Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Camat Kupang Barat, pendamping lokal desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, pengurus BUMDES serta perwakilan mahasiswa KKN

Hadir dalam musdes Sekcam Kupang Barat, Tarsius Tupa menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Beliau meminta pemerintah desa untuk membuat baliho informasi anggaran agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana desa secara terbuka.

Selain itu, beliau menyoroti rencana pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP) yang menjadi program nasional.

Beliau berharap Desa Kuanheun segera menyelesaikan kendala lahan agar pembangunan KMP dapat direalisasikan sebelum peresmian massal pada Agustus mendatang.

Hal ini ditandai dengan berlangsungnya mediasi yang digelar oleh Pemerintah Kecamatan Kupang Barat pada Selasa (30/09/2025) siang.

Dalam mediasi yang dipimpin langsung oleh Sekertaris Camat (Sekcam), Askenes E. I Sulla berlangsung di Aula pertemuan Kecamatan Kupang Barat yang dihadiri Kepala Desa Sumlili Yusael Ndun beserta perangkat hingga ketua BPD Viktor Sanda dan anggota BPD Sumlili.

Dalam pelaksanaan mediasi tersebut berdasarkan surat Kepala Desa Sumlili Nomor: 145/PEM/DSL/IX/2025 tertanggal 17 September 2025 dan surat dari Dinas PMD Kabupaten Kupang Nomor: 140/315/PMD.PEMDES/IX/2025.

Pantauan media ini di lokasi mediasi, Sekcam Kupang Barat yang mengarahkan jalannya pertemuan kedua belah pihak tersebut menegaskan untuk setiap keputusan dapat disepakati agar menjadi solusi dalam perdebatan yang terjadi.

Mewakili Camat Kupang Barat, Evan Sulla begitu ia disapa memberikan kesempatan kepada Kepala Desa dan Ketua BPD untuk menyampaikan setiap tanggapan dan klarifikasi terkait persoalan verifikasi dan validasi penerima Bansos.

Pesan tersebut disampaikan langsung oleh orang nomor satu di Kabupaten Kupang saat memberikan sambutan dalam acara pengukuhan Perpanjangan masa jabatan anggota BPD se-Kabupaten Kupang.

Sebanyak 1.161 orang pengurus BPD dari 160 Desa yang hadir, Bupati Yosef Lede mengatakan, berdasarkan undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan.

BPD juga memiliki peran yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. BPD tidak hanya sebagai mitra Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan tetapi sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

“Tugas fungsi utama adalah mengawasi jalannya pemerintahan desa. Jadi BPD itu jangan takut kepala desa, harus kerja maksimal sesuai tupoksi dan kewenangan berdasarkan undang-undang”, ujar Yosef Lede, Kamis (27/03/2025) di Aula Kantor Bupati.

“BPD ini tidak dibayar oleh kepada desa tetapi dibayar dari Dana Desa itu uang negara, maka itu BPD bekerja dan bertanggung jawab kepada negara bukan kepada Kepala Desa. Awasi pemerintahan termasuk awasi pengelolaan Dana Desa”, sambungnya.

Dalam amanatnya, Bupati Yosef Lede memberikan beberapa catatan penting sebagai pesan pengingat ketika BPD menjalankan kewajiban sebagai mitra desa.

Oelamasi, AtlasNews. ID – Buntut pergantian dua (2) kader Posyandu Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Zakarias Doroh secara tegas kritik keputusan Kepala Desa.

Ditemui media ini, Selasa (14/01/2025) siang, mengatakan, perlakukan tidak adil ini merupakan tindakan tidak terpuji oleh kepala desa Tablolong, Zet Nggadas.

Dan menurutnya, keputusan tersebut merupakan keputusan sepihak oleh kepala desa tanpa melalui musyawarah bersama pihaknya sebagai mitra dalam pemerintahan desa.

Dirinya menyayangkan sikap tak profesional yang tunjukan dan tidak mencerminkan sikap sebagai seorang pemimpin.

“BPD ini kan mitra Desa, lalu kenapa keputusan krusial seperti ini tidak melibatkan kami”, terangnya.

Dijelaskan Zakarias Doroh, terdapat tiga poin dalam melakukan pemberhentian kader Posyandu agar tidak menjadi polemik di tengah masyarakat.

Kepada media ini, mantan kepala Desa Tablolong dua periode itu memberikan kisi kisi pemberhentian pengurus lembaga kemasyarakatan desa agar sesuai prosedur.

“Pertama, Desa harus menentukan calon pengganti pengurus atau kader lewat musyawarah bersama, kedua, calon pengganti harus diusulkan oleh kami BPD, ketiga, kepala desa akan menetapkan keputusan pengangkatan pengurus atau kader sesuai dengan hasil musyawarah bersama sesuai dengan aturan yang berlaku”, jelasnya.

Lanjut Zakarias Doroh, dalam pemberhentian kader Posyandu juga ada sejumlah kriteria yang patut diperhitungkan dalam mendukung keputusan tersebut.

“Orang di ganti ada dasar, misalnya yang bersangkutan sudah memasuki usia lanjut atau tiba tiba yang bersangkutan mengalami sakit atau kecelakaan yang berakibat pada keterbatasan fisik, itu bisa diganti. Dan sekali lagi harus lewat musyawarah”, terangnya.

Sebelumnya diberitakan,  Legrit Pellu dan Marsi Debi Ho’an yang merupakan  kader Posyandu desa Tablolong diberhentikan dan diganti tanpa sebab oleh kepala Desa.