Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Kupang, Jon Sula, kepada AtlasNews pada Rabu, 9 September 2026.

Menurut Jon Sula, tahapan penjaringan yang cacat prosedur tidak boleh diteruskan agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Deretan Temuan Maladministrasi
Dinas PMD mencatat beberapa pelanggaran mendasar yang terjadi di Desa Oesusu, di antaranya:

Masalah Berkas Pendaftaran: Dari tiga bakal calon yang mendaftar, dua di antaranya memasukkan berkas lamaran tanpa disertai bukti pendaftaran di dusun. Sementara itu, satu calon lainnya sama sekali tidak memiliki berkas lamaran.

Pelanggaran Kewenangan Wilayah Dusun: Ketiga bakal calon tersebut melakukan proses penjaringan yang mewakili dusun satu sampai dusun enam. Padahal, berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), seseorang hanya diberikan kewenangan untuk mendaftar dan mewakili maksimal dua dusun saja.

Kedatangan Kapolres Kupang pada pukul 09.45 WITA tersebut disambut langsung oleh Komandan Yonif 743/PSY, Letkol Inf Hery Mujiono. Dalam kunjungan kerja ini, Kapolres didampingi oleh Kasat Samapta Polres Kupang AKP Ngakan Putu Purna dan Kasat Intelkam Polres Kupang Iptu Godlife Siuk Manu, S.H.

Kunjungan silaturahmi ini bertujuan untuk memperkokoh kerja sama dan komunikasi antara Polres Kupang dan unsur TNI di wilayah Kabupaten Kupang. Beberapa hal strategis yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi:

Peningkatan Sinergitas: Mempererat hubungan kelembagaan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Kupang.

Koordinasi dan Komunikasi: Meningkatkan intensitas komunikasi guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan.

Kerja Sama Operasional: Memperkuat soliditas serta kebersamaan personel TNI-Polri di lapangan agar tercipta situasi yang aman, kondusif, dan harmonis.

Program ini dirancang bukan sekadar untuk mencari kantor cabang berkinerja terbaik, melainkan mengidentifikasi best practice (praktik terbaik) agar dapat direplikasi secara nasional. Target utamanya jelas,  memastikan seluruh peserta merasakan pengalaman pelayanan yang konsisten dengan prinsip Mudah, Cepat, Setara, dan Solutif.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujo Waskito, menegaskan bahwa kepuasan peserta adalah pilar utama reputasi lembaga.

Peserta menuntut kepastian informasi dan kualitas layanan yang setara, baik saat datang langsung ke kantor cabang maupun saat mengakses kanal digital seperti Mobile JKN, PANDAWA, dan Care Center 165.

“Keberhasilan di satu Kantor Cabang harus menjadi inspirasi bagi kantor cabang lainnya agar pelayanan terbaik menjadi standar kolektif bersama,” ujar Pujo pada Jumat (4/9/2026).

Program CX126 mengukur performa cabang melalui delapan aspek, mulai dari Customer Experience, Operational Performance, Digital Maturity, Governance, Risk Management, Stakeholder Engagement, People Excellence, hingga Organizational Culture, yang dipadukan langsung dengan masukan masyarakat (Voice of Customer). 

Seperti yang dilansir dari berbagai media massa, Selasa (08/09/2026), pergeseran status kesejahteraan dari desil bawah ke desil yang lebih tinggi kerap terjadi secara mendadak, menyebabkan banyak warga miskin terdepak dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) seperti PKH, Sembako, hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan PIP jalur Aspirasi.

Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam desil (1 hingga 10) memiliki celah eror yang berdampak fatal bagi penerima manfaat. Berdasarkan evaluasi publik dan LSM kebijakan sosial, terdapat beberapa potensi utama penyebab kesalahan pencatatan.

Inklusi dan Eksklusi Eror (Exclusion & Inclusion Errors):

Inklusi Eror: Mampu secara ekonomi tetapi terdata di Desil 1–3, sehingga tetap menerima bansos.

