PT Jasa Raharja Mengikuti Pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2025 di Surabaya

Jakarta, AtlasNews – Sebagai BUMN yang menjadi salah satu stakeholder dari Operasi Ketupat 2025, PT Jasa Raharja mengikuti pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2025 yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Lapangan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Kamis, 20 Maret 2025.

Apel ini merupakan langkah awal dalam memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana, serta memperkuat sinergi dengan para stakeholder terkait guna menjamin arus mudik dan balik IdulFitri 2025 dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Turut hadir dalam apel ini sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mewakili Menteri Perhubungan RI Wamenhub Suntana, mewakili Menko Bidang Politik dan Keamanan RI Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, mewakili Menteri Perdagangan RI Irjen Kemendag Komjen Pol. Putu Jayan Danu Putra.

Mewakili Menteri Pekerjaan
Umum RI Kepala BPJT Miftachul Munir, Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin.

Dalam amanatnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah memprediksi bahwa puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 28—30 Maret 2025 dan puncak arus balik pada tanggal 5—7 April 2025.

Untuk itu, Operasi Ketupat 2025 yang mengangkat tagline ‘Mudik Aman, Keluarga Nyaman’ akan digelar secara serentak di seluruh Indonesia mulai 23 Maret hingga 8 April 2025 di 8 Polda prioritas dan 26 Maret hingga 8 April 2025 di 28 Polda lainnya di Indonesia.

“Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat selama libur Idulfitri 2025 ini mencapai 146,48 juta orang atau 52% dari total populasi Indonesia. Untuk memastikan keamanan, kelancaran, dan kenyamanan perjalanan masyarakat selama Idulfitri 2025, operasi ini akan melibatkan 164.298 personel gabungan yang akan menempati 2.835 pos, terdiri dari 1.738 pos pengamanan, 788 pos pelayanan, serta 309 pos terpadu sebagai pusat informasi dan pelayanan bagi masyarakat”, ungkapnya.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya