Sekolah ini mencetak sejarah sebagai lembaga pendidikan pertama di wilayah tersebut yang menerima penyaluran perdana program strategis nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG), dari Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Pantai Beringin.

Wajah bahagia terpancar jelas dari anak-anak saat menerima ompreng makanan bergizi mereka. Dengan penuh rasa syukur, mereka kompak menyerukan, “Terima kasih, Pak Presiden!” sebagai bentuk apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas program yang langsung menyentuh kebutuhan mereka.

Penyerahan ompreng makanan perdana ini dilakukan langsung oleh Camat Sulamu, Yosafat Dokoebani, yang didampingi oleh Kepala Puskesmas Sulamu, Kepala Sekolah SDN Pitay, Mitra SPPG, serta Yayasan Jaringan Partisipasi Warga (JPW).

Camat Sulamu, yang akrab disapa Yos Dokoebani, memberikan apresiasi tinggi kepada mitra SPPG dan yayasan yang bergerak cepat menyalurkan program nasional ini.

Ia menegaskan bahwa ini adalah kali pertama para siswa di wilayahnya dapat menikmati fasilitas MBG secara resmi sejak program tersebut dicanangkan.

Sebanyak delapan orang siswa dan seorang guru dilaporkan mengalami gejala kesehatan serius sesaat setelah mengonsumsi paket makanan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah dari SPPG Takari 2.

Para korban dilaporkan mengalami gejala serupa, mulai dari nyeri kepala hebat, mual, nyeri perut, hingga muntah-muntah. Kondisi ini sempat memicu kepanikan di lingkungan sekolah karena keluhan dirasakan oleh sejumlah siswa dan seorang guru secara bersamaan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, muncul dugaan bahwa kualitas makanan yang disajikan menjadi pemicu utama keluhan tersebut.

Beberapa saksi mata di lokasi kejadian menyebutkan adanya kejanggalan pada fisik makanan yang dibagikan.

“Ditemukan kondisi jeruk yang sudah rusak, serta olahan ayam yang masih terlihat kemerahan atau belum matang sempurna,” ujar salah satu sumber di lokasi kejadian.

Menyusul deretan temuan menyimpang dalam tata kelola program makan bergizi, pemerintah daerah akhirnya menjatuhkan sanksi berupa penghentian operasional sementara.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, tidak menutupi kekecewaannya saat membeberkan hasil evaluasi yang dilakukan. Menurutnya, operasional SPPG Sillu jauh dari standar yang diharapkan, dengan ditemukannya praktik yang sarat konflik kepentingan.

“Banyak hal yang harus dibenahi. Pertama soal rekrutmen relawan, masalah upah yang tidak beres, dan yang paling krusial adalah masalah distributor. Kami dapati mitra pengelola merangkap sebagai supplier,” tegas Mateldius di ruang kerjanya, Kamis (4/6/2026).

Potret Pengabaian Standar Keamanan

Selain masalah manajemen internal, aspek yang paling fatal adalah kelalaian pengelola dalam memenuhi syarat dasar operasional penyediaan makanan. SPPG Sillu diketahui nekat beroperasi meski belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Absennya sertifikat ini bukan perkara administratif sepele, melainkan menyangkut keamanan pangan bagi para siswa penerima manfaat.

Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap program strategis Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak.

Yusuf Tanu selaku kader Gerindra, yang juga merupakan putra asli Desa Sillu, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menindaklanjuti berbagai laporan serta keluhan masyarakat setempat terkait pelayanan MBG di wilayah tersebut. Dalam kegiatan tersebut, Yusuf didampingi oleh Camat Fatuleu dan pihak Puskesmas Camplong.

“Pagi ini kita lakukan sidak, bersama camat, puskesmas Camplong. Kita dapati banyak kekurangan-kekurangan dan telah dicatat. Ini untuk pengawasan agar benar-benar MBG yang diterima anak-anak terjaga kualitasnya,” ujar Yusuf Tanu saat memberikan keterangan di lokasi.

Yusuf menekankan bahwa pengawasan ini sangat krusial guna memastikan standar kualitas gizi yang ditetapkan dalam program Presiden Prabowo Subianto benar-benar sampai kepada anak-anak dengan kualitas yang baik dan terjamin.

Meski demikian, hingga saat ini rincian spesifik mengenai temuan teknis di lapangan masih dalam proses pendataan lebih lanjut oleh tim pengawas yang bertugas.

Fakta ini terungkap saat Camat Fatuleu, Abdi Rohi, bersama anggota DPRD Kabupaten Kupang, Yusuf Tanu, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi dapur pada Rabu (03/06/2026) dinihari.

Dalam sidak tersebut, ditemukan indikasi kuat bahwa pengelola maupun mitra jarang memantau langsung jalannya operasional dapur. Hal ini pun dikonfirmasi oleh salah satu pengurus yang merupakan ahli gizi di SPPG Sillu.

Kondisi diperparah dengan kesaksian warga sekitar yang menyebutkan bahwa kepala SPPG juga jarang berada di lokasi saat proses penyiapan hingga pendistribusian makanan berlangsung.

Absennya kendali manajerial ini diduga berdampak pada kualitas dan standar higienitas menu yang disajikan kepada penerima manfaat.

