonfirmasi bahwa pihaknya menerima sebanyak 23 siswa yang datang dengan keluhan serupa.

Usai mendapatkan informasi, Tim medis bergerak cepat memberikan penanganan awal dan pemeriksaan dasar kepada seluruh korban yang tiba.

“Bersama dengan obat-obatan, semuanya bergerak dengan cepat ketika dibawa ke Puskesmas. Kami periksa semuanya. Fokus utama kami adalah mengidentifikasi pasien dengan kondisi yang membutuhkan penanganan segera,” ujar dr. Elin.

Setelah melakukan penanganan dan tindakan pertama kepada para siswa yang mengalami keracunan, sebagian siswa kemudian dirujuk ke RS Ben Mboi Kupang.

Ia menambahkan bahwa dari total siswa yang diperiksa, lima di antaranya masih menjalani perawatan di Puskesmas Batakte karena kondisi yang memerlukan perawatan lebih intensif.

Kejadian ini diduga kuat terjadi setelah para siswa mengonsumsi paket makanan dari SPPG Tablolong.

Camat Kupang Barat, Villy Nakamnanu, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihak kecamatan langsung bergerak cepat setelah menerima laporan.

“Tadi informasi yang saya dapat, memang ada anak yang terdampak dari keracunan makan. Namun, untuk jumlah pastinya saya masih harus melakukan kroscek lagi karena tadi prioritas utama adalah evakuasi dan penanganan medis bagi anak-anak,” ujar Villy.

Villy menambahkan bahwa para siswa yang mengalami gejala keracunan telah dibawa ke beberapa fasilitas kesehatan terdekat. Sebagian besar korban dilarikan ke Puskesmas setempat, sementara beberapa siswa yang membutuhkan penanganan media juga dilarikan ke RS Ben Mboi.

“Kami membagi penanganan; yang bisa ditangani di Puskesmas tetap di sana, sementara yang lainnya ada yang dilarikan ke RS Ben Mboi agar segera mendapat tindakan,” tambahnya.

Sejumlah ibu penerima manfaat di Desa Tanah Merah melontarkan kritik pedas terhadap kualitas menu yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Merdeka pada Jumat (08/05/2026).

Menu yang dibagikan di Posyandu Mawar tersebut dinilai tidak sebanding dengan anggaran besar yang dialokasikan negara.

Berdasarkan pantauan dan foto yang diterima, paket makanan hari itu hanya berisi, Nasi putih, Tumis sayur labu siam, 1 buah tahu goreng, 3 potongan kecil ayam goreng dan 1 buah jeruk ukuran kecil.

Grup WhatsApp Posyandu Memanas

Kekecewaan para ibu ini tak terbendung hingga meledak di grup WhatsApp Posyandu Mawar.

Shanty Nenobesi, salah satu penerima manfaat, mempertanyakan standar gizi dan komitmen SPPG Merdeka. Menurutnya, sejak awal program berjalan, baru kali ini kualitas menu merosot tajam.

“Sejak awal terima MBG, baru kali ini menunya seperti ini. Kita bertanya-tanya, ada apa dengan pengelolaannya?” keluh Shanty.

Mitra diminta untuk terlibat aktif dalam pengawasan operasional namun dilarang keras mengintervensi standar gizi demi meraup keuntungan pribadi.

Dilansir dari laman resminya, Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menekankan bahwa insentif yang diterima mitra harus dibarengi dengan tanggung jawab penuh, bukan sekadar menjadi penonton.

Nanik menyoroti adanya kecenderungan mitra yang hanya menerima insentif tanpa melakukan pengawasan langsung di lapangan.

Ia menegaskan bahwa insentif sebesar Rp 6 juta per hari sudah mencakup biaya sewa peralatan dan tanggung jawab manajerial.

“Anda di rumah, cuma nyuruh pembantu atau siapa untuk melihat dapur, terus (Anda) kongko-kongko dapat Rp 6 juta sehari, itu keterlaluan,” tegas Nanik dalam acara Sosialisasi Tata Kelola MBG di Pacitan, dilansir dari biro Humas BGN, Sabtu (25/04)

Salah satu relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang enggan disebutkan namanya membeberkan adanya dugaan praktik mark-up harga bahan baku makanan yang terjadi secara sistematis di lapangan.

Kepada AtlasNews, sumber tersebut mengungkapkan bahwa pengelola dan akuntan SPPG diduga kuat mengatur selisih harga pembelian bahan makanan demi keuntungan pribadi.

Modus Operandi dan Keuntungan Ganda

Dugaan penyelewengan ini dinilai sangat ironis mengingat pengelola dikabarkan sudah mendapatkan keuntungan dari biaya sewa gedung. Namun, praktik lancung ini disebut terus berlanjut dengan mengambil selisih harga dari anggaran per porsi sebesar Rp 10.000.

“Mark-up harga pembelian bahan makanan ini diatur oleh pengelola dan akuntan SPPG. Ini untuk keuntungan pribadi. Padahal mereka sudah ada untung dari sewa gedung, sekarang ambil lagi dari biaya per porsi. Kadang beli bahan makanan seperti daging ayam sesuai kebutuhan 60 KG, tapi yang dibeli cuma 40 KG, akuntan pakai nota fiktif,” ujar sumber tersebut secara eksklusif, Kamis (23/04/2026).

Ia pun mendesak agar Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan audit dan mengusut tuntas temuan ini demi menjamin hak gizi anak-anak di Kabupaten Kupang tidak tergerus oleh praktik korupsi.