Ketika sebuah faksi kedapatan bermanuver di belakang layar hingga melampaui batas dengan memata-matai sang Kepala Negara, langkah operasi pembersihan (clean up) tak lagi bisa ditawar.
Langkah tegas Mabes Polri ini memunculkan pesan eksplisit dari Presiden: tidak ada toleransi bagi siapa pun yang mencoba merintangi atau meretas kendali kepresidenan.
Gemuruh Jalanan dan Dilema Program Prioritas
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di luar benteng Istana, gejolak politik mewujud dalam aksi massa. Gelombang unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat sipil bergelora di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, hingga Surabaya. Gelombang ini mengusung narasi yang amat keras: evaluasi total, bahkan desakan agar Presiden dan Wakil Presiden mundur.
Puncaknya pada momentum peringatan hari sumpah pemuda, 28 Oktober lalu, gelombang massa melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutan agar Prabowo Subianto mundur dari jabatan.
Isu yang menjadi sasaran tembak massa aksi berpusat pada dua hal utama:
Evaluasi Program Prioritas: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menggerus porsi alokasi sektor vital lain, seperti pendidikan.
Penyempitan Ruang Sipil: Menguatnya kembali peran militer di ranah sipil serta persepsi penegakan hukum yang masih timpang.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
