Dalam lomba pacuan kuda yang kembali digelar dimasa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Kupang, Yosef Lede dan Aurum Titu Eki akan diperlombakan 9 kelas bergengsi yakni kelas Lokal A, B, C, kelas A, B, C, D, kelas AA, dan kelas A Super.

Sejak dibuka secara resmi oleh Kapolda NTT, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko pada Kamis lalu, kegiatan tersebut kemudian menjadi daya tarik bagi pecinta kuda di Kabupaten Kupang.

Dengan reputasi yang cukup besar di daratan Pulau Timor, Arena Pacuan Kuda Lifubatu kemudian juga menjadi daya tarik para pecinta kuda dari Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten TTU, dan Kabupaten Belu hingga Timor Leste yang berpartisipasi sebagai peserta.

Dalam perlombaan pacuan kuda kali ini akan memperebutkan total hadiah hingga 200 juta.

Dari pantauan media ini diberbagai platform media sosial, ajakan menghadiri final pacuan kuda dibagikan secara masif oleh masyarakat.

Kupang, ATN – Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi mengusulkan Kabupaten Kupang sebagai tuan rumah cabang olahraga pacuan kuda pada Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2028 yang akan digelar di Provinsi NTT dan NTB.

Ketua Pordasi NTT, Jerri Manafe, menegaskan bahwa usulan ini bukan sekadar rencana, melainkan bagian dari komitmen Pordasi untuk mengangkat kembali pamor pacuan kuda sebagai salah satu olahraga tradisional yang memiliki sejarah panjang di wilayah tersebut.

“Kami ngotot agar Kabupaten Kupang menjadi tuan rumah pacuan kuda pada PON 2028. Meskipun lintasan saat ini masih belum mencapai standar nasional 1.400 hingga 2.000 meter, tetapi lahan pacuan yang ada masih bisa diperpanjang, dan sangat memungkinkan untuk memenuhi syarat,” ujarnya di Arena Pacuan Kuda Lifubatu Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang pada Kamis (7/8/2025).

Jerri juga menyinggung ajang Kapolda Cup, lomba pacuan kuda regional yang terakhir kali digelar beberapa tahun lalu.

Menurutnya, ajang ini dapat menjadi pemantik semangat dalam menyongsong PON.

Oelamasi, AtlasNews. ID – Mantan Wakil Bupati Kupang, Jerri Manafe memenuhi panggilan penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Kupang pada Senin (27/05/2024) pagi.

Saat di jumpai awak media, Jerri Manafe enggan berkomentar terkait statusnya sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi Gelanggang Olahraga (GOR) Komitmen.

Dari pantauan media ini, politisi dari Partai Golkar itu tiba di Mapolres Kupang sekitar pukul 10.10 WITA, dengan didampingi ajudan-nya.

Ia mengatakan, kedatangannya untuk memenuhi panggilan penyidik terkait dugaan kasus korupsi pembangunan Gelanggang Olahraga Tahun 2019.

“Yah terkait panggilan kan, harus penuhi panggilan. Kalau di panggil harus menghargai dan datang,” ucapnya.

Ia menolak berkomentar banyak tentang kehdirannya guna memenuhi proses pemeriksaan itu, bahkan tak mau menjelaskan tentang hubungan dirinya dengan skandal GOR Kupang yang diduga menalan kerugian negara senilai Rp11,6 Miliar.

“Wawancara apa,  saya belum diperiksa kenapa sudah diwawancarai,” ucap Jerry sambil memasuki ruang penyidik.

Sebelumnya, Mapolres Kupang telah menetapkan 5 tersangka dari dugaan korupsi dana Rp11,6 Miliar dari proyek GOR Kupang yang terjadi di Tahun 2019. Ke-5 tersangka itu yakni, Kontraktor Pelaksana PT Dua Sekawan Muhammad Darwis (HD), Pelaksana Lapangan PT Dua Sekawan, Pua Djendo (HPD), Direktur CV Diagonal Enggenering, Jonas Aloysius Baba (JAB), dan Pelaksana Lapangan CV Diagonal Engeneering, Marten Kase (MK) selaku peminjam perusahaan. Penyidik juga telah menerima keterangan dari Mantan Bupati Kupang, Korinus Masneno belum lama ini.

Untuk diketahui, pelaksanaan proyek tersebut menjadi skandal, akibat PPK (SL) tidak memperhatikan kontrak kerja proyek yang dilaksanakan, sehingga tidak tepat waktu 90 hari kerja. Mirisnya, PPK Seprianus tidak mengeluarkan surat peringatan kepada penyedia.