Eksklusi Eror: Sangat miskin tetapi tercatat di Desil 4 ke atas, membuat hak bantuan sosial mereka gugur.

Penilaian Indikator kondisi rumah (seperti lantai keramik atau dinding tembok) kerap dijadikan kriteria instan oleh petugas lapangan tanpa mempertimbangkan utang keluarga, pendapatan harian yang fluktuatif, atau jumlah tanggungan.

Guncangan Ekonomi Asimetris, dimana Warga rentan yang mengalami PHK, sakit kronis, atau pemutusan rantai usaha tidak langsung terbarui dalam sistem, sehingga angka desil mereka tetap dianggap “mampu” pada data historis.

Ditemui awak media di ruang kerjanya, Senin (07/09/2026) Jon Sula menekankan pentingnya netralitas panitia serta kelengkapan administrasi para calon sebagai syarat mutlak yang tidak dapat ditawar.

Tahapan Pilkades Serentak 2026 saat ini sedang berlangsung di 32 desa yang tersebar di 15 kecamatan. Jon Sula mengungkapkan bahwa proses pelaksanaan saat ini telah memasuki tahap penjaringan calon.

“Hingga saat ini, proses penjaringan telah menghasilkan bakal calon di 27 desa, sementara 5 desa sisanya masih dalam proses,” ujar Jon Sula.

Dalam keterangannya, Jon Sula menegaskan beberapa hal mendasar yang wajib dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat:

Panitia di seluruh tingkatan diminta untuk bekerja secara jujur, adil, profesional, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Seluruh Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) serta Tata Tertib (Tatib) yang telah ditetapkan harus ditaati tanpa pelanggaran.

Bupati Kupang, Yosef Lede, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan program pemerintah pusat dengan mengusulkan penambahan 10 titik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di wilayah Kabupaten Kupang.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Yosef Lede saat meninjau langsung lokasi rencana pembangunan KNMP di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Senin (07/09/2026) pagi.

Dalam kunjungan kerja untuk meninjau kesiapan lahan dan rencana pengembangan 2 program Presiden yakni Kampung Nelayan Merah Putih dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tersebut, Bupati menegaskan bahwa daerah wajib mendukung serta mengamankan seluruh program strategis Presiden.

“Setelah Kampung Nelayan Merah Putih di Sulamu selesai, saya mengusulkan tiga lokasi baru yaitu Tablolong, Hansisi, dan Uiasa. Kemarin saya usul lagi penambahan 10 titik. Kiranya apa yang kita usulkan ini disetujui untuk segera dibangun, karena ini bagian dari program Pak Presiden agar masyarakat pesisir maju dengan fasilitas yang disediakan negara,” ujar Yosef Lede di hadapan jajaran pemerintah daerah dan warga setempat.

Guna memastikan proyek berjalan lancar tanpa kendala legalitas, Pemkab Kupang menyiapkan lahan seluas 10.620 m² (1,06 hektar) di Desa Tablolong berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Pemda Nomor 117 Tahun 2001. Lokasi ini dinilai sangat strategis mengingat Tablolong merupakan sentra penghasil sekaligus titik transit jual-beli ikan di Kupang Barat.

Bupati Kupang, Yosef Lede, meninjau langsung lokasi calon pembangunan KNMP di Desa Tablolong pada Senin (07/09/2026) pagi. Peninjauan tersebut bertujuan memastikan kesiapan lahan seluas 10.620 m² (1,06 hektar) yang merupakan aset sah Pemkab Kupang berdasarkan Sertifikat Nomor 117 Tahun 2001.

Dalam sambutannya, Bupati Kupang menegaskan bahwa proyek infrastruktur pemerintah wajib berdiri di atas tanah milik daerah guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari. Ia memperingatkan jajaran pemerintah desa hingga kecamatan untuk mengamankan program ini tanpa hambatan.

