Berdasarkan penelusuran yang dilakukan AtlasNews.id, aturan hukum dan petunjuk teknis (juknis) penggunaan Dana BOS, Kepala Sekolah diperbolehkan untuk melakukan pengadaan atau pembelian meja dan kursi namun, dengan syarat dan batasan yang sangat ketat.

Dana BOS pada dasarnya diprioritaskan untuk biaya operasional, bukan untuk pembangunan fisik atau pengadaan sarana prasarana skala besar yang menjadi ranah Dana Alokasi Khusus (DAK).

Secara historis, dasar hukum pengelolaan ini berakar dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS.

Berikut adalah penjabaran sejumlah petunjuk penting berdasarkan regulasi juknis tersebut, serta bagaimana kepala sekolah harus menyikapinya agar tidak tersandung masalah hukum.

Penjabaran Juknis Pengadaan Meja & Kursi Menurut Permendikbud No. 51 Tahun 2011

Kehadiran wakil rakyat yang merupakan putra asli Bolok ini disambut antusias dan mendapat apresiasi tinggi dari Kepala Desa Bolok, pihak sekolah, serta pengurus Karang Taruna Desa Bolok.

Selain menyerap aspirasi warga, agenda reses ini difokuskan pada peninjauan fasilitas pendidikan di SD GMIT Bolok. Sebagai wujud kepedulian nyata, Absolom Buy juga membagikan buku dan sejumlah alat tulis kepada para siswa-siswi yang tengah memasuki hari pertama sekolah di Tahun Ajaran 2026/2027.

Kolaborasi Karang Taruna: Sentuhan Pendidikan dan Gizi

Karang Taruna Desa Bolok memberikan apresiasi yang besar atas kesediaan Absolom Buy untuk berkolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan di wilayah tersebut.

Bagi pemuda Karang Taruna, kolaborasi ini merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam memperhatikan dan mengikis kesenjangan pendidikan di Desa Bolok.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Dewan karena sebagai wakil rakyat, beliau mampu melihat dan memperhatikan langsung kondisi pendidikan di Desa Bolok melalui aksi berbagi buku dan alat tulis. Ini merupakan langkah awal yang sangat baik untuk masa depan pendidikan di sini,” ujar perwakilan Karang Taruna Desa Bolok.

Sekretaris DPD PSI Kabupaten Kupang, Absalom Buy yang dikonfirmasi AtlasNews, Sabtu (02/05) menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penting untuk merevisi dan mengingatkan kembali arah kebijakan pendidikan di daerah.

Dalam pernyataannya, PSI menyoroti tiga poin krusial yang dinilai masih menjadi “pekerjaan rumah” besar pada sektor pendidikan bagi pemerintah Kabupaten Kupang.

1. Darurat Sarana dan Prasarana (Sarpras)

Absalom Buy mengatakan jika PSI menyoroti ketimpangan fasilitas pendidikan yang ada. Meskipun berbagai program telah diupayakan, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas penunjang yang layak.

“Kami meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap fasilitas sekolah. Sarana yang memadai adalah fondasi utama agar proses belajar mengajar bisa berjalan efektif,” ujar Sekretaris DPD PSI Kabupaten Kupang.

Namun, program revitalisasi gedung sekolah yang gencar diperjuangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kupang sejak awal menjabat saat ini telah mulai terealisasi. Hal ini dinilai telah memberikan harapan bagi kemajuan dunia pendidikan.

Mengusung sistem digital, ujian ini dijadwalkan berlangsung selama lima hari ke depan hingga Jumat, 24 April 2026.

Sebanyak 310 peserta didik terdaftar sebagai peserta ujian tahun ini. Untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan pengerjaan soal, pihak sekolah telah mendistribusikan para siswa ke dalam 16 ruang ujian yang telah disiapkan secara khusus dengan infrastruktur jaringan yang memadai.

