Antara Netralitas dan Akuntabilitas: Menimbang Kebijakan Penundaan Kasus Korupsi di Masa Pilkada 2024

Oleh: Johanis Kuahaty (Mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Undana)

AtlasNews. ID – Sebagai sebuah negara demokratis Indonesia memberikan kewenangan penuh kepada masyarakatnya untuk memilih setiap pemimpin baik tingkat pusat maupun daerah.

Hal ini sejalan dengan konstitusi negara yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (berdasarkan Pasal 2 UUD 1945). Salah satu kewenangan rakyat ini diwujudkan melalui sebuah sistim pemilihan umum yang mengakomodir seluruh lapisan elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi dan menyuarakan hak-haknya sesuai konstitusi.

Praktek pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia baru saja berakhir untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta memilih para anggota legislatif dari tingkat pusat sampai daerah, yang berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 silam.

Selanjutnya akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota secara serentak di Indonesia yang akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024 nanti.

Pelaksanaan Pilkada serentak 2024 ini diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Kemudian diatur lebih jelas dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan momen krusial dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Pada masa ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin yang akan membawa perubahan dan kemajuan bagi daerah mereka.

Namun, Pilkada juga sering kali menjadi arena politik yang penuh dengan berbagai dinamika dan intrik, yang tidak jarang menimbulkan berbagai isu dan kontroversi.

Salah satu kebijakan yang cukup kontroversial dan menyita perhatian publik khususnya para aktivis anti korupsi adalah kebijakan penundaan penanganan kasus korupsi selama masa Pilkada melalui memorandum yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya