Tepis Isu Bisnis, Sesama Pengelola Combine Harvester Berikan Klarifikasi

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 20 Mei 2026 - 11:29 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Him Mone Editor : Redaksi Dibaca 289 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ia memberikan contoh seperti apa yang dialami oleh sejumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani yang berada dalam kompleks Persawahan Dalam Kom, Kelurahan Babau.

Sejumlah anggapan menyebar dikalangan para petani.

Selain itu, terkait kendala di lapangan, pengelola menegaskan bahwa alat yang pernah diterima oleh kelompok tani tersebut berasal dari Saleh Husein, anggota DPR RI, yang diperuntukkan bagi wilayah Dalam Kom.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Faktanya, memang dipakai ke mana-mana, tapi untuk di Dalam Kom ya memang kenyataannya seperti itu. Karena yang punya alat, ketua kelompok, memiliki lahan yang banyak, jadi otomatis dia akan melayani miliknya dulu,” tambahnya.

Meski demikian, Semmy menyadari adanya keluhan tersebut dan berharap kedepannya terdapat solusi strategis terkait ketersediaan suku cadang agar operasional tidak terhambat.

Ia mengusulkan agar pemerintah daerah dan pengusaha dapat bekerja sama, khususnya dalam ketersediaan suku cadang di wilayah Kupang agar proses panen petani tidak terganggu.

“Mungkin ini saran terakhir dari kelompok tani, karena combine ini sekarang sudah banyak. Kalau bisa, Pemda dengan pengusaha bisa bekerja sama agar kalau bisa suku cadangnya dijual di Kupang, seperti tali kipas ini,” tutupnya

Hal senada di ungkapkan oleh Habel Lobo, Ketua Poktan Anugrah.

Baca Juga :  Gandeng Komunitas Ojol, Jasa Raharja dan Ditlantas Polda NTT Masifkan Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas

Berita Terkait

Pemkab Kupang Gemburkan Gerakan “GASPULL”. ASN Untuk Gempa Flores
Bermodal Pengalaman Matang di Pemerintahan Desa, Jesaya Jermias Tob Resmi Daftar Bakal Calon Kades Sillu
Langkah Maju Jesaya Jermias Tob di Pilkades Sillu: Usung Misi Pemerataan dan Kesejahteraan Desa
Pemerintah Resmi Buka Peluang Guru PPPK Jadi PNS di Awal 2027  
Perkuat Pelayanan Publik, Jasa Raharja Gelar Risk Townhall 2026 untuk Dorong Budaya Sadar Risiko
Maknai Kemerdekaan ke-81 RI, Jasa Raharja Tegaskan Komitmen Keselamatan dan Kepedulian Masyarakat
Bantu Korban Gempa Flores M7,7, Jasa Raharja Salurkan Bantuan Kemanusiaan di Posko Manggarai Timur
Jasa Raharja NTT Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Gempa M 7,7 di Nagekeo

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp AtlasNews.ID

+ Gabung

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berita Terkait

Senin, 24 Agustus 2026 - 12:15 WITA

Pemkab Kupang Gemburkan Gerakan “GASPULL”. ASN Untuk Gempa Flores

Jumat, 21 Agustus 2026 - 19:34 WITA

Bermodal Pengalaman Matang di Pemerintahan Desa, Jesaya Jermias Tob Resmi Daftar Bakal Calon Kades Sillu

Jumat, 21 Agustus 2026 - 10:02 WITA

Langkah Maju Jesaya Jermias Tob di Pilkades Sillu: Usung Misi Pemerataan dan Kesejahteraan Desa

Kamis, 20 Agustus 2026 - 21:48 WITA

Pemerintah Resmi Buka Peluang Guru PPPK Jadi PNS di Awal 2027  

Selasa, 18 Agustus 2026 - 11:48 WITA

Maknai Kemerdekaan ke-81 RI, Jasa Raharja Tegaskan Komitmen Keselamatan dan Kepedulian Masyarakat

Selasa, 18 Agustus 2026 - 11:45 WITA

Bantu Korban Gempa Flores M7,7, Jasa Raharja Salurkan Bantuan Kemanusiaan di Posko Manggarai Timur

Selasa, 18 Agustus 2026 - 11:41 WITA

Jasa Raharja NTT Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Gempa M 7,7 di Nagekeo

Selasa, 18 Agustus 2026 - 11:37 WITA

Tingkatkan Keselamatan dan Layanan Publik, Forum LLAJ Kota Kupang Resmi Dibentuk

Berita Terbaru