Kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Digital Samsat Berbasis Data dan Sinergi dalam Meningkatkan Pelayanan dan Pendapatan Daerah” ini dilaksanakan sebagai respons atas tantangan pelayanan publik yang kian dinamis.

Acara dibuka oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Flouri Rita Wuisan, yang mewakili Gubernur NTT. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh unsur Tim Pembina Samsat untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah menyoroti masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di NTT, yang saat ini berada di kisaran 40 persen.

Selain itu, ditemukan pula banyaknya kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi di wilayah NTT tanpa melakukan mutasi.

Menanggapi hal tersebut, langkah penanganan akan difokuskan pada:

• Penguatan validasi data kendaraan.
• Optimalisasi pendataan dan peningkatan pengawasan.
• Edukasi berkelanjutan kepada masyarakat.

Langkah ini diwujudkan melalui Grand Launching dan penyerahan Surat Keputusan (SK) Agen-Agen Pajak yang digelar di Kantor Kecamatan Kupang Tengah, Selasa (5/5/2026).

Inovasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan pembayaran administrasi kendaraan bermotor hingga ke tingkat desa dan kecamatan.

Melalui para agen pajak, masyarakat kini dapat lebih mudah mengakses layanan pembayaran seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen PKB, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Program agen pajak ini dinilai sebagai solusi efektif dalam menghadapi tantangan geografis wilayah NTT yang luas.

Dengan hadirnya agen di tingkat lokal, masyarakat tidak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.

Langkah strategis ini dilakukan bersama Direktorat Lalu Lintas Polda NTT dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pertemuan koordinasi yang digelar di Kupang pada 28 April 2026 tersebut menjadi wadah untuk merumuskan langkah pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, dan memudahkan masyarakat.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat teras, antara lain: KBP Dedy Eka Jaya Helmi, S.I.K., M.H. (Direktur Lalu Lintas Polda NTT), Johny Ericson Ataupah, S.P., M.M. (Plt. Kepala BPAD Provinsi NTT), Sumantri Muhammad Baswan (Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja NTT), Serta jajaran pejabat terkait dari BPAD NTT dan Jasa Raharja NTT.

Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja NTT, Sumantri Muhammad Baswan, menegaskan bahwa penguatan sinergi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesamsatan.

Selain berdampak pada PAD, upaya ini juga menyasar optimalisasi penerimaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebagai perlindungan dasar bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (24/2/2026) pukul 09.30 WITA hingga selesai, bertempat di Kantor Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang.

Koordinasi ini menjadi forum strategis dalam menyusun langkah kerja bersama Tim Pembina Samsat Provinsi NTT Tahun 2026, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan pengelolaan pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta optimalisasi penerimaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Unit Operasional dan Humas PT Jasa Raharja Kanwil NTT, Hendri Jashar; Penanggung Jawab Samsat Kabupaten Kupang, Ignesius Stefanus; serta Staf SW dan Humas, Ernesto Castillio. Dari unsur BPAD Provinsi NTT turut hadir Kepala Bidang Pendapatan I, Octavianus Mare, S.S., dan Kasubbid Pembukuan dan Penagihan, France G. F. Naibobe.

Dalam pembahasan yang berlangsung secara interaktif dan konstruktif, para peserta mengevaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya sekaligus memetakan strategi peningkatan pendapatan tahun 2026.

Beberapa fokus utama yang dibahas meliputi penguatan koordinasi antar instansi dalam Tim Pembina Samsat, peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, penertiban kendaraan yang belum melakukan daftar ulang, serta pemanfaatan inovasi layanan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Sebuah fasilitas Anjungan Mandiri bagi wajib pajak untuk melakukan pengesahan STNK, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) secara mandiri dan efisien.

Kehadiran SIGNAL KIOSK merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Jasa Raharja dan Tim Pembina Samsat dalam mendukung transformasi digital layanan publik, khususnya dalam sistem administrasi kendaraan bermotor.

Sebagai bentuk komitmen awal, kiosk ini telah tersedia di kantor Jasa Raharja yang berlokasi di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (04/06/2025).

Kedepannya, layanan ini akan diperluas ke berbagai kota besar lainnya di seluruh Indonesia.

Direktur Operasional PT Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana, menekankan bahwa pelayanan publik harus terus berkembang untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.