“Ini program strategis nasional Presiden, daerah wajib melaksanakan dan mengamankan. Saya minta Ibu Camat dan Kades jangan sampai batal, karena ini dibangun di atas tanah milik negara untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati.

Bupati memaparkan, keberhasilan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Sulamu menjadi acuan bagi Pemkab Kupang untuk mengusulkan tiga lokasi tambahan, yaitu Tablolong, Hansisi, dan Oeas, serta rencana pengusulan 10 lokasi baru. Tablolong dipilih karena posisinya yang strategis sebagai pusat tangkapan dan transit aktivitas jual beli ikan para nelayan.

Selain pemanfaatan sertifikat lahan Pemkab, pemetaan lokasi juga akan memperhatikan potensi pariwisata setempat agar pemanfaatan pantai tetap seimbang. Dinas Perikanan Kabupaten Kupang diminta segera menyelesaikan proses pemetaan teknis untuk dilanjutkan ke tahap pelelangan di pemerintah pusat.

Sikap tanpa kompromi ini diambil menyusul beredarnya video viral di media sosial yang memperlihatkan dugaan pelanggaran oleh seorang oknum anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kupang.

Merespons aduan masyarakat tersebut, pimpinan Polres Kupang langsung bergerak cepat. Oknum anggota yang berada dalam video viral kini telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh Seksi Propam Polres Kupang guna mendalami dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepolisian.

“Tidak ada toleransi bagi oknum anggota yang melakukan pelanggaran, pasti akan ditindak sesuai aturan yang berlaku,” tegas AKBP Adhitya Octorio Putra.

AKBP Adhitya memastikan seluruh proses pemeriksaan internal akan berjalan secara objektif dan transparan. Jika terbukti bersalah, sanksi disiplin hingga hukum akan dijatuhkan tanpa tebang pilih demi menjaga integritas serta marwah institusi Polri di mata publik.

“Kami tidak ingin perilaku satu atau dua oknum merusak kepercayaan masyarakat terhadap seluruh anggota yang setiap hari bekerja memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat,” tambah AKBP Adhitya.

Video yang direkam secara diam-diam oleh kerabat seorang pengendara motor tersebut memperlihatkan dugaan aksi pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kupang.

Meski lokasi pasti kejadian dalam video belum teridentifikasi secara pasti, keterangan unggahan menyebutkan bahwa penindakan dan dugaan pungli tersebut berlangsung di kawasan Jalan Trans Timor Raya.

Dalam rekaman singkat tersebut, terdengar oknum anggota Lantas Polres Kupang menyampaikan dalih bantuan kepada pelanggar.

“Saya sudah bantu. Kalau mau ikut sidang ke pengadilan nanti terima blanko tilang, itu saya sudah bantu,” ujar oknum polisi tersebut dalam video yang menuai banjir kecaman netizen.

Menanggapi gejolak publik tersebut, Kapolres Kupang AKBP Adhitya Octorio Putra, S.I.K., bergerak cepat dan menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap personel yang terbukti tidak profesional.

Apresiasi ini diberikan atas respons cepat Bupati Kupang dalam menjawab aspirasi masyarakat terkait kesulitan akses jaringan internet dan telekomunikasi di wilayah Pulau Semau.

Keluhan tersebut sebelumnya disampaikan langsung oleh Absalom Buy kepada Bupati Kupang pada saat acara pembukaan turnamen futsal di Desa Uitiuhtuan, Kecamatan Semau Selatan, Sabtu (05/09/2026).

Menurutnya, kondisi geografis Pulau Semau membuat akses komunikasi dan internet bagi warga maupun keluarga sangat sulit dijangkau selama ini.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Yosef Lede langsung merespons dengan komitmen untuk menghadirkan solusi konkret berupa pemberian empat unit tower telekomunikasi yang akan didistribusikan ke dua kecamatan di Pulau Semau.

Respon cepat ini disambut dengan antusiasme yang tinggi oleh masyarakat setempat.