Bahkan, diketahui pula PPK bersama Kontraktor Pelaksana PT.  Dua Sekawan melakukan penggelembungan pada progres kerja yang tidak sesuai dengan fisik bangunan hingga ketahuan melebihi progres pekerjaan saat mati/Add I kontrak 41,90 persen dengan deviasi -53,35 persen. Kemudian di-mark up menjadi 63,18 persen dengan deviasi -36,86 persen sehingga terjadi keselisihan sebanyak 21,28 persen.

Hingga berita ini diturunkan, Mantan Wakil Bupati Kupang periode 2019-2024 itu masih menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Tipidkor Polres Kupang.

Oelamasi, AtlasNews.ID –Forum Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Kupang tahun 2024, dalam rangka penyusunan rancangan rencana kerja Pemda Tahun 2025 secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kupang, Jerri Manafe, selasa (26/03/2024).

Rapat tersebut berlangsung di Aula Pertwmuan kantor Bupati Kupang yang dihadiri oleh Asisten 3 Sekda Novita Foenay, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Juhardi Selan dan para pimpinan perangkat daerah, yang ditandai dengan Penandatanganan Berita Acara.

Dalam sambutannya, Jerri Manafe menyatakan penurunan angka stunting masih menjadi isu strategis dan menjadi program prioritas dalam perencanaan pembangunan tahun 2025.

Selain itu, isu strategis lainnya yaitu pengentasan kemiskinan, pengendalian laju inflasi, antisipasi rawan pangan dan pemenuhan layanan dasar turut dibahas bersama.

“Berdasarkan hasil timbang pada bulan Februari baru-baru ini, Stunting kita berada pada angka 12,35% atau 3.574 balita stunting dari sebelumnya 28.940 balita yang diukur, ada penurunan sebanyak 3,83 persen. Ini semua berkat kerja kolaborasi kita semua,” ucap Jerri Manafe.

Orang nomor dua di Kabupaten Kupang itu berharap, TPPS dapat menjadi corong yang melibatkan semua unsur, dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya dan potensi yang ada serta dapat mengurangi pembebanan anggaran pada belanja-belanja yang bersifat rutinitas dan operasional semata.

Menurutnya, unsur penting dan keterkaitan yaitu belanja barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat untuk mencapai target RPJMD penurunan Stunting di tahun 2024 menjadi 9,3 persen dapat tercapai.

“Dalam forum ini, selain perencanaan dan penganggaran yang dibuat, perhatikan juga ada yang lebih penting yaitu implementasi. Kita kerja untuk kepentingan masyarakat.
Biasanya konsisten dalam musrenbang, tapi hasil akhir musnah karena masuknya pokir. Teman-teman OPD harus terbuka, anggaran cukup atau tidak. Prioritaskan usulan masyarakat bukan yang lain,” tegas Jerri.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Kupang, Juhardi Selan saat dikonfirmasi media ini mengatakan, dalam forum lintas perangkat daerah yang telah dilakukan membahas isu strategis pembangunan tahun 2025.

Isu strategis tersebut ungkap Juhardi Selan diantaranya, pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, penanganan rawan pangan, dan pemenuhan standar layanan minimal.

“Dalam forum ini dibahas berdasarkan desk Pemerintah pembangunan manusia dan desk ekonomi yang akan dilangsungkan selama 2 hari dan akan dibagi dalam 2 sesi terhitung sejak hari ini,” ungkap Juhardi.

Dikatakan, semua OPD Kabupaten Kupang berkomitmen untuk menyelesaikan empat isu strategis tersebut dengan melakukan kerja kolaboratif dan melibatkan seluruh OPD yang ada tanpa terkecuali.

Pihaknya berupaya agar dapat maksimalkan peran perangkat daerah lewat pencapaian indikator kinerja pembangunan sesuai penandaan program kegiatan dan sub kegiatan.

Juhardi Selan juga menyampaikan, dirinya telah memberikan catatan penting terkait pelayanan publik misalnya infrastuktur jalan, jembatan dalam forum lintas perangkat daerah untuk menjadi perhatian bersama seluruh perangkat daerah.

“Tadi sempat kita diskusi terkait ruas jalan long segmen kita, Oelamasi – Naikliu, ada juga Oelamasi, Kuka dan Barate. Ada beberapa hal yang harus kita selesaikan misalnya perbaikan jembatan Nofopal Oelatimo, jembatan Bipolo juga persoalan di Naitae dan Tuakau selain itu juga persoalan akses jalan di 4 Kecamatan di Amfoang,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BP4D Kabupaten Kupang itu menyebut pihaknya juga berupaya menyelesaikan persoalan kondisi infrastruktur dengan mengakses sumber dana dari Pemerintah Pusat hingga Daerah dan juga dari kemitraan.

