Melalui pendekatan humanis yang memadukan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan sosialisasi di rumah ibadah, kesadaran warga dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kini meningkat drastis.

Kepala Desa Tanah Merah, Lazarus M. Dillak mengungkapkan bahwa strategi ini terbukti sangat efektif. Dampaknya, realisasi pajak desa melonjak signifikan.

Menariknya, pembayaran yang masuk tidak hanya untuk tahun berjalan (2026), melainkan juga mencakup pelunasan tunggakan pajak masyarakat dari tahun 2009 silam.

“Meningkatkan kesadaran masyarakat memang menjadi pekerjaan rumah (PR) yang besar bagi kami. Namun, melalui program stimulan dari pemerintah pusat dan pendekatan yang tepat, masyarakat kini makin sadar akan fungsinya sebagai warga negara yang baik,” ujar Lazarus kepada AtlasNews, Rabu (01/07/2026).

Untuk menyukseskan gerakan taat pajak ini, Pemerintah Desa Tanah Merah menerapkan dua strategi utama:

Integrasi dengan Bantuan Sosial (Bansos): Pemdes memanfaatkan momentum penyaluran berbagai bantuan dari pemerintah pusat seperti bantuan beras pangan, minyak goreng, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Keberhasilan ini tidak lepas dari strategi jemput bola dan sinergi pemerintah kecamatan dengan program bantuan sosial yang menyentuh langsung masyarakat dengan syarat pelunasan pajak.

Camat Kupang Tengah, Yuni Padja, mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh elemen di tingkat desa dan kelurahan yang bergerak aktif melakukan pendataan hingga penagihan.

Strategi “Jemput Bola” di Momen Tepat

Yuni Padja menjelaskan, kunci keberhasilan pihaknya terletak pada inovasi dalam menjangkau wajib pajak. Salah satu kiat utama yang dilakukan adalah membagi tugas penagihan hingga ke tingkat desa dan melakukan kunjungan langsung (door to door) ke rumah-rumah warga.

“Kami memanfaatkan momentum pembagian bahan pangan dari Bulog serta penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari PT Pos Indonesia untuk melakukan penagihan. Hasilnya, kesadaran masyarakat meningkat karena mereka secara inisiatif bersedia membayar pajak saat menerima bantuan tersebut,” ujar Yuni saat diwawancarai AtlasNews, Selasa(30/06/2026).

Meski begitu, Camat Yuni Padja mengakui adanya tantangan di lapangan. Mulai dari sulitnya menemui warga karena kesibukan di sawah, adanya segelintir warga yang enggan membayar, hingga kendala administrasi terkait aset yang belum balik nama.

Strategi ini terbukti efektif, dengan realisasi capaian taat pajak kini telah melampaui angka 35 persen.

Roby Dedi Mooy Mbatu, selaku agen pajak Desa Oebelo, dalam keterangannya kepada AtlasNews, Jumat (26/6/2026), menjelaskan bahwa pemerintah desa kini berperan aktif sebagai narahubung strategis antara masyarakat dengan instansi terkait, khususnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Menurutnya, Pemerintah Desa Oebelo menerapkan mekanisme pelayanan berbasis kepatuhan bagi seluruh warga.

Setiap warga yang hendak mengurus surat-menyurat di kantor desa maupun penerima bantuan sosial, diwajibkan menunjukkan bukti pelunasan pajak, baik untuk tahun berjalan maupun tunggakan dari tiga hingga empat tahun sebelumnya.

“Setiap warga yang mengurus surat-surat desa atau menerima bantuan wajib menunjukkan bukti lunas pajak sebelum layanan diproses,” ujar Roby.

Sementara itu, Kepala Desa Oebelo, Marten Halla, menambahkan bahwa kebijakan ini mendapatkan respons yang sangat positif dari masyarakat.

Masyarakat kini secara masif didorong oleh Pemerintah Kabupaten Kupang untuk taat membayar pajak PBB tepat waktu sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Namun kenyataan pelik justru terjadi di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.

Sejumlah warga Desa Oematnunu menemukan fakta pembayaran pajak PBB-P2 pada tahun 2024 tidak disetorkan ke daerah dan masih terhitung tagihan hutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT PBB).

Adam Timuli, warga Desa Oematnunu RT 008/ RW 004 Dusun IV kepada media ini melalui panggilan telepon pada Kamis (04/11/2025) mengaku terkejut dengan yang dialaminya.

Ia mengatakan, pajak bumi bangunan untuk tiga bidang tanah pribadi miliknya telah dibayarkan sejak tahun 2024 dengan total Rp 140.000.

Namun, saat SPPT PBB yang diterima pada tahun 2025 uang yang telah disetorkan kepada petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kupang pajak tahun 2024 masih tertulis tunggakan hutang.