Penetapan perubahan anggaran ini berfokus pada efisiensi dan pengoptimalan sisa anggaran belanja guna mendukung program prioritas kesehatan masyarakat, khususnya percepatan penurunan angka stunting.

Kepala Desa Manulai I, Louis Mikael Manafe, menjelaskan bahwa perubahan anggaran ini difokuskan pada pergeseran sisa dana APBDes Murni untuk mendukung peningkatan kapasitas para kader Posyandu melalui pelatihan Integrasi Layanan Primer (ILP).

“Ada sisa anggaran yang kita geser untuk pelatihan ILP bagi kader Posyandu. Nominal yang ditambahkan sekitar Rp 2.500.000 dari total sisa anggaran sekitar Rp11 juta. Sisa dana ini kita potong dan alokasikan ke kegiatan yang belum ter-cover penuh di APBDes Murni agar anggaran dapat terserap secara maksimal dan bermanfaat,” ujar Louis Mikael Manafe saat diwawancarai AtlasNews, Rabu (14/10/2026).

Penguatan Kader Posyandu untuk Tekan Stunting saat ditanya mengenai alasan utama mengarahkan pergeseran anggaran ke sektor peningkatan kapasitas kader, Louis menegaskan bahwa peran kader Posyandu sangat vital sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.

Langkah ini juga sejalan dengan arahan serta kunjungan kerja Wakil Bupati/Ibu Wakil sebelumnya.

Kepala Desa Oebelo, Marten Halla, S.H., Senin (12/10/2026) menjelaskan bahwa perubahan APBDes ini dilakukan sebagai langkah penyesuaian terhadap regulasi terbaru dari Pemerintah Kabupaten Kupang.

“Perubahan ini merupakan tindak lanjut atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 3 Tahun 2026 mengenai Penetapan Besaran dan Penggunaan Bagian Hasil Pajak serta Retribusi Daerah,” ujar Marten Halla.

Marten menambahkan, fokus utama penyesuaian anggaran ini berada pada bidang pemerintahan, khususnya penambahan alokasi Bagi Hasil Pajak (BHP) sebesar Rp1.767.960.

Ia memastikan seluruh penempatan dana perubahan telah disesuaikan tepat sasaran sesuai petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.

“Proses dan seluruh tahapan perubahan anggaran ini kami jalankan secara transparan dengan melibatkan serta mengundang perwakilan dari setiap dusun, sehingga apa yang disepakati hari ini benar-benar hasil mufakat bersama,” tegasnya.

Dari total tujuh desa yang berada di bawah naungan Kecamatan Kupang Tengah, dinamika pencairan dan pelaporan dana desa menunjukkan progres yang bervariasi.

Camat Kupang Tengah, Yuni Padja, yang berhasil ditemui oleh media ini di ruang kerjanya menjelaskan bahwa saat ini baru ada dua desa yang telah berhasil menyelesaikan seluruh proses administrasi tahap pertama dan resmi melangkah ke realisasi dana desa tahap kedua.

Kedua desa tersebut adalah Desa Noelbaki dan Desa Mata Air.

“Untuk APBDes tahap pertama, Desa Noelbaki dan Desa Mata Air sudah melakukan posting dan menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Saat ini, kedua desa tersebut sementara masuk dalam proses pencairan tahap kedua,” kata Yuni Padja saat memberikan keterangan resmi, Selasa, (19/05/2026)

Sementara itu terdapat 3 desa lainnya yang sedang berupaya menyusul dan satu desa masih berproses.

Meski menjadi desa terakhir yang melakukan penetapan di wilayah Kupang Barat, langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah desa dalam menuntaskan tanggung jawab administratif demi kepentingan masyarakat.

Camat Kupang Barat, Villy Nakamnanu, yang ditemui diruang kerjanya pada Senin(11/05/2026) menjelaskan bahwa keterlambatan ini bukan tanpa alasan.

Terdapat beberapa kendala teknis yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pihak desa sebelum melangkah ke tahap penetapan.

“Ada beberapa kendala teknis dari desa, terutama terkait penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) APBDes tahun 2025 serta adanya pemeriksaan khusus dari Inspektorat Daerah (Irda),” ungkap Villy Nakamnanu.

Namun, ia memastikan bahwa seluruh persoalan tersebut kini telah terselesaikan dengan baik berkat pengawalan ketat dari pihak kecamatan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Camat Kupang Barat, pendamping lokal desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, pengurus BUMDES serta perwakilan mahasiswa KKN

Hadir dalam musdes Sekcam Kupang Barat, Tarsius Tupa menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Beliau meminta pemerintah desa untuk membuat baliho informasi anggaran agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana desa secara terbuka.

Selain itu, beliau menyoroti rencana pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP) yang menjadi program nasional.

Beliau berharap Desa Kuanheun segera menyelesaikan kendala lahan agar pembangunan KMP dapat direalisasikan sebelum peresmian massal pada Agustus mendatang.

Desa Fatukanutu yang juga merupakan salah satu Desa dengan pengelolaan Dana Desa terbaik berdasarkan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kini dalam proses pengajuan Dana Desa Tahap II.

Bukan hanya itu, Desa Fatukanutu tercatat sebagai pelopor dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di wilayah Kabupaten Kupang.

Saat ditemui media ini di kediamannya pada Selasa, (27/05/2025) malam, Kepala Desa Fatukanutu, Fransiskus M. A. Saebesi, S.H., mengungkapkan rahasia keberhasilan mempercepat pelaporan LPJ kepada Dinas PMD Kabupaten Kupang.

Dikatakan, catatan prestasi tersebut bisa terlaksana berkat dukungan penuh seluruh perangkat Desa dan merupakan bukti kerja sama antara Kepala Desa, BPD, dan tim kerja yang baik dan profesional.

Selain itu, sebagai salah satu yang tercepat dalam penyelesaian LPJ tahap I, Ayub Saebesi sapaan akrabnya menyebut jika hal tersebut merupakan komitmen Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan yang terbaik dengan transparansi dan akuntabel.