Marten Halla menegaskan bahwa temuan yang dicatat oleh tim Inspektorat murni merupakan permasalahan kelengkapan administrasi dan dokumen pendukung, bukan penyalahgunaan anggaran atau kerugian keuangan negara.

Hanya Masalah Kelengkapan Dokumen dan Nomor Surat

Menurut Marten, beberapa poin yang menjadi catatan Inspektorat di antaranya meliputi pengisian tanggal bukti pembayaran/kuitansi, kelengkapan nomor surat, pembuatan berita acara, hingga penyusunan daftar penerimaan gaji atau penghasilan tetap secara terpisah di luar aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa).

“Secara administrasi sebenarnya sebagian besar sudah kami lengkapi. Namun karena volume berkas yang sangat banyak bahkan mencapai empat box container proses pemilahan dokumen yang sudah diperiksa dan yang masih butuh perbaikan membutuhkan waktu ekstra,” ujar Marten saat memberikan penjelasan kepada awak media, Jumat (18/09/2026) pagi.

Ia juga meluruskan bahwa Desa Oebelo tidak termasuk dalam daftar desa yang mengalami temuan penyimpangan fisik maupun keuangan. Kegiatan dan program pembangunan di lapangan dipastikan telah berjalan sesuai prosedur, hanya saja memerlukan kelengkapan dokumen administrasi.

Komitmen Selesaikan Seluruh Catatan Inspektorat

Guna menindaklanjuti hal tersebut, pihak Pemerintah Desa Oebelo terus mendatangi kantor Inspektorat untuk menyerahkan serta melengkapi seluruh berkas pendukung yang diminta.

“Ini adalah tanggung jawab kami yang harus segera dibenahi. Kami berkomitmen untuk terus berkoordinasi dan menyelesaikan seluruh kelengkapan administrasi tersebut hingga tuntas,” tegasnya.

Dengan langkah proaktif ini, Pemdes Oebelo berharap tata kelola administrasi pemerintahan desa ke depan menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari Inspektorat daerah Kabupaten Kupang.