Kepala UPTD SMPN 1 Kupang Tengah, Afred A. Anabanu menegaskan, berbeda dengan ujian konvensional berbasis kertas, SMPN 1 Kupang Tengah sepenuhnya mengadopsi Ujian Sekolah Berbasis Online.

Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi, akurasi penilaian, serta mengikuti perkembangan teknologi pendidikan terkini.

Sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang berlaku untuk ujian berbasis online, mekanisme pengawasan dilakukan dengan ketentuan Satu Orang Pengawas per Ruang.

“Mengingat sistem pengerjaan dilakukan secara digital yang meminimalisir interaksi fisik, kehadiran satu pengawas dinilai cukup efektif untuk memantau aktivitas siswa di setiap ruangan,” ujar Afred Anabanu.

]]> https://atlasnews.id/daerah/bupati-yosef-lede-targetkan-smpn-1-kupang-tengah-jadi-sekolah-unggulan-dan-rujukan/ Wed, 15 Apr 2026 04:41:35 +0000 https://atlasnews.id/?p=6151 Kupang, ATN – Bupati Kupang, Yosef Lede, melakukan kunjungan kerja ke SMPN 1 Kupang Tengah guna meninjau langsung kondisi pendidikan dan sarana prasarana di wilayah tersebut.

Dalam dialog hangat bersama para pendidik pada Selasa (14/04/2026), Bupati Yosef Lede menegaskan ambisinya untuk mentransformasi sekolah tersebut menjadi institusi pendidikan rujukan di Kabupaten Kupang.

Menurut Bupati Yosef Lede, posisi strategis sekolah yang berada di jalur utama dan berdekatan dengan wilayah perkotaan menjadikannya barometer penilaian pendidikan bagi pihak luar maupun pemerintah pusat.

“SMPN 1 Kupang Tengah harus menjadi contoh. Lokasinya strategis di pinggir jalan dan dekat dengan wilayah perkotaan, sehingga menjadi representasi wajah pendidikan kita bagi masyarakat luar maupun pemerintah pusat,” ujar Yosef Lede.

Terkait manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), Bupati menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk melakukan analisis kebutuhan guru secara akurat. Beliau menyoroti beberapa poin krusial.

Poin poin tersebut yakni Pemenuhan Tenaga Pendidik. Bupati Yosef Lede mendorong Sekolah segera menindaklanjuti kekurangan guru di bidang TIK, Seni Budaya, dan Bimbingan Konseling (BK).

Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) serta meninjau hasil revitalisasi sarana prasarana sekolah sebagai bagian dari upaya strategis Pemerintah Daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam kunjungan pertamanya di SMP Negeri 6 Kupang Tengah Satap, Bupati Yosef Lede meninjau hasil pembangunan gedung yang telah rampung pada Desember 2025 lalu.

Proyek revitalisasi yang dimulai sejak Agustus 2025 tersebut mencakup 5 Unit Ruang Kelas Baru (RKB), 1 Unit Laboratorium dan 1 Unit Ruang Guru serta 1 Unit Ruang UKS dan 6 Unit Toilet siswa.

Bupati mengungkapkan bahwa pembangunan ini merupakan wujud nyata dari aspirasi yang ia perjuangkan sejak menjabat di legislatif.

“Saya berjanji untuk memperjuangkan ini, dan puji Tuhan hari ini usulan tersebut telah terwujud untuk menjawab kekurangan fasilitas ruang belajar,” tegasnya.

Sekolah – sekolah yang dikunjungi Yosef Lede yaitu,SD GMIT Manumuti di Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, SD Inpres Tarus 1 di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, SD Inpres Naibonat di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, dan SD Negeri Naibonat juga di Kelurahan Naibonat.

Yosef Lede disela – sela kunjungan pantauan tersebut mengatakan, ia memantau kegiatan ANBK tingkat SD di Kabupaten Kupang untuk memastikan ANBK berjalan aman dan lancar.

Kunjungan dilakukan mengingat pentingnya pelaksanaan ANBK di sekolah, sebagai sarana untuk mengevaluasi mutu pendidikan di sekolah – sekolah di Kabupaten Kupang melalui tiga instrument utama.

