Langkah strategis ini diwujudkan melalui audiensi antara Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, dengan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Purwadi Arianto, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, pada Kamis (30/7/2026).

Pertemuan tersebut berfokus pada upaya peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Langkah ini ditujukan secara khusus di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), keluarga ASN, hingga pengelolaan kendaraan dinas dan operasional milik pemerintah.

Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, menjelaskan bahwa ASN dan pegawai BUMN memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendorong kesadaran masyarakat luas. Menurutnya, kelompok ini tidak hanya memiliki populasi yang signifikan, tetapi juga berkewajiban menjadi contoh penegakan aturan.

“ASN dan BUMN merupakan basis populasi strategis untuk mendorong peningkatan kepatuhan administrasi kendaraan secara terukur dan berkelanjutan. Selain jumlahnya yang signifikan, kelompok ini juga memiliki posisi sebagai role model yang dapat memberikan keteladanan dalam tertib administrasi kendaraan bermotor,” ujar Awaluddin.

Awaluddin menambahkan, Jasa Raharja mengemban mandat negara dalam mengelola SWDKLLJ untuk memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas.