Tumpahan minyak jenis oli dan solar yang diduga berasal dari bangkai kapal tenggelam di sekitar lokasi, kini menyebar luas dan mengancam keberlangsungan ekosistem laut serta roda perekonomian warga lokal.

Dua pihak yang merasakan dampak paling memukul dari insiden ini adalah industri budidaya mutiara PT Timor Otsuki Mutiara (PT TOM) dan para petani rumput laut setempat.

Manager SDM PT TOM, Pelipus Pila Ndelu , A.Md., S.H., saat dikonfirmasi oleh AtlasNews membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan kekhawatirannya atas sebaran limbah minyak yang semakin meluas di perairan Bolok dan sekitarnya.

“PT TOM adalah perusahaan yang bersimbiosis mutualisme dengan lingkungan. Keberlangsungan usaha kami sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang bersih. Jika lingkungan rusak atau tercemar, usaha kami ikut rusak bahkan bisa hancur,” tegas Manager SDM PT TOM.

Ancaman Kerang Mutiara Mati hingga PHK Masif

Sektor budidaya kerang mutiara dikenal sangat sensitif terhadap perubahan mutu air laut. Kehadiran racun dari tumpahan oli dan solar berpotensi memicu kegagalan produksi secara mendasar.

Berdasarkan fakta pengawasan, CV Argosari Persada yang terletak di Dusun IV Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat terbukti tidak memenuhi kewajiban UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).

Hal tersebut terungkap saat Manajemen CV Argosari Persada memenuhi panggilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kupang untuk klarifikasi hasil penelusuran media Haluan Timur. Com.

Penelusuran yang dilakukan merupakan buntut dari keluhan warga Desa Tesabela atas dugaan pencemaran lingkungan dan fenomena bau menyengat yang berasal dari kandang peternakan ayam milik CV Argosari Persada.

Dalam rapat dengar pendapat yang digelar pada Selasa (08/07/2025), dipimpin oleh Staf Khusus Bupati Kupang, Jermias Mone, dan turut dihadiri Camat Kupang Barat James Ating, Kepala Desa Tesabela, Matias Dafa, Manajemen CV Argosari Persada dan pengawas DLH Kabupaten Kupang.

Kepala DLH Kabupaten Kupang, Teldi Sanam melalui Dina Afri Ani Tambunan, S.Si, M.Si., selaku Kabid Penataan dan Penaatan PPLH menyampaikan jika DLH akan bersikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dina Tambunan menyatakan, sikap tegas yang dilakukan akan mencakup teguran tertulis, sanksi administratif, hingga penghentian sementara operasional usaha jika dampaknya signifikan dan tidak terkendali.