“Kita sudah coba bersinergi dengan tetap berfokus pada penataan kota Oelamasi. Selain 4 isu strategis lain tadi, kita tetap prioritaskan tambahan tata kelola ibu kota Oelamasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kupang,” tutup Juhardi Selan.

Oelamasi, AtlasNews.ID – Masa jabatan Bupati Korinus Masneno dan Wakil Bupati Kupang Jerri Manafe yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2023 sesuai surat penegasan dari Kementerian Dalam Negeri dibatalkan. Pembatalan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kupang itu terjadi akibat adanya keputusan Mahkamah Konstitusi.

Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Bupati Kupang, Korinus Masneno, usai bertemu dengan awak media dalam kegiatan bincang santai akhir tahun, rabu(27/12/2023) di rumah jabatan bupati.

Diakui Korinus Masneno, jika ada Kepres(Keputusan Presiden) tentang masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) pada tahun 2018 harus melepas jabatan pada tahun 2023.

Namun menurutnya, dalam aturan tersebut tidak sempat dilihat bahwa pemilihan kepala daerah di kabupaten kupang memang dilaksanakan pada tahun 2018 namun pelantikan dilakukan pada tahun 2019.

“Karna pelantikannya dilakukan pada tahun 2019, otomatis masa jabatannya harus berakhir pada tahun 2024. Celah ini yang kemudian dimanfaatkan oleh kepala daerah lain di indonesia untuk masukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu pun dikabulkan, hingga masa jabatan memang harus berakhir di tahun 2024,” jelasnya.

Sebelumnya pada pembukaan sidang IV DPRD Kabupaten Kupang beber Korinus Masneno, telah di umumkan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 31 Desember 2023.

“Oleh karena itu saya sudah pamit kepada masyarakat kabupaten kupang, dan barang barang saya juga sudah di pindahkan. Lalu DPRD Kabupaten Kupang sudah berproses dalam pengusulan Pebajat Bupati pengganti saya,” bebernya.

Korinus Masneno mengungkapkan jika keputusan baru dari Mahkamah konstitusi itu membatalkan Kepres sebelumnya.

“Keputusan MK ini bersifat mengikat dan final sehingga keputusan lama sudah tidak berlaku,” ungkapnya.

Bupati Kupang tersebut juga mengatakan, pihaknya telah mendapat perintah dari Pemerintah Pusat yang menyatakan bahwa terhitung sejak di lantik oleh Mendagri tanggal 7 april 2019 akan berakhir pada tanggal 7 april 2024, sepanjang tidak ada surat keputusan lain yang membatalkan surat keputusan tersebut.

Lebih lanjut Korinus Masneno mengatakan, Bupati dan Wakil Bupati Kupang boleh diberhentikan apabila melewati satu bulan sebelum pilkada tahun 2024.

“Pilkada kita sekitar bulan september atau bulan november 2024, masa jabatan kami berakhir di april 2024 dan hal itu tidak ada persoalan. Ketika 7 april 2024 ada atau tidak ada pejabat bupati dan masa jabatan selesai, saya akan pergi. Tidak tunggu di usir lagi,” ujarnya dengan nada gurau.

Oelamasi, AtlasNews.ID – Program Pasca Sarjana S2 Hukum Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum(STIKUM) Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH.,MH., menggelar diskusi umum dengan Tema Mencermati Pileg 2024 Berkualitas.

Bertempat di Aula Sekolah Tinggi Ilmu Hukum(STIKUM) Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH.,MH., sabtu(2/12/2023)petang. Diskusi yang menghadirkan 3 pemateri yaitu, Wakil Bupati Kupang, Jerri Manafe, SH.,M.Th., wakil ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, Relygius I. Usfunan, SH., dan Ketua DPRD Timor Tengah Selatan, Hendrik Frederikus Bana, SH., yang di wakili oleh Fredianus Neonnub, S.Fil., serta bertindak sebagai moderator yakni jurnalis senior Sipri Klau.

Wakil Bupati Kupang Jerri Manafe mengatakan, Pemilihan legislatif 2024 berkualitas jika calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif dari pusat hingga ke daerah serta calon kepala daerah harus memiliki visi misi yang baik, yang dapat di wujudkan, di jalankan ketika terpilih dan menjabat.

“Apa visi dan misi kita ketika menjadi pemimpin. Kita sebagai orang NTT khususnya kita sebagai orang timor, kadang kadang buat visi misi hanya napoi dan namoe saja, hanya di mulut saja tanpa di jalankan. Kadang kadang otak, hati dan perilaku tidak berjalan beriringan dengan visi misi kita,” Ujarnya.