Kondisi tersebut juga dikonfirmasi oleh anggota DPRD Kabupaten Kupang dari fraksi Gerindra, Yusuf Tanu.

Kasus yang mendera program strategis nasional ini menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) berinisial DH (Dadan Hindayana), serta dua pihak swasta/lainnya yang berinisial SS dan LP.

Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jamadsus) kini tengah mendalami modus operandi yang diduga merugikan keuangan negara dalam skala besar.

Modus Afiliasi Yayasan dan Manipulasi Verifikasi

Berdasarkan hasil penyidikan awal, korupsi diduga bermula dari penunjukan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kejagung menemukan bahwa sejumlah yayasan yang ditunjuk sebagai mitra ternyata memiliki afiliasi langsung maupun tidak langsung dengan para tersangka.

Meski yayasan-yayasan tersebut tidak memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang ditentukan, mereka tetap lolos menjadi mitra. Hal ini terjadi lantaran adanya dugaan pengaturan dan manipulasi dalam proses verifikasi pada portal resmi mitra BGN.

Sejumlah ibu penerima manfaat di Desa Tanah Merah melontarkan kritik pedas terhadap kualitas menu yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Merdeka pada Jumat (08/05/2026).

Menu yang dibagikan di Posyandu Mawar tersebut dinilai tidak sebanding dengan anggaran besar yang dialokasikan negara.

Berdasarkan pantauan dan foto yang diterima, paket makanan hari itu hanya berisi, Nasi putih, Tumis sayur labu siam, 1 buah tahu goreng, 3 potongan kecil ayam goreng dan 1 buah jeruk ukuran kecil.

Grup WhatsApp Posyandu Memanas

Kekecewaan para ibu ini tak terbendung hingga meledak di grup WhatsApp Posyandu Mawar.

Shanty Nenobesi, salah satu penerima manfaat, mempertanyakan standar gizi dan komitmen SPPG Merdeka. Menurutnya, sejak awal program berjalan, baru kali ini kualitas menu merosot tajam.

“Sejak awal terima MBG, baru kali ini menunya seperti ini. Kita bertanya-tanya, ada apa dengan pengelolaannya?” keluh Shanty.

Kehadiran SPPG yang menjadi salah satu penunjang keberhasilan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kupang juga dinilai tidak higienis.

Kondisi ini semakin memberikan efek domino langsung kepada masyarakat yang menjadi tujuan penyaluran dan distribusi MBG.

Salah satu masyarakat Bokong, Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, pada Kamis (19/02/2026) secara ekslusif kepada AtlasNews mengeluhkan kondisi tersebut.

Menurut sumber yang tidak ingin namanya disebut mengatakan pengelolaan limbah SPPG merupakan masalah serius yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat jika tidak ditangani dengan baik.

Pada beberapa kesempatan dirinya sempat melaporkan air limbah dapur SPPG mencemari lahan pertanian warga, menimbulkan bau tidak sedap, meluber ke jalan, hingga mengganggu aktivitas masyarakat.

Seperti yang terjadi di Kota Kupang beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kupang, Yosef Lede memberi ultimatum kepada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Kabupaten Kupang.

Dihadapan sejumlah awak media pada Rabu (01/10/2025), dengan tegas Bupati Yosef Lede menyatakan jika kasus keracunan belum pernah terjadi di Kabupaten Kupang.

Bupati Yosef Lede juga mengatakan jika Pemerintah Kabupaten Kupang telah menyiapkan Satgas MBG guna memantau setiap proses pelaksanaan di setiap dapur SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Kupang.

“Di Kabupaten sampai saat ini belum ada kasus. Saat ini kami sudah membentuk Satgas yang bertugas untuk melakukan pengawasan-pengawasan terhadap SPPG yang ada sehingga paling sedikit meminimalisir potensi terjadinya keracunan”, ujar Bupati Yosef Lede saat menunggu kedatangan Menko Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar beserta rombongan.

Dalam acara peresmian SPPG Desa Oebelo tersebut juga digelar kebaktian bersama yang di pimpin oleh Ketua Majelis Jemaat GMIT Kalvari Puluthie, Pendeta Adriana Malelak Tanggela, S.Th.

Dihadiri Kepala Desa Oebelo, Marten Halla, Pemilik Dapur Polce Lay, Kepala SPPG, Ahli Gizi, Akuntan, 47 Relawan, tokoh agama serta tokoh masyarakat Desa Oebelo.

SPPG pertama yang didirikan di Desa Oebelo tersebut merupakan kolaborasi bersama dengan yayasan Lakaza Peduli Kasih yang merupakan Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) guna menyediakan makan bergizi bagi anak dan ibu hamil dalam program Makan Bergizi Gratis.

Ketua Yayasan Lakaza Peduli Kasih, Johan A. B Lasut, S.M dalam sambutannya mengatakan dapur SPPG Desa Oebelo merupakan salah satu dapur yang bekerja langsung dengan BGN.

Johan mengatakan, Yayasan Lakaza Peduli Kasih merupakan salah pioner pembuatan dapur SPPG di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, dan terdapat 8 Mitra yang telah menjalin kerja sama.