Mengurai Politik Identitas Dan Politik Uang: Tantangan Menuju Pilkada 2024 Yang Bersih Dan Adil

Politik Identitas: Merusak Kesetaraan dan Persatuan

Pergerakan politik identitas pada awalnya memiliki nilai yang positif, gerakan ini dimulai pada tahun 1960-an di Amerika Serikat, terutama melalui gerakan mahasiswa seperti The Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC).

Gerakan ini menjadi simbol perlawanan terhadap diskriminasi rasial yang melanda masyarakat Amerika pada saat itu, dimana minoritas kulit hitam dipandang rendah sehingga muncul gerakan untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mendapatkan pengakuan serta menuntut keadilan sosial dan ekonomi.

Namun seiring perkembangan jaman penggunaan isu politik identitas sudah bergeser dari tujuan awalnya. Politik identitas sekarang lebih sering digunakan oleh aktor-aktor berkepentingan guna mengalahkan dan menyingkirkan aktor lain, dampaknya adalah masyarakat yang terpengaruh akan mudah untuk terpolarisasi dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam masyarakat.

Menurut Lilliana Mason dan Nicholas T. Davis dalam artikel mereka yang berjudul “A New Identity Politics: How Socio-Partisan Sorting Affects Affective and Ideological Polarization in American Politics” mendefinisikan politik identitas sebagai partisipasi individu dalam politik atas nama kelompok sosial tertentu. Penelitian mereka menunjukkan bahwa konvergensi identitas sosial dan partisan meningkatkan polarisasi ideologis dan afektif, mengurangi toleransi terhadap kelompok luar, dan memperkuat bias partisan di kalangan pemilih.

Di Indonesia sendiri beberapa aktor politik menggunakan isu Politik identitas dan memanfaatkan faktor-faktor seperti agama, etnis, dan ras untuk meraih dukungan pemilih dengan cara yang berpotensi membelah persatuan masyarakat.

Dalam konteks Pilkada 2024, diharapkan para kandidat maupun timses dan simpatisan tidak memakai isu Politik Identitas untuk menjatuhkan salah satu pasangan calon. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu contoh bagaimana penggunaan isu Politik Identitas guna menyerang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Gubernur DKI Jakarta saat itu karena latar belakang etnis Tionghoa dan agamanya yang Kristen.

Dampaknya adalah ketegangan antar sesama warga negara dimana adanya laporan beberapa pendukung Ahok yang meninggal dunia mengalami penolakan untuk dimakamkan di pekuburan umum setempat oleh masyarakat.

Dampak dari politik identitas ini bukan hanya terasa di Jakarta saja namun berdampak luas ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. Apalagi menjelang Pilkada 2024 yang memiliki tingkat potensi konflik yang tinggi maka diharapkan agar setiap calon pasangan kandidat Untuk itu dalam konteks politik, untuk lebih mengedepankan visi, misi, ide, dan gagasan mereka dibandingkan dengan penggunaan politik identitas serta melakukan serangan personal terhadap calon lain.

Mengutamakan politik identitas dan serangan pribadi tidak hanya melawan semangat persatuan, tetapi juga mengancam stabilitas sosial.

Kandidat yang menggunakan strategi ini cenderung memicu sentimen negatif dan konflik antar kelompok, alih-alih berfokus pada isu-isu penting seperti pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Akibatnya, tercipta iklim politik yang terpolarisasi, di mana diskursus publik menjadi semakin sempit dan terbelah.

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya