Tanpa Koordinasi, Pemasangan Baliho Ormas Pelita Prabu Tuai Kritik Pemdes Tolnaku

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 15 Januari 2025 - 09:37 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Him Mone Editor : Redaksi Dibaca 487 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: DPC Pelita Prabu Tingkat Kecamatan Fatuleu.

Foto: DPC Pelita Prabu Tingkat Kecamatan Fatuleu.

Oelamasi, AtlasNews. ID – Dinilai tanpa koordinasi tuntas, Pemerintah Desa Tolnaku, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang secara tegas mengkritik dan membatalkan pemasangan baliho kepengurusan Organisasi Masyarakat (Ormas) Pelita Prabu di wilayah tersebut.

Pembatalan ini menegaskan pentingnya koordinasi antara organisasi masyarakat (Ormas) dan pemerintah desa dalam setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekertaris Desa Tolnaku, Jemi Yanrey Bait pada Selasa (14/01/2025)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dilansir dari BuserBindo. Com, Jemi Bait mengatakan bahwa setiap kegiatan yang melibatkan desa harus melalui prosedur yang jelas dan koordinasi yang baik.

Diungkapkan, terdapat sekitar 30 anggota Ormas Pelita Prabu datang ke kantor Desa Tolnaku dengan membawa perlengkapan pemasangan baliho tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada pihak desa.

“Koordinasi adalah kunci untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan Ormas tidak menimbulkan masalah. Kami tidak akan memberikan izin kepada ormas yang datang tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan kami”, ungkap Jemi.

Sebelumnya, Ormas Pelita Prabu telah mengajukan izin untuk pemasangan baliho, namun pihak desa meminta mereka menunggu keputusan setelah berkonsultasi dengan kecamatan.

Tindakan mendadak Ormas yang datang dengan perlengkapan lengkap untuk pemasangan baliho tanpa pemberitahuan menyebabkan ketegangan dan akhirnya pembatalan kegiatan tersebut.

Jemi Yanrey Bait juga mengkritik Ormas Pelita Prabu yang merekrut anggota di Desa Tolnaku tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada pemerintah desa.

Menurutnya, hal ini bisa berpotensi menimbulkan masalah di masa depan, terutama jika berkaitan dengan program sosial yang dijalankan oleh ormas tersebut.

“Setiap program sosial, terutama yang melibatkan bantuan dari pemerintah pusat, harus melalui koordinasi yang jelas. Kami harus diberi informasi terkait kegiatan tersebut, termasuk rekrutmen anggota”, tambah Jemi.

Baca Juga :  Aliansi Peduli Demokrasi Adukan Ketua KPU Dan Ketua Bawaslu TTU Ke DKPP. Ada Apa?

Berita Terkait

Komisi II DPR RI Tegaskan Larangan Pemberhentian PPPK, Perjuangkan Status PNS, dan Penuh Waktu
Nasib PPPK Terjamin, Komisi II DPR RI dan Kemendagri Beri Sinyal Positif.!!!
Pemdes Nitneo Gelontorkan Rp 20,4 Juta untuk BLT Tahap I Tahun 2026
Pemdes Sumlili Salurkan BLT Dana Desa 2026, Tekankan Kepatuhan Administrasi dan Kesehatan bagi Penerima
Sidak di SPPG Sillu: Bongkar ‘Permainan’ Supplier hingga Dugaan Mal-administrasi.!!!
Diduga Keracunan MBG, Delapan Siswa dan Seorang Guru di Takari Jalani Observasi Medis
SPPG Sillu Belum Kantongi SLHS, Dinkes: Ajukan Visitasi atau Terancam Ditutup Permanen 
Tata Kelola Dapur Amburadul, Pemkab Kupang Akhirnya “Kunci” Operasional. SPPG Sillu Ditutup Sementara.!!

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp AtlasNews.ID

+ Gabung

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berita Terkait

Kamis, 11 Juni 2026 - 12:28 WITA

Komisi II DPR RI Tegaskan Larangan Pemberhentian PPPK, Perjuangkan Status PNS, dan Penuh Waktu

Kamis, 11 Juni 2026 - 06:00 WITA

Nasib PPPK Terjamin, Komisi II DPR RI dan Kemendagri Beri Sinyal Positif.!!!

Rabu, 10 Juni 2026 - 10:08 WITA

Pemdes Nitneo Gelontorkan Rp 20,4 Juta untuk BLT Tahap I Tahun 2026

Selasa, 9 Juni 2026 - 14:10 WITA

Pemdes Sumlili Salurkan BLT Dana Desa 2026, Tekankan Kepatuhan Administrasi dan Kesehatan bagi Penerima

Minggu, 7 Juni 2026 - 11:17 WITA

Diduga Keracunan MBG, Delapan Siswa dan Seorang Guru di Takari Jalani Observasi Medis

Kamis, 4 Juni 2026 - 19:50 WITA

SPPG Sillu Belum Kantongi SLHS, Dinkes: Ajukan Visitasi atau Terancam Ditutup Permanen 

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:18 WITA

Tata Kelola Dapur Amburadul, Pemkab Kupang Akhirnya “Kunci” Operasional. SPPG Sillu Ditutup Sementara.!!

Kamis, 4 Juni 2026 - 14:59 WITA

Kondisi IPAL SPPG Sillu Memprihatinkan, Dinkes Kabupaten Kupang Diduga “Cuek”

Berita Terbaru