Musyawarah Perempuan Nasional 2024 Digelar. Begini Harapan Kementrian PPPA

Jakarta, AtlasNews.ID – Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) mitra INKLUSI bersama Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak (Kemen PPPA), Kementrian PPN/Bappenas mengelar Musyawarah Perempuan Nasional (Munas Perempuan) untuk perencanaan pembangunan tahun 2024.

Kegiatan yang didukung oleh program Kemitraan Australia – Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) ini berlangsung di Jakarta selama dua hari yakni tanggal 26 dan 27 Maret 2024.

Dalam laporan Penyelenggara Munas Perempuan 2024 yang dibacakan oleh Misiyah, selaku Ketua Dewan Eksekutif KAPAL Perempuan mengatakan, Munas Perempuan ini digelar dalam rangka mewujudkan partisipasi aktif Perempuan dari akar rumput.

Dikatakan, partisipasi aktif perempuan, Penyandang Disabilitas dan kelompok marginal sangat diperlukan dalam proses perencanaan pembangunan Indonesia sebagai upaya wujudkan terpenuhinya asas partisipasi dalam tahapan pembangunan.

“Setiap suara dari Perempuan akar rumput berharga karna perempuan akan menjadi aktor sekaligus subjek dalam pembangunan. Oleh karena itu perspektif inklusi iyaa harus dipakai sejak dalam tahapan perencanaan,” ucapnya.

Ia mengatakan, Munas Perempuan kali ini merupakan kegiatan yang kedua sejak digelar pertama kali pada tahun 2023 sebagai wadah perjuangan kepentingan dan aspirasi kelompok rentan dan marginal dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Dalam kegiatan Munas Perempuan yang digelar secara daring yang diikuti oleh seluruh kelompok Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Marginal di seluruh Indonesia akan merumuskan masukan terkait rencana pembangunan.

Hasil rumusan masukan kelompok perempuan akar rumput setiap daerah beber Misiyah, akan integrasikan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045.

Lanjut Misiyah, pada helatan Munas Perempuan kali ini, pihaknya menyadari akan tantangan dan hambatan kondisi geografis wilayah Indonesia sehingga kegiatan tersebut digelar dalam dua tahap yaitu secara daring dana luring.

“Kegiatan daring (Online)akan kita lakukan tanggal 26-27 Maret 2024 dan untuk kegiatan secara luring (Offline) akan digelar pada tanggal 19-20 April 2024 di Pulau Bali,” jelasnya.

“Meskipun Munas Perempuan digelar secara daring, tidak menyurutkan animo kami. Terbukti dengan peserta jumlah Munas dari berbagai daerah kali ini sebanyak 2000an orang tersebar di seluruh Indonesia salah satunya di wilayah 3T juga mereka ikut,” tambahnya.

Dalam laporan kegiatan tersebut, Misiyah menyampaikan Munas Perempuan fokus pada 9 isu prioritas sebagai agenda utama yakni, Kemiskinan Perempuan (Perlindungan Sosial), Perempuan Pekerja (Pekerja Migran Indonesia, PRT, Korban Tindak Pidana Perdagangan Organ, Kerja Layak, Pekerja dengan Disabilitas), Penghapusan Perkawinan Anak.

Isu prioritas lainnya yaitu, Ekonomi Perempuan, Kepemimpinan Perempuan (Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan), Kesehatan Perempuan (Kesehatan Mental, Kesehatan Reproduksi Remaja, dan Perempuan), Perempuan dan Lingkungan Hidup (Pengelolaan Sumber Daya Alam, Masyarakat Adat), Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta perempuan dan Anak yang berhadapan dengan hukum.

Diharapkan Munas Perempuan 2024 dapat memberikan rekomendasi yang konkret dan dapat diimplementasikan oleh Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

“Munas Perempuan ini sertakan seluruh 38 Provinsi dengan perwakilan dari seluruh Kabupaten/Kota, dan desa di wilayah program INKLUSI, Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPPA), Kemen PPPA, jaringan organisasi masyarakat yang fokus pada isu perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan, marginal untuk menyuarakan perspektif kesetaraan gender. Dengan semboyan No One Leave Behind untuk pembangunan Indonesia,” ungkap Misiyah dalam pembacaan laporan Panitia, selasa (26/03).

Sementara Plt. Sekretaris Kementrian PPPA, Titi Eko Rahayu saat membuka secara resmi Munas Perempuan, selasa (26/03) mengatakan, kegairahan ini sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan kaum perempuan, anak serta kelompok marginal.

“Munas Perempuan digelar agar terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil sesuai amanah Undang Undang dasar 1945 dan butir butir Pancasila. Pembangunan setiap sektor juga harus mengedepankan prinsip kesetaraan gender dan inklusivitas,” ujarnya.

Dengan terselenggaranya Munas Perempuan ini, Titi Eko Rahayu yakin jika kesetaraan gender yang diberikan sama antara laki laki dan perempuan dalam rencana pembangunan akan menghasilkan kebijakan reprehensif dan juga inklusif.

“Dengan adanya keterlibatan kaum perempuan dan aktif partisipasi dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan program dan anggaran maka langkah positif ini akan lahir perubahan dalam kehidupan masyarakat kita,” harap Titi Eko Rahayu.