Menariknya, isu Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) turut dinaikkan sebagai narasi sentral untuk mendesak status Bencana Nasional dan mengkritik kinerja ekologis pemerintah.
Di titik ini, tampak ada pemisahan antara dinamika tekanan politik di jalanan dan fakta operasional di lapangan. Data menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya telah mengerahkan mitigasi intensif mulai dari aktivasi Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) secara berkelanjutan, penyiapan Satgas Karhutla terpadu, hingga penegakan hukum tegas terhadap korporasi pembakar hutan.
Namun, dalam panggung politik sipil, angka realisasi kerja sering kali kalah nyaring dibanding tekanan simbolis. Tuntutan penetapan Bencana Nasional oleh demonstran lebih berfungsi sebagai amunisi pendorong tekanan politik ketimbang sekadar penilaian atas kinerja teknis pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menatap Ujian Konsolidasi Kekuasaan
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran kini berada di persimpangan jalan yang krusial. Di satu sisi, Presiden harus menyelesaikan ketegangan faksional internal dan memastikan loyalitas para pejabat di sekelilingnya tanpa mengorbankan kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan.
Di sisi lain, pemerintah dituntut untuk merespons kritik publik secara responsif terutama dalam mengevaluasi efektivitas dan transparansi anggaran program prioritas agar tidak dianggap mengorbankan hak-hak mendasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesejahteraan.
Kemampuan Prabowo mengendalikan faksi-faksi elit sekaligus meredam ketegangan dengan masyarakat sipil akan menjadi penentu utama: apakah periode tersisa dari kepemimpinannya akan menjadi era stabilitas yang tangguh, atau justru terjebak dalam pusaran konflik internal yang tak kunjung usai.
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
