Insiden tumpahan minyak ini telah memicu keresahan massal di kalangan masyarakat pesisir. Perairan Bolok dan sekitarnya yang selama ini menjadi sentra produktif bagi komoditas ekspor seperti rumput laut dan budidaya mutiara PT TOM kini tercemar parah.
Akibatnya, aktivitas budidaya terhenti total. Para petani dan petambak kehilangan sumber pendapatan harian mereka secara mendadak akibat kualitas air laut yang tidak lagi layak untuk kelangsungan biota budidaya.
Pemerintah daerah menekankan bahwa nilai kerugian riil saat ini masih dalam tahap pendataan dan perhitungan komprehensif. Kendati demikian, fokus utama pemerintah adalah memastikan adanya jaminan kepastian hukum dan ekonomi bagi para korban terdampak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kerugian ini pasti akan dihitung sesuai dengan kerugian yang terjadi, karena sampai sekarang belum tahu nilainya seperti apa. Tapi yang menjadi hal yang pasti, pemerintah meminta dengan tegas agar perusahaan ini bertanggung jawab sekaligus melakukan ganti rugi terhadap usaha-usaha para petani maupun budidaya mutiara yang ada di sana,” tambahnya.
Di tengah tuntutan moral dan sosial agar korporasi menunjukkan iktikad baik, Pemkab Kupang memberikan sinyal peringatan keras. Jika pihak perusahaan memilih menghindar atau mengabaikan kewajiban pemulihan lingkungan dan kompensasi, pemerintah siap melangkah ke jalur hukum serta menjatuhkan sanksi administratif berat.
“Kalau tidak dilakukan, ya kami akan mengambil langkah lain. Ini sangat merugikan,” tegas Yosef.
Pemerintah berharap manajemen perusahaan segera membuka ruang komunikasi dan koordinasi intensif guna merumuskan skema penyelesaian yang adil. Langkah cepat ini dinilai krusial agar konflik lingkungan tidak berlarut-larut, sehingga para petani rumput laut dan petambak dapat segera kembali mencari nafkah demi memulihkan roda perekonomian lokal di wilayah perairan Bolok dan Semau.
Halaman : 1 2
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
