Standar Ganda di Jalanan: Ketika Solidaritas Mahasiswa Hanya Menyala Jika Pelakunya Pejabat Publik

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 18 November 2026 - 08:46 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Him Mone Editor : Redaksi Dibaca 415 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Gambar Ilustrasi

Foto: Gambar Ilustrasi

Bagi segelintir kelompok, isu ini menjadi panggung strategis untuk menunjukkan eksistensi organisasi, sementara kasus dengan pelaku warga biasa dianggap kurang “seksi” secara politis.

Kedua, kerentanan gerakan terhadap tarik-menarik kepentingan elite. Di daerah dengan tensi politik lokal yang dinamis seperti Kupang dan NTT, isu hukum yang menyandung kepala daerah atau tokoh politik sangat mudah ditunggangi oleh rivalitas kekuasaan.

Ketika aktivisme mahasiswa lebih reaktif terhadap siapa pelakunya ketimbang penderitaan korbannya, gerakan moral berisiko tereduksi menjadi sekadar instrumen tekanan politik musiman.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di sisi lain, kritik terhadap standar ganda ini tentu tidak boleh digunakan untuk melemahkan proses hukum yang sedang berjalan di Polda NTT. Aparat kepolisian tetap wajib mengusut laporan RWM secara objektif, mengedepankan pembuktian ilmiah (scientific crime investigation), menjamin perlindungan bagi korban melalui LPSK, serta memegang teguh asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Solusi: Mengembalikan Khitah Gerakan Moral yang Konsisten

Agar gerakan mahasiswa di Kupang tetap dihormati sebagai kekuatan moral (moral force) yang jernih dan bebas dari stigma tebang pilih, diperlukan pembenahan paradigma gerakan:

1. Membentuk Posko Advokasi dan Satgas Permanen: Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi kemahasiswaan di Kupang perlu membentuk unit pendampingan hukum dan psikologis yang bekerja secara berkelanjutan, bukan sekadar aksi insidental. Satgas ini harus mengawal seluruh laporan kekerasan seksual di UPTD PPA maupun Ditres PPA Polda NTT, tanpa memandang status sosial pelaku.

2. Audit Independensi Gerakan: Organisasi mahasiswa harus menjaga jarak yang tegas dari aktor-aktor politik lokal. Tuntutan aksi wajib berfokus pada perbaikan sistem hukum, pemulihan hak korban, dan pengawasan kinerja penyidik—bukan pada narasi pembunuhan karakter sebelum pembuktian pengadilan.

3. Edukasi dan Pencegahan Berbasis Komunitas: Energi besar mahasiswa sebaiknya disalurkan hingga ke tingkat desa dan kecamatan melalui program kuliah kerja nyata (KKN) tematik untuk memutus rantai kekerasan seksual di lingkup keluarga dan sekolah, tempat di mana mayoritas kasus tersembunyi di NTT sebenarnya terjadi.

Keadilan bagi korban kekerasan seksual tidak mengenal kasta pelaku. Luka psikis seorang bocah 8 tahun di pelosok Manggarai Timur atau seorang gadis piatu di Alor sama dalamnya dengan luka mahasiswi di pusat kota Kupang. Solidaritas mahasiswa baru akan menemukan marwah tertingginya ketika ia berdiri tegak membela setiap korban, bahkan ketika pelakunya bukan siapa-siapa di panggung kekuasaan.

Baca Juga :  Mengurai Politik Identitas Dan Politik Uang: Tantangan Menuju Pilkada 2024 Yang Bersih Dan Adil

Berita Terkait

2 Tahun Prabowo: Ketika Istana Digerogoti Musuh dalam Selimut dan Didesak Jalanan
Menjawab Janji dengan Aksi: Lompatan Masif Duet Yosef Lede – Aurum Titu Eki Membangun Masa Depan Kabupaten Kupang
Benarkah Pertalite Langka Demi Genjot Keuntungan Pertamax? Menguak Realita Margin Bisnis SPBU
Mitos Mesin Pencetak Uang: Mengupas Realita, Margin, dan Risiko Bisnis SPBU Pertamina
Menatap Masa Depan Kupang dari Semau: Ketika Patung Kristus Memberkati Menjadi ‘GWK’ NTT
Antara Kertas Statistik dan Realitas Hidup: Mengapa Banyak Warga Mendadak ‘Naik Kelas’ Desil?
Menepis Kritik dengan Etika: Ketika Jemari di Media Sosial Melupakan Jasa Para Abdi Negara
Pinjaman Daerah: Langkah Berani Membangun Negeri, Bukan Beban Masa Depan

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp AtlasNews.ID

+ Gabung

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:07 WITA

Percepat Penyelamatan Nyawa di Jalan Raya, Jasa Raharja dan PMI Resmi Teken Kerja Sama Penanganan Kecelakaan  

Selasa, 17 November 2026 - 17:28 WITA

Musdes Penetapan RKPDes 2027, Pemdes Bolok Fokus Penanganan Kebakaran di Kawasan Industri hingga Buka Akses Jalan Dusun 4

Senin, 16 November 2026 - 17:01 WITA

Perkuat Sinergi Asuransi Regional, Jasa Raharja Matangkan Persiapan Pertemuan ASEAN Council of Bureaux ke-27 di Bali

Sabtu, 14 November 2026 - 19:32 WITA

Dilaporkan ke Polda NTT, Bupati Yosef Lede: Kita Hormati Proses Hukum dan Serahkan Sepenuhnya pada Polisi

Jumat, 13 November 2026 - 17:18 WITA

Lewat Musdes, Pemdes Sumlili Ketok Palu RKPDes 2027: Fokus Air Bersih dan Ketahanan Pangan

Kamis, 12 November 2026 - 15:56 WITA

Rusak Sejak 2021, Bendungan Puluthie Ditinjau Bupati! Karang Taruna Sehati Oebelo Beri Apresiasi Tinggi

Kamis, 12 November 2026 - 15:42 WITA

RKPDes 2027 Resmi Ditetapkan, Kades Manulai 1 Pastikan Seluruh Usulan Prioritas Warga Terakomodir

Kamis, 12 November 2026 - 13:06 WITA

5 Legislator Asal NTT Turut Tandatangani Usulan HMP Terkait Pemakzulan Wapres Gibran

Berita Terbaru