Oelamasi, AtlasNews. ID – Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kupang, Tome Da Costa, SH., kritik tajam aktivitas Organisasi Masyarakat (Ormas) Pelita Prabu yang melakukan perekrutan anggota secara masif.

Kritik tajam Tome Da Costa bukan tanpa alasan, pasalnya ormas pelita prabu mengklaim sepihak akan mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kupang.

Ditemui sejumlah awak media di kediamannya di Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, NTT, Tome Da Costa Menghimbau masyarakat untuk tidak tertipu bujuk rayu ormas pelita prabu.

Menurutnya, progam Makan Bergizi Gratis adalah progam unggulan dan prioritas dari Presiden Prabowo Subianto yang tidak dimungkinkan secara aturan ormas tersebut mengelola nya.

Bahkan Ketua DPC Partai Gerindra juga menyebut jika klaim ormas pelita Prabu tersebut sebagai pembohongan publik.

“Program MBG ini hanya dikelola oleh negara melalui Badan Gizi Nasional. Tidak ada urusan dengan ormas apalagi ada ormas pelita Prabu sudah klaim akan kelola program itu, ini bodohi masyarakat”, ujarnya.

Oelamasi, AtlasNews.ID – Jembatan Nefopal yang patah akibat banjir di desa Oelatimo, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang mendapatkan perhatian dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang, terlebih perbaikan jembatan itu merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur.

Namun demikian, Pemprov belum bisa mengakomodir semua perbaikan infrastruktur sekaligus dikarenakan anggaran yang belum memadai.

Dikatakan, jembatan Nefopal merupakan akses utama yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Kupang saat ini. Hal tersebut diperparah ketika musim hujan tiba.

“Sudah 2 tahun Jembatan Nefopal tidak tersentuh pembangunan, miris sekali. Itu salah satu akses penghubung antara Oelamasi dan Amfoang. Terbaru ada ibu hamil yang melahirkan harus ditandu lewati banjir, ada orang sakit mau berobat ke Kupang perlu ekstra tenaga untuk lewati kali yang banjir. Ini tanggung jawab Pemprov karna jalan tersebut merupakan jalan Provinsi. Harusnya Pemprov sudah menyiapkan anggaran untuk perbaikan,” kata Johanis Mase, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang kepada media, di ruang kerjanya, selasa, (02/04/2024).

Kekecewaan juga diungkapkan orang nomor dua di DPRD Kabupaten Kupang itu, yang menurutnya Pemprov Nusa Tenggara Timur melalui dinas terkait perlu lebih serius untuk mendorong perbaikan jembatan ini kedalam program prioritas.

“Kalau memang Pemprov tidak bisa kerjakan, katakan terus terang agar kami mendorong Pemkab Kupang yang ambil alih pekerjaan jembatan tersebut,” tegasnya.

Jembatan Nefopal yang rusak akibat banjir ungkap Johanis Mase harus menjadi prioritas utama pemerintah sehingga rakyat tidak menjadi korban dari proses saling lempar tanggung jawab antara Pemprov NTT dan Pemkab Kupang.

“Kalau kita duduk diam saja, bagaimana dengan rakyat?. Saya katakan sekali lagi, jika Pemrov tidak bisa, kami Pemkab Kupang akan bersikap,” terangnya.

Lanjut Politisi PDIP tersebut, secara pribadi dirinya telah berinisiatif membuka jalan baru sebagai akses jalan alternatif ketika jembatan Nefopal patah.

Ia menyebutkan jika jalan alternatif tersebut dibuat untuk kepentingan rakyat semata.

“Saya inisiatif bangun jalan alternatif untuk digunakan, mengorbankan tanah keponakan saya. Semua untuk kepentingan rakyat, dan sudah 2 tahun jalan alternatif itu digunakan hingga saat ini belum ada sikap dari Pemerintah. Kalau kita diam saja, rakyat jadi korban,” jelasnya.