Penyaluran bantuan ini ditujukan kepada 35 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terverifikasi sebagai warga yang berhak menerima.

Dalam prosesi penyaluran yang berlangsung di kantor desa setempat, BLT yang diberikan mencakup akumulasi periode enam bulan, yakni terhitung sejak Januari hingga Juni 2026.

Masing-masing penerima mendapatkan bantuan dengan nominal sebesar Rp200.000 per bulan, sehingga total bantuan yang diterima oleh tiap KPM untuk periode tersebut disesuaikan dengan akumulasi waktu penyaluran.

Sekretaris Camat (Sekcam) Kupang Barat, Tarsius Tupa, yang hadir mewakili Camat Kupang Barat, menyampaikan apresiasi sekaligus instruksi kepada para penerima manfaat.

Ia menegaskan agar bantuan tersebut dikelola dengan bijak dan diprioritaskan untuk kebutuhan pokok rumah tangga, bukan untuk keperluan sekunder.

Sidak tersebut berhasil menguak dugaan mal-administrasi serius dalam pengelolaan dapur dan pengadaan bahan makanan.

Dalam pertemuan di lokasi, Ahli Gizi SPPG Sillu secara gamblang membeberkan praktik yang menyimpang dari standar operasional di hadapan para pejabat yang melakukan sidak.

Salah satu poin krusial adalah penggunaan satu supplier tunggal yang terkesan tidak transparan.

Lebih jauh, fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses pembelanjaan bahan makanan kerap tidak dilakukan oleh pihak supplier, melainkan oleh Asisten Pelaksana (Aslap) dan Ahli Akuntan.

Ironisnya, karena sering terjadi ketidaksesuaian jumlah atau kekurangan bahan makanan dari supplier, pihak dapur terpaksa melakukan “tambal sulam” dengan membeli bahan makanan di pasar untuk mencukupi kebutuhan menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebanyak delapan orang siswa dan seorang guru dilaporkan mengalami gejala kesehatan serius sesaat setelah mengonsumsi paket makanan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah dari SPPG Takari 2.

Para korban dilaporkan mengalami gejala serupa, mulai dari nyeri kepala hebat, mual, nyeri perut, hingga muntah-muntah. Kondisi ini sempat memicu kepanikan di lingkungan sekolah karena keluhan dirasakan oleh sejumlah siswa dan seorang guru secara bersamaan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, muncul dugaan bahwa kualitas makanan yang disajikan menjadi pemicu utama keluhan tersebut.

Beberapa saksi mata di lokasi kejadian menyebutkan adanya kejanggalan pada fisik makanan yang dibagikan.

“Ditemukan kondisi jeruk yang sudah rusak, serta olahan ayam yang masih terlihat kemerahan atau belum matang sempurna,” ujar salah satu sumber di lokasi kejadian.

Sorotan tajam tertuju pada belum dimilikinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) oleh unit tersebut. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kupang, dr. Desemiyety Ngatriani, angkat bicara untuk memberikan klarifikasi resmi.

Dalam keterangan yang disampaikan melalui sambungan telepon pada Kamis (4/6/2026) malam, dr. Yety menegaskan bahwa penerbitan SLHS tidak bisa dilakukan secara otomatis tanpa prosedur yang berlaku.

Salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah pengajuan permohonan visitasi oleh pihak pengelola SPPG.

“Hingga saat ini, SPPG Sillu belum pernah mengajukan permohonan visitasi. Visitasi ini adalah langkah krusial sebagai syarat untuk menerbitkan SLHS,” ujar dr. Yety.

Ia menjelaskan, proses visitasi bertujuan agar dinas terkait dapat meninjau langsung kondisi lapangan. Hal ini penting untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana penunjang Program Makan Bergizi (MBG) telah memenuhi standar prosedur dan persyaratan kesehatan yang ditetapkan.

Menyusul deretan temuan menyimpang dalam tata kelola program makan bergizi, pemerintah daerah akhirnya menjatuhkan sanksi berupa penghentian operasional sementara.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, tidak menutupi kekecewaannya saat membeberkan hasil evaluasi yang dilakukan. Menurutnya, operasional SPPG Sillu jauh dari standar yang diharapkan, dengan ditemukannya praktik yang sarat konflik kepentingan.

“Banyak hal yang harus dibenahi. Pertama soal rekrutmen relawan, masalah upah yang tidak beres, dan yang paling krusial adalah masalah distributor. Kami dapati mitra pengelola merangkap sebagai supplier,” tegas Mateldius di ruang kerjanya, Kamis (4/6/2026).

Potret Pengabaian Standar Keamanan

Selain masalah manajemen internal, aspek yang paling fatal adalah kelalaian pengelola dalam memenuhi syarat dasar operasional penyediaan makanan. SPPG Sillu diketahui nekat beroperasi meski belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Absennya sertifikat ini bukan perkara administratif sepele, melainkan menyangkut keamanan pangan bagi para siswa penerima manfaat.

Fasilitas tersebut ditemukan dalam kondisi sangat memprihatinkan dan diduga tidak memenuhi standar regulasi kesehatan maupun lingkungan.

