Bagi segelintir kelompok, isu ini menjadi panggung strategis untuk menunjukkan eksistensi organisasi, sementara kasus dengan pelaku warga biasa dianggap kurang “seksi” secara politis.
Kedua, kerentanan gerakan terhadap tarik-menarik kepentingan elite. Di daerah dengan tensi politik lokal yang dinamis seperti Kupang dan NTT, isu hukum yang menyandung kepala daerah atau tokoh politik sangat mudah ditunggangi oleh rivalitas kekuasaan.
Ketika aktivisme mahasiswa lebih reaktif terhadap siapa pelakunya ketimbang penderitaan korbannya, gerakan moral berisiko tereduksi menjadi sekadar instrumen tekanan politik musiman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sisi lain, kritik terhadap standar ganda ini tentu tidak boleh digunakan untuk melemahkan proses hukum yang sedang berjalan di Polda NTT. Aparat kepolisian tetap wajib mengusut laporan RWM secara objektif, mengedepankan pembuktian ilmiah (scientific crime investigation), menjamin perlindungan bagi korban melalui LPSK, serta memegang teguh asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Solusi: Mengembalikan Khitah Gerakan Moral yang Konsisten
Agar gerakan mahasiswa di Kupang tetap dihormati sebagai kekuatan moral (moral force) yang jernih dan bebas dari stigma tebang pilih, diperlukan pembenahan paradigma gerakan:
1. Membentuk Posko Advokasi dan Satgas Permanen: Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi kemahasiswaan di Kupang perlu membentuk unit pendampingan hukum dan psikologis yang bekerja secara berkelanjutan, bukan sekadar aksi insidental. Satgas ini harus mengawal seluruh laporan kekerasan seksual di UPTD PPA maupun Ditres PPA Polda NTT, tanpa memandang status sosial pelaku.
2. Audit Independensi Gerakan: Organisasi mahasiswa harus menjaga jarak yang tegas dari aktor-aktor politik lokal. Tuntutan aksi wajib berfokus pada perbaikan sistem hukum, pemulihan hak korban, dan pengawasan kinerja penyidik—bukan pada narasi pembunuhan karakter sebelum pembuktian pengadilan.
3. Edukasi dan Pencegahan Berbasis Komunitas: Energi besar mahasiswa sebaiknya disalurkan hingga ke tingkat desa dan kecamatan melalui program kuliah kerja nyata (KKN) tematik untuk memutus rantai kekerasan seksual di lingkup keluarga dan sekolah, tempat di mana mayoritas kasus tersembunyi di NTT sebenarnya terjadi.
Keadilan bagi korban kekerasan seksual tidak mengenal kasta pelaku. Luka psikis seorang bocah 8 tahun di pelosok Manggarai Timur atau seorang gadis piatu di Alor sama dalamnya dengan luka mahasiswi di pusat kota Kupang. Solidaritas mahasiswa baru akan menemukan marwah tertingginya ketika ia berdiri tegak membela setiap korban, bahkan ketika pelakunya bukan siapa-siapa di panggung kekuasaan.


Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe

















