Langkah strategis tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPW MOI NTT, Herry F.F. Battileo, S.H., M.H., bersama Sekretaris DPW MOI NTT, Andre Lado, S.H., dalam keterangannya kepada awak media di Kupang, Sabtu (10/10).

Herry menjelaskan, pembenahan struktur kelembagaan ini bertujuan untuk menjadikan MOI NTT lebih terorganisasi, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan industri media siber serta para jurnalis di daerah.

“Pembenahan ini merupakan bagian dari konsolidasi organisasi. Kami ingin memperkuat struktur kepengurusan, membangun koordinasi yang lebih baik, dan memperluas jangkauan organisasi hingga tingkat kabupaten dan kota agar program kerja berjalan efektif,” ujar Herry.

Prioritaskan Kaderisasi PWMOI dan Keterbukaan Keanggotaan

Dalam penataan kepengurusan ini, DPW MOI NTT menempatkan kader Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi NTT sebagai prioritas utama.

Hal ini dilakukan demi menjaga kesinambungan kaderisasi dan memberikan ruang bagi sumber daya manusia yang telah lama berkontribusi dalam lingkungan organisasi.

Oelamasi, AtlasNews. ID – Sejumlah fakta terkuak pasca terjadi insiden larangan pengambilan gambar dan video saat Rapat Pleno Terbuka pengundian dan penerapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang.

Pernyataan kontroversial yang dilakukan secara sadar oleh MC dari Event Organizer (EO) yang disewa oleh KPU Kabupaten Kupang telah mencederai para pekerja pers Kabupaten Kupang.

Fakta tersebut bukan saja baru terjadi pada tahapan pengundian dan penetapan nomor urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang, Senin (23/09/2024) siang.

Namun jauh hari sebelumnya sudah berulang kali, tetapi puluhan para pekerja pers yang nota bene para kuli tinta masih bersabar.

Puncak kekecewaan itu terjadi saat MC melontarkan kata – kata pelarangan mengambil gambar dan lebih mengutamakan kameramen EO saja yang boleh mengambil gambar.