Tiga instrumen itu yakni, Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang mengukur literasi membaca dan numerasi siswa, survey karakter yang mengukur nilai dan sikap sosial emosional sesuai Profil Pelajar Pancasila,dan Survey Lingkungan Belajar yang menilai kualitas proses dan lingkungan belajar di sekolah.

“ANBK ini sangat penting untuk mengevaluasi kegiatan belajar mengajar di semua sekolah di Kabupaten Kupang, termasuk juga guru – guru dievaluasi efektivitas mereka dalam mengajar para siswa. Semua hal dievaluasi termasuk literasi, numerasi dan karakter moral siswa”, jelas Yosef Lede.

Sebagai Mitra pemerintah, Jasa Raharja memberi dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi.

Program yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ini mulai berjalan pada Tahun Ajaran 2025/2026 di seluruh Indonesia, dengan total 159 lokasi sekolah yang menampung 15.370 siswa, didukung 2.407 guru dan 4.442 tenaga kependidikan.

Siswa dari Sekolah Rakyat adalah anak-anak prioritas yang berasal dari keluarga pada Desil 1–2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Untuk bisa terpilih bersekolah di Sekolah Rakyat, mereka melalui tahapan seleksi yang meliputi administrasi, tes potensi akademik, psikotes, kunjungan rumah, wawancara orang tua, serta pemeriksaan kesehatan.

Jasa Raharja menempatkan Sekolah Rakyat sebagai sarana pendidikan keselamatan jalan (road safety) sejak dini. Hal ini sejalan dengan visi perusahaan untuk turut membangun ekosistem keselamatan di jalan raya.

Kejadian memilukan ini terjadi di pedalaman Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana dua bocah SD yang merupakan kakak beradik dikeluarkan dari sekolah tanpa alasan yang jelas oleh kepala sekolah.

Kedua siswa yang berinisial LTK , siswa kelas 6, dan adiknya NAK , siswa kelas 5, hingga kini tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Fatunaus.

Keduanya dilarang datang ke sekolah sejak Kamis, 24 Juli 2025, usai apel pulang oleh Kepala Sekolah, Ilfony H. Kapitan.

Pemicu dikeluarkan kedua siswa tersebut diduga akibat dari viralnya foto Pelajar yang dipulangkan karena belum bayar uang Sekolah

Semua bermula dari keprihatinan ibunda kedua siswa tersebut,  Atriana Tonfanus,  yang tanpa sengaja menemukan sejumlah siswa SD duduk di luar pagar sekolah pada saat ujian akhir kenaikan kelas, awal Juni lalu.

Dalam upaya mengejar kepastian nasib para guru yang telah mengabdi hingga belasan tahun, sejumlah honorer kode R3 menggelar audensi bersama staf Bupati Kupang, Siprianus Klau, S.H., pada Senin (07/07/2025)

Puluhan guru honorer dari berbagai sekolah tingkat SD dan SMP di Kabupaten Kupang itu, juga mendapat kesempatan menyampaikan keluh kesah di hadapan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, Eliazer Teuf, dan Plt. Kepala Dinas BKPSDM, Adi Lona.

Juru bicara forum guru Honorer kode R3 Kabupaten Kupang, Jhon Manek menjelaskan bahwa kehadiran dirinya bersama puluhan guru lainnya untuk menyampaikan keluh kesah mereka langsung di hadapan Pemerintah Kabupaten Kupang.

“Kami ini adalah guru mata pelajaran yang telah mengajar selama belasan tahun, dan terdata di BKN, mengikuti ujian seleksi PPPK tahap 1 tetapi tidak mendapat formasi. Kami kesini untuk menyampaikan isi hati kami, dan kepastian nasib kami”, jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jhon Manek juga menyampaikan beberapa poin penting tentang ketidakjelasan pembukaan formasi dalam seleksi PPPK tahap 1 yang terkesan merugikan para guru terutama guru mata pelajaran.