Berkat kerja sama ini, seluruh jajaran perangkat desa hingga lembaga adat di Kabupaten Kupang kini telah terlindungi program jaminan sosial.

Dalam keterangannya, usai ditemui AtlasNews diruang kerjanya pada Rabu (21/10/2026) Jon Sula menjelaskan bahwa kolaborasi melalui Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan ini telah berjalan efektif terhitung sejak bulan Juli.

“Dalam PKS itu kita sudah sepakati terhitung sejak bulan Juli, itu semua perangkat desa, kader, RT, RW, lantas PKK, BPD, ketua lembaga adat, dan kader-kader yang ada semua itu sudah terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Jon Sula.

Jaminan Nyata Bagi Perangkat dan Masyarakat Desa

Melalui perlindungan menyeluruh ini, warga desa dan perangkat yang mengalami risiko sosial seperti kecelakaan kerja, sakit, hingga meninggal dunia dapat langsung tercover dan layak mendapatkan santunan.

Jon Sula menyebutkan bahwa besaran santunan yang diterima bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah, yang dinilai sangat membantu perekonomian keluarga korban.

Langkah strategis ini bertujuan untuk mempercepat proses penjaminan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam hubungan kerja.

Peluncuran integrasi layanan ini dilakukan oleh Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, di RS Primaya Karawang pada Senin (25/5/2026).

Acara tersebut turut disaksikan oleh Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Muttaqien.

Integrasi aplikasi ini merupakan bagian dari transformasi digital untuk menciptakan proses penjaminan yang lebih cepat, terkoordinasi, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

Melalui sistem yang saling terhubung, proses Coordination of Benefit (COB) atau koordinasi penjaminan dapat berjalan lebih efektif tanpa tumpang tindih, sehingga mempermudah administrasi di fasilitas kesehatan.

Jakarta, AtlasNews. ID – Jasa Raharja bersama BPJS Ketenagakerjaan menjalin kerja sama tentang Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kecelakaan Lalu Lintas.

Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Direktur Operasional Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana dan Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Roswita Nila kurnia, di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Dalam sambutannya, Dewi menyampaikan bahwa sejak beberapa tahun lalu Jasa Raharja telah melakukan transformasi digital sebagai bagian dari pendekatan revolusioner dalam melayani masyarakat dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

“Terkait dengan pelayanan rumah sakit, kami juga terus melakukan berbagai perbaikan, khususnya di akhir akhir ini kami fokus pada soliditas untuk memastikan akurasi verifikasi batas tagihan rumah sakit”, ujarnya.

Kedua belah pihak sebelumnya juga telah membangun hubungan sinergis, dimana Jasa Raharja berperan sebagai pembayar pertama untuk program jaminan kecelakaan lalu lintas.

Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan, bertindak sebagai pembayar berikutnya untuk memberikan cakupan tambahan dalam hal korban merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan dan kasus kecelakaan termasuk dalam ruang lingkup jaminan BPJS Ketenagakerjaan.