Fakta ini terungkap saat Camat Fatuleu, Abdi Rohi, bersama anggota DPRD Kabupaten Kupang, Yusuf Tanu, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi dapur pada Rabu (03/06/2026) dinihari.

Dalam sidak tersebut, ditemukan indikasi kuat bahwa pengelola maupun mitra jarang memantau langsung jalannya operasional dapur. Hal ini pun dikonfirmasi oleh salah satu pengurus yang merupakan ahli gizi di SPPG Sillu.

Kondisi diperparah dengan kesaksian warga sekitar yang menyebutkan bahwa kepala SPPG juga jarang berada di lokasi saat proses penyiapan hingga pendistribusian makanan berlangsung.

Absennya kendali manajerial ini diduga berdampak pada kualitas dan standar higienitas menu yang disajikan kepada penerima manfaat.

Kondisi tersebut juga dikonfirmasi oleh anggota DPRD Kabupaten Kupang dari fraksi Gerindra, Yusuf Tanu.

Bukannya fokus pada perbaikan sistemik, sikap defensif dan cenderung intimidatif justru dipertontonkan oleh pihak pengelola saat berhadapan dengan awak media.

Dalam proses klarifikasi yang berlangsung di Kantor Camat Fatuleu pada Rabu (3/6/2026), atmosfer ruang wawancara sempat memanas. Pengelola SPPG Sillu, Wiliam Yosep Tiodoris, kedapatan berulang kali mencecar tim media mengenai sumber informasi jurnalis terkait berbagai carut-marut di SPPG Sillu.

“Ini tim media mana, dari mana dapat informasi, dari siapa?,” cecar Wiliam sembari berulang kali mendekati wartawan, sebuah tindakan yang dinilai awak media sebagai bentuk intimidasi dan tekanan psikologis terhadap kebebasan pers.

Meski akhirnya melontarkan permohonan maaf dengan dalih menjaga “kerahasiaan data internal, sikap Wiliam ini justru memicu kecurigaan publik atas apa yang sebenarnya sedang disembunyikan oleh pihak pengelola.

Mengaku Salah, Tapi Lempar Tanggung Jawab?

Saat didesak mengenai akuntabilitas pengelolaan, Wiliam akhirnya mengakui adanya temuan berskala “minor hingga mayor” dari hasil evaluasi bersama Camat Fatuleu.

Camat Fatuleu, Abdi Rohi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat polemik yang berkembang di tengah masyarakat.

Saat dikonfirmasi media ini pada Rabu (15/04/2026), Abdi Rohi menyatakan akan segera memanggil Pemerintah Desa (Pemdes) Tolnaku untuk mengklarifikasi persoalan tersebut.

“Dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan Pemdes untuk menyikapi persoalan yang ada. Kami harus melihat kembali administrasi pendukung pengangkatan yang bersangkutan sebagai Kepala Dusun 2,” ujar Abdi Rohi melalui pesan singkat WhatsApp.

Terkait tudingan adanya unsur nepotisme maupun pelanggaran aturan yang disuarakan oleh warga, Camat Fatuleu memilih untuk bersikap hati-hati.

Ia menekankan pentingnya pemeriksaan dokumen otentik sebelum mengambil keputusan hukum atau administratif.