ATN – Gelombang unjuk rasa mahasiswa di Mapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) pada pertengahan November 2026 lalu menyita perhatian publik. Massa aksi turun ke jalan menuntut pengusutan tuntas laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual (LP/B/404/XI/2026) yang menimpa seorang mahasiswi berusia 21 tahun berinisial RWN, dengan terlapor pejabat publik di Kabupaten Kupang berinisial YL.
Secara prinsip, desakan agar aparat penegak hukum bekerja profesional, transparan, dan bebas intervensi kekuasaan adalah langkah yang patut diapresiasi. Ketika seorang pemegang otoritas publik diduga terlibat dalam perkara hukum, pengawasan publik menjadi mutlak agar relasi kuasa tidak membungkam keadilan.
Namun, di balik teriakan lantang “solidaritas untuk perempuan” yang menggema di depan pagar Mapolda NTT, muncul sebuah pertanyaan kritis yang mengusik nurani publik: Mengapa pengerahan massa mahasiswa begitu cepat, masif, dan vokal hanya ketika terduga pelakunya adalah seorang pejabat publik atau tokoh politik?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Data Bicara: Ribuan Luka yang Luput dari Pengeras Suara
Jika solidaritas mahasiswa terhadap korban kekerasan seksual bersifat murni dan universal, jalanan Kota Kupang seharusnya tidak pernah sepi dari aksi demonstrasi hampir setiap pekan. Data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT mencatat angka yang menggetarkan. Sepanjang tahun 2025 saja, terdapat 453 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani.
Memasuki periode Januari hingga Juli 2026, angka tersebut kembali merangkak naik dengan ratusan anak dan perempuan menjadi korban termasuk 176 kasus kekerasan seksual pada paruh pertama 2026.
Sayangnya, deretan perkara tragis yang pelakunya bukan figur politik atau pejabat daerah hampir seluruhnya berlalu dalam senyap, tanpa spanduk tuntutan maupun blokade jalan dari elemen mahasiswa:
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya


Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe

