Berdasarkan pantauan langsung di lokasi, IPAL SPPG Sillu tampak tidak dibangun sesuai dengan regulasi Badan Gizi Nasional (BGN). Sistem pengolahan yang tersedia dinilai jauh dari standar teknis yang seharusnya.

Bak penampung air limbah, yang seharusnya berfungsi mengolah sisa cucian daging, sayur, serta peralatan makan (ompreng), terpantau sudah penuh dan meluap.

Kondisi ini diperparah dengan aroma busuk menyengat yang mencemari lingkungan sekitar.

Saat dikonfirmasi di lokasi, Kepala SPPG Sillu mengakui adanya cacat teknis dalam pembangunan fasilitas tersebut.

Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap program strategis Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak.

Yusuf Tanu selaku kader Gerindra, yang juga merupakan putra asli Desa Sillu, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menindaklanjuti berbagai laporan serta keluhan masyarakat setempat terkait pelayanan MBG di wilayah tersebut. Dalam kegiatan tersebut, Yusuf didampingi oleh Camat Fatuleu dan pihak Puskesmas Camplong.

“Pagi ini kita lakukan sidak, bersama camat, puskesmas Camplong. Kita dapati banyak kekurangan-kekurangan dan telah dicatat. Ini untuk pengawasan agar benar-benar MBG yang diterima anak-anak terjaga kualitasnya,” ujar Yusuf Tanu saat memberikan keterangan di lokasi.

Yusuf menekankan bahwa pengawasan ini sangat krusial guna memastikan standar kualitas gizi yang ditetapkan dalam program Presiden Prabowo Subianto benar-benar sampai kepada anak-anak dengan kualitas yang baik dan terjamin.

Meski demikian, hingga saat ini rincian spesifik mengenai temuan teknis di lapangan masih dalam proses pendataan lebih lanjut oleh tim pengawas yang bertugas.

Fakta ini terungkap saat Camat Fatuleu, Abdi Rohi, bersama anggota DPRD Kabupaten Kupang, Yusuf Tanu, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi dapur pada Rabu (03/06/2026) dinihari.

Dalam sidak tersebut, ditemukan indikasi kuat bahwa pengelola maupun mitra jarang memantau langsung jalannya operasional dapur. Hal ini pun dikonfirmasi oleh salah satu pengurus yang merupakan ahli gizi di SPPG Sillu.

Kondisi diperparah dengan kesaksian warga sekitar yang menyebutkan bahwa kepala SPPG juga jarang berada di lokasi saat proses penyiapan hingga pendistribusian makanan berlangsung.

Absennya kendali manajerial ini diduga berdampak pada kualitas dan standar higienitas menu yang disajikan kepada penerima manfaat.

Kondisi tersebut juga dikonfirmasi oleh anggota DPRD Kabupaten Kupang dari fraksi Gerindra, Yusuf Tanu.

Kasus yang mendera program strategis nasional ini menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) berinisial DH (Dadan Hindayana), serta dua pihak swasta/lainnya yang berinisial SS dan LP.

Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jamadsus) kini tengah mendalami modus operandi yang diduga merugikan keuangan negara dalam skala besar.

Modus Afiliasi Yayasan dan Manipulasi Verifikasi

Berdasarkan hasil penyidikan awal, korupsi diduga bermula dari penunjukan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kejagung menemukan bahwa sejumlah yayasan yang ditunjuk sebagai mitra ternyata memiliki afiliasi langsung maupun tidak langsung dengan para tersangka.

Meski yayasan-yayasan tersebut tidak memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang ditentukan, mereka tetap lolos menjadi mitra. Hal ini terjadi lantaran adanya dugaan pengaturan dan manipulasi dalam proses verifikasi pada portal resmi mitra BGN.

Bukannya fokus pada perbaikan sistemik, sikap defensif dan cenderung intimidatif justru dipertontonkan oleh pihak pengelola saat berhadapan dengan awak media.

Dalam proses klarifikasi yang berlangsung di Kantor Camat Fatuleu pada Rabu (3/6/2026), atmosfer ruang wawancara sempat memanas. Pengelola SPPG Sillu, Wiliam Yosep Tiodoris, kedapatan berulang kali mencecar tim media mengenai sumber informasi jurnalis terkait berbagai carut-marut di SPPG Sillu.

“Ini tim media mana, dari mana dapat informasi, dari siapa?,” cecar Wiliam sembari berulang kali mendekati wartawan, sebuah tindakan yang dinilai awak media sebagai bentuk intimidasi dan tekanan psikologis terhadap kebebasan pers.

Meski akhirnya melontarkan permohonan maaf dengan dalih menjaga “kerahasiaan data internal, sikap Wiliam ini justru memicu kecurigaan publik atas apa yang sebenarnya sedang disembunyikan oleh pihak pengelola.

Mengaku Salah, Tapi Lempar Tanggung Jawab?

Saat didesak mengenai akuntabilitas pengelolaan, Wiliam akhirnya mengakui adanya temuan berskala “minor hingga mayor” dari hasil evaluasi bersama Camat Fatuleu.