Standar Ganda di Jalanan: Ketika Solidaritas Mahasiswa Hanya Menyala Jika Pelakunya Pejabat Publik

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 18 November 2026 - 08:46 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Him Mone Editor : Redaksi Dibaca 413 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Gambar Ilustrasi

Foto: Gambar Ilustrasi

ATN – Gelombang unjuk rasa mahasiswa di Mapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) pada pertengahan November 2026 lalu menyita perhatian publik. Massa aksi turun ke jalan menuntut pengusutan tuntas laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual (LP/B/404/XI/2026) yang menimpa seorang mahasiswi berusia 21 tahun berinisial RWN, dengan terlapor pejabat publik di Kabupaten Kupang berinisial YL.

Secara prinsip, desakan agar aparat penegak hukum bekerja profesional, transparan, dan bebas intervensi kekuasaan adalah langkah yang patut diapresiasi. Ketika seorang pemegang otoritas publik diduga terlibat dalam perkara hukum, pengawasan publik menjadi mutlak agar relasi kuasa tidak membungkam keadilan.

Namun, di balik teriakan lantang “solidaritas untuk perempuan” yang menggema di depan pagar Mapolda NTT, muncul sebuah pertanyaan kritis yang mengusik nurani publik: Mengapa pengerahan massa mahasiswa begitu cepat, masif, dan vokal hanya ketika terduga pelakunya adalah seorang pejabat publik atau tokoh politik?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Data Bicara: Ribuan Luka yang Luput dari Pengeras Suara

Jika solidaritas mahasiswa terhadap korban kekerasan seksual bersifat murni dan universal, jalanan Kota Kupang seharusnya tidak pernah sepi dari aksi demonstrasi hampir setiap pekan. Data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT mencatat angka yang menggetarkan. Sepanjang tahun 2025 saja, terdapat 453 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani.

Memasuki periode Januari hingga Juli 2026, angka tersebut kembali merangkak naik dengan ratusan anak dan perempuan menjadi korban termasuk 176 kasus kekerasan seksual pada paruh pertama 2026.

Sayangnya, deretan perkara tragis yang pelakunya bukan figur politik atau pejabat daerah hampir seluruhnya berlalu dalam senyap, tanpa spanduk tuntutan maupun blokade jalan dari elemen mahasiswa:

Baca Juga :  Antara Kertas Statistik dan Realitas Hidup: Mengapa Banyak Warga Mendadak 'Naik Kelas' Desil?

Berita Terkait

2 Tahun Prabowo: Ketika Istana Digerogoti Musuh dalam Selimut dan Didesak Jalanan
Menjawab Janji dengan Aksi: Lompatan Masif Duet Yosef Lede – Aurum Titu Eki Membangun Masa Depan Kabupaten Kupang
Benarkah Pertalite Langka Demi Genjot Keuntungan Pertamax? Menguak Realita Margin Bisnis SPBU
Mitos Mesin Pencetak Uang: Mengupas Realita, Margin, dan Risiko Bisnis SPBU Pertamina
Menatap Masa Depan Kupang dari Semau: Ketika Patung Kristus Memberkati Menjadi ‘GWK’ NTT
Antara Kertas Statistik dan Realitas Hidup: Mengapa Banyak Warga Mendadak ‘Naik Kelas’ Desil?
Menepis Kritik dengan Etika: Ketika Jemari di Media Sosial Melupakan Jasa Para Abdi Negara
Pinjaman Daerah: Langkah Berani Membangun Negeri, Bukan Beban Masa Depan

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp AtlasNews.ID

+ Gabung

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:07 WITA

Percepat Penyelamatan Nyawa di Jalan Raya, Jasa Raharja dan PMI Resmi Teken Kerja Sama Penanganan Kecelakaan  

Selasa, 17 November 2026 - 17:28 WITA

Musdes Penetapan RKPDes 2027, Pemdes Bolok Fokus Penanganan Kebakaran di Kawasan Industri hingga Buka Akses Jalan Dusun 4

Senin, 16 November 2026 - 17:01 WITA

Perkuat Sinergi Asuransi Regional, Jasa Raharja Matangkan Persiapan Pertemuan ASEAN Council of Bureaux ke-27 di Bali

Sabtu, 14 November 2026 - 19:32 WITA

Dilaporkan ke Polda NTT, Bupati Yosef Lede: Kita Hormati Proses Hukum dan Serahkan Sepenuhnya pada Polisi

Jumat, 13 November 2026 - 17:18 WITA

Lewat Musdes, Pemdes Sumlili Ketok Palu RKPDes 2027: Fokus Air Bersih dan Ketahanan Pangan

Kamis, 12 November 2026 - 15:56 WITA

Rusak Sejak 2021, Bendungan Puluthie Ditinjau Bupati! Karang Taruna Sehati Oebelo Beri Apresiasi Tinggi

Kamis, 12 November 2026 - 15:42 WITA

RKPDes 2027 Resmi Ditetapkan, Kades Manulai 1 Pastikan Seluruh Usulan Prioritas Warga Terakomodir

Kamis, 12 November 2026 - 13:06 WITA

5 Legislator Asal NTT Turut Tandatangani Usulan HMP Terkait Pemakzulan Wapres Gibran

Berita Terbaru