Berkat kerja sama ini, seluruh jajaran perangkat desa hingga lembaga adat di Kabupaten Kupang kini telah terlindungi program jaminan sosial.

Dalam keterangannya, usai ditemui AtlasNews diruang kerjanya pada Rabu (21/10/2026) Jon Sula menjelaskan bahwa kolaborasi melalui Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan ini telah berjalan efektif terhitung sejak bulan Juli.

“Dalam PKS itu kita sudah sepakati terhitung sejak bulan Juli, itu semua perangkat desa, kader, RT, RW, lantas PKK, BPD, ketua lembaga adat, dan kader-kader yang ada semua itu sudah terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Jon Sula.

Jaminan Nyata Bagi Perangkat dan Masyarakat Desa

Melalui perlindungan menyeluruh ini, warga desa dan perangkat yang mengalami risiko sosial seperti kecelakaan kerja, sakit, hingga meninggal dunia dapat langsung tercover dan layak mendapatkan santunan.

Jon Sula menyebutkan bahwa besaran santunan yang diterima bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah, yang dinilai sangat membantu perekonomian keluarga korban.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Kupang, Jon Sula yang di temui AtlasNews menegaskan langkah strategis ini digelar guna mengevaluasi capaian kinerja para kepala desa, mempercepat pelaksanaan program pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Rakor ini tidak hanya menjadi wadah evaluasi internal pemerintah desa, tetapi juga memfasilitasi kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal terkait.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Program Strategis

Dalam rakor tersebut, sejumlah pihak turut memberikan sosialisasi dan pemaparan program strategis yang berhubungan langsung dengan tata kelola di tingkat desa:

Kejaksaan Negeri Oelamasi: Memberikan sosialisasi terkait pembaruan pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) desa. Setiap desa diminta mendaftarkan minimal tiga personel Linmas yang terhubung langsung dengan sistem pendataan Kejaksaan.

Perumda Air Minum (PDAM) Kabupaten Kupang: Memaparkan potensi kolaborasi pengelolaan sumber daya air bersih yang ada di desa guna memenuhi kebutuhan dasar warga.