Apriyanto Kletus Obe yang awalnya di nonaktifkan sementara melalui keputusan Keputusan Bupati Kupang Nomor 704/KEP/HK/2025 tentang pemberhentian sementara Kepala Desa Netemnanu Utara periode 2021–2029.

Pengaktifan kembali tersebut dilaksanakan melalui Camat Amfoang Timur, Apris Ismail Halla, S.STP, sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bupati Kupang Nomor 830/KEP/HK/2025.

Pada acara serah terima jabatan pasca penonaktifan yang berlangsung di Kantor Camat Amfoang Timur, pada Jumat (06/02/2026), yang diserahkan langsung oleh Camat Amfoang Timur, Apris Ismail Halla.

Apris Ismail Halla yang berhasil dikonfirmasi media ini menegaskan pengangkatan kembali Kepala Desa Netemnanu Utara setelah diberhentikan sementara dari Jabatan Kepala Desa usai menjalani hukuman penjara selama 2 (dua) bulan penjara sudah sesuai dengan ketentun peraturan perundang-undangan.

Hal ini ungkap Apris Halla telah sesuai dengan amanat Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Kepada media ini, pada Senin (28/04/2025) malam, di Lobby Kantor Bupati Kupang, ia menegaskan jika perintah penyelesaian SPJ dan LPJ sudah disampaikan saat rapat koordinasi bersama seluruh Kepala Desa beberapa waktu lalu.

Ketegasan Bupati Yosef Lede terkait batas akhir penyampaian SPJ tersebut sesuai dengan ketentuan undang undang yakni pada tanggal 31 Maret.

Namun, hingga saat ini terdapat beberapa Desa yang sama sekali belum menyampaikan SPJ kepada Bupati Kupang.

“Sesuai ketentuan undang undang, batas SPJ itu sampai 31 Maret, tapi karna belum saya beri batas hingga 30 April. Sampai kalau 30 April belum ada maka saya berhentikan sementara Kepala Desa, saya ganti Sekertaris Desa. Karna kalau hari ini SPJ belum diselesaikan berarti ada sesuatu”, tegasnya.

Menurut Bupati Yosef Lede, ada kesalahan dalam pengelolaan Dana Desa di 160 Desa yang ada di Kabupaten Kupang.

Sehingga penyampaian SPJ dianggap perlu sebagai evaluasi bagi Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa agar dapat dipergunakan demi kesejahteraan warga Desa.

“Ada yang salah dengan pengelolaan Dana Desa. Mana ada Kepala Desa pakai anggaran satu tahun tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan, untuk itu saya minta segera sampaikan SPJ sebelum batas waktu, jika tidak saya berhentikan sementara”, ujarnya.