Kepala Desa Oebelo, Marten Halla, S.H., Senin (12/10/2026) menjelaskan bahwa perubahan APBDes ini dilakukan sebagai langkah penyesuaian terhadap regulasi terbaru dari Pemerintah Kabupaten Kupang.

“Perubahan ini merupakan tindak lanjut atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 3 Tahun 2026 mengenai Penetapan Besaran dan Penggunaan Bagian Hasil Pajak serta Retribusi Daerah,” ujar Marten Halla.

Marten menambahkan, fokus utama penyesuaian anggaran ini berada pada bidang pemerintahan, khususnya penambahan alokasi Bagi Hasil Pajak (BHP) sebesar Rp1.767.960.

Ia memastikan seluruh penempatan dana perubahan telah disesuaikan tepat sasaran sesuai petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.

“Proses dan seluruh tahapan perubahan anggaran ini kami jalankan secara transparan dengan melibatkan serta mengundang perwakilan dari setiap dusun, sehingga apa yang disepakati hari ini benar-benar hasil mufakat bersama,” tegasnya.

Pelaksanaan seleksi ini dipimpin langsung oleh Kepala Desa Oebelo, Marten Halla, yang menegaskan pentingnya proses penjaringan yang akuntabel dan objektif demi mendapatkan aparatur desa yang berkualitas.

Dalam keterangannya kepada AtlasNews, Marten Halla menjelaskan bahwa tahapan seleksi tertulis ini diikuti oleh para peserta sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sebanyak 90 soal ujian pengetahuan umum dan pemerintahan telah disiapkan dengan alokasi waktu pengerjaan selama 90 menit bagi para peserta.

“Hari ini sesuai dengan jadwal, hari kita melakukan ujian tertulis untuk seleksi perangkat desa. Ujian tertulis yang dilaksanakan adalah soal yang kita dapatkan yaitu ada 90 nomor dengan waktu durasi waktu 90 menit,” ujar Marten Halla.

Lebih lanjut, ia merinci bahwa materi dan lembar soal ujian tersebut disusun secara profesional melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kupang, khususnya melibatkan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kupang yang membidangi bidang pemerintahan.

Langkah ini diambil guna menjaga objektivitas dan standar kualitas seleksi tingkat desa.

Kegiatan yang berlangsung di Aula pertemuan Kantor Desa Oebelo, Senin (20/04/2026) ini dihadiri oleh jajaran perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Oebelo, Marten Halla, menegaskan bahwa penyusunan APBDes tahun ini bukanlah proses instan. Ia menjelaskan bahwa dokumen anggaran tersebut merupakan hasil dari rangkaian tahapan panjang yang mengedepankan prinsip partisipatif dan regulasi yang berlaku.

“APBDes yang disusun oleh Pemerintah Desa telah melalui beberapa tahapan. Hari ini kita berkumpul untuk melakukan penetapan secara bersama. Sebelumnya, kita juga sudah melaksanakan tahapan pra-penetapan untuk memastikan semua aspirasi terakomodasi,” ujar Marten.

Marten Halla juga mengungkapkan bahwa dalam postur APBDes 2026, terdapat alokasi usulan prioritas yang mencapai angka 29,38%.

Pengaturan ini dilakukan secara cermat agar stabilitas finansial desa tetap terjaga, termasuk memastikan hak-hak perangkat desa hingga tingkat RW terpenuhi.

Bertempat di aula kantor desa, Kamis (12/03/2026) kegiatan ini menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi capaian kinerja pembangunan dan pengelolaan keuangan desa selama satu tahun terakhir.

Acara yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kecamatan Kupang Tengah, Kepala Desa Oebelo beserta perangkat, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, tokoh masyarakat, serta perwakilan unsur perempuan dan pemuda.

Aspirasi dan Penegasan Para Pemimpin

Dalam rangkaian acara, para pemangku kebijakan memberikan pokok-pokok pikiran yang menekankan pada aspek akuntabilitas dan partisipasi publik:

Camat Kupang Tengah, Yuni Padja yang hadir memantau langsung jalannya musyawarah menegaskan bahwa LPJ APBDes bukanlah sekadar formalitas administratif di atas kertas.

Camat Yuni Padja menekankan bahwa forum ini adalah wadah kedaulatan masyarakat untuk mengetahui secara mendetail alokasi dan pemanfaatan dana desa.