Honor KPPS Dan Operasional Pada Pemilu 2024 Naik Signifikan. Berapa Nominalnya? Berikut Penjelasannya

Oelamasi, AtlasNews.ID – Honor atau gaji petugas KPPS dan Operasional pada Pemilu 2024 naik signifikan dibandingkan dengan masa Pemilu sebelumnya. Lantas, berapa gaji petugas KPPS dan Operasional pada Pemilu 2024?

Dilansir dari laman KPU, nominal gaji yang didapat untuk ketua KPPS pada pemilu 2024 sebesar Rp1,2 juta, sedangkan anggota KPPS Rp1,1 juta. Sementara pada 2019 lalu, honor petugas KPPS Pemilu untuk jabatan ketua yaitu Rp550 ribu, sedangkan anggota Rp500 ribu.

Kebijakan kenaikan honorarium ini merupakan pengajuan langsung dari KPU untuk Pemilu 2024 yang kemudian disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal tersebut kemudian di konfirmasi oleh Sekertaris KPU Kabupaten Kupang, Banla Yuan Permata Kinangi usai di temui media AtlasNews.id, kamis(04/01/2023) di ruang kerjanya.

Menurutnya pedoman KPU Kabupaten Kupang dalam pembayaran hororarium KPPS sesuatu dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Dalam DIPA KPU Kabupaten Kupang juga, ungkap Banla Yuan Permata Kinangi jelas tertulis besaran hororarium Ketua KPPS 1,2 juta, anggota KPPS 1,1 juta, dan pengamanan TPS 700 ribu.

Ia juga mengatakan dalam DIPA 2023 tersebut sudah teralokasi dana untuk mendanai KPPS se-kabupaten kupang, baru sebanyak 1007 TPS dari total TPS 1076.

“69 TPS sisa akan dialokasi menggunakan anggaran DIPA KPU Kabupaten Kupang tahun 2024 sesuai arahan KPU RI,” ungkapnya.

Dukungan dana operasional TPS beber Sekretaris KPU Kabupaten Kupang tersebut mengalami peningkatan dari pemilu sebelumnya.

Bagaimana tidak, dalam mendukung kerja penyelenggara pemilu pada hari pungut hitung KPU sudah menetapkan alokasi dana pendukung.

“Adapun dukungan operasional TPS berupa, operasional transport dan kelengkapan sebesar 1.500.000 per TPS, ada juga operasional untuk menunjang perhitungan suara dan rekap suara berupa sarana, prawan di TPS misalnya sewa tenda, sound sistem, meja dan kursi dengan nilai sebesar 2.500.000 per TPS,” jelasnya.

Terkait metode penyaluran dana operasional TPS jelas Banla Yuan Permata Kinangi, pihaknya akan melakukan penyaluran/distribusi dana melalui rekening sekretariat Panitia Pemungutan Suara(PPS).

“Setelah dana telah didistribusi oleh KPU Kabupaten Kupang lewat bank BRI ke rekening masing masing PPS, mereka yang akan mengatur pembayarananya. Kami juga telah berkoordinasi dengan pihak bank penampung agar mempermudah PPS dalam menarik dana tersebut. Dari pihak bank sudah menyatakan kesanggupan mereka, karena di akhir bulan januari akan ada penarikan dana dalam jumlah besar di setiap bank cabang BRI untuk kegiatan pungut hitung pemilu,” terangnya.

Lebih lanjut Banla Yuan Permata Kinangi mengungkapkan, dalam mengantisipasi penarikan dana operasional bagi sekretariat PPS daerah pelosok yang ada di Kabupaten Kupang maka pihaknya akan distribusi dana tersebut lebih awal dan akan estimasi jadwal per kecamatan.

“Nanti kita pilah daerah yang jauh untuk kami distribusi lebih diutamakan dan dibuat jadwal per masing kecamatan. Kita juga sama sama jaga karna dana yang akan ditarik dalam jumlah banyak, dan tetap menghimbau agar tidak terjadi kelalaian berupa kehilangan uang mendekati hari pungut hitung,” ujarnya.

“Kami di sekretariat sementara rancang mekanisme penyaluran dananya langsung dan teratur seperti saat penyaluran dana honor petugas pemutahiran data pemilih dalam beberapa waktu lalu. Jadi ada sekretariat yang langsung temani PPS dalam menyalurkan dana tersebut, ini semata untuk memantau kelancaran pembayaran operasional maupun honor KPPS agar tidak ada peluang penyalagunaan wewenang,” tambahnya.

Dikatakan, khusus honorarium KPPS akan dibayarkan dari Sekretariat KPU serentak terhitung sejak tanggal 15 Februari ke rekening sekretariat PPS untuk kemudian akan dicairkan lalu melakukan pembayaran horor langsung kepada petugas KPPS setelah selesai pekerjaan.

Dalam metode pembayaran honor tersebut juga masih menanti juknis dan arahan dari KPU RI.