Menurut Jerri Manafe, sebagai kader partai Golkar yang sudah berpengalaman dalam karier politik terhitung sejak masih menjadi anggota DPRD kabupaten hingga saat terpilih menjadi wakil bupati kupang periode 2018 – 2023 dirinya selalu memiliki pandangan visi misi jelas bersama dengan koalisi saat itu.

Sebagai mantan anggota DPRD Jerri Manafe menjelaskan kepada peserta diskusi jika menjadi anggota DPRD harus menjadi Mitra pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan. Dan selalu menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD dalam menjalankan aspirasi masyarakat.

Selain itu kata Jerri, visi dan misi nya adalah bagaimana tidak menjadi oposisi dengan pemerintah tetapi menjadi bagian sebagai pemberi semangat, pemberi peringatan dan harus bisa memberikan masukan yang baik bagi pemerintah apabila pemerintah mengambil jalan yang tidak sesuai dengan apa yang di janjikan, dan itu menjadi fungsi dari DPRD.

“DPRD itu adalah mitra pemerintah. Tapi kalau pemerintah salah mengatur mitra itu akan berubah menjadi Versus, tetapi memang jika hal itu tidak mudah karena kadang kadang pemerintah tidak menganggap DPRD itu mitra dan sebaliknya DPRD tidak menganggap pmerintah itu mitra nya,” Ungkapnya.

Sementara itu Relygius I. Usfunan, SH., mengatakan Mulai awal 2023, seluruh partai peserta pemilu sudah pasti akan intens dan masif melakukan komunikasi persuasif ke basis-basis konstituen, baik melalui sarana offline dengan perjumpaan langsung dengan warga maupun lewat sarana online melalui media sosial dan juga kanal-kanal komunikasi warga lainnya.

Politik elektoral akan semakin gegap gempita sehingga, sejak dini, kita harus meluruskan cara pandang tentang bagaimana seluruh pihak yang berkepentingan dengan Pemilu 2024 tetap menjaga kualitas pemilu kita agar konsolidasi demokrasi kita terjaga dan tetap menuju arah yang tepat.

“Satu hal yang sangat penting terhubung dengan pemilu berkualitas ialah komitmen partai politik untuk turut menghadirkan kualitas kompetisi yang berkualitas dalam konteks keadaban demokrasi. Fragmentasi kekuatan politik dalam perebutan kuasa politik kerap melahirkan ragam fenomena sosial yang tidak seluruhnya berkorelasi positif dengan penguatan demokrasi kita. Terlebih, partai-partai tak hanya berkepentingan dengan penguasaaan teritorial di daerah-daerah pemilihan, tapi juga berkeinginan mendinamisasi situasi terhubung dengan pemenangan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024,” Ujarnya.

Menurutnya Pemilu merupakan mekanisme demokrasi yang dinamis, seiring dengan konteks waktu, aktor, dan situasi kondisi yang melatarbelakanginya. Dinamika politik yang menggambarkan relasi kuasa ragam kekuatan menyebabkan proses pemilu memerlukan telaah, catatan, dan rekomendasi-rekomendasi penguatan. Salah satu yang harus mendapatkan catatan tentu saja penguatan asas-asas penyelenggaraan pemilu.

“Pilihlah caleg yang berkualitas sehingga mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat secara baik saat menjadi anggota legislatif, jangan memilih karena uang tetapi pilih calon yang berkualitas,” Ungkap Relygius I.Usfunan.

Dalam kesempatan tersebut Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH., MH., mengatakan diskusi yang dilakukan sebagai bagian dari pendidikan politik bagi generasi mudah sehingga partisipasi pemilih meningkatkan dan pemilu yang berkualitas bisa terwujud.

Generasi muda harus menentukan pilihan sesuai figurnya masing masing. Harus memahami pilihan nya merupakan caleg berkualitas dan mampu menyuarakan aspirasi nya saat menjabat.

“Pilih caleg yang berkualitas, caleg yang dekat dengan masyarakat. Harus tahu rekam jejak dan track record dari caleg tersebut. Jangan seperti pilih kucing dalam karung,” Ungkap Prof.Dr. Yohanes Usfunan, SH.,MH.

Jakarta, AtlasNews.ID – Wakil bupati kupang Jerri Manafe mendapat pengarahan langsung ketua umum DPP Partai Golkar sekaligus menerima surat penugasan kepada bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari DPP Partai Golkar.

Acara tersebut di laksanakan di gedung DPP Partai Golkar di jakarta, rabu(21/11/2023). Surat tersebut di serahkan oleh kepala bidang pemenangan pemilu wilayah Bali, NTB dan NTT.

Dalam surat perintah Nomor: Sprin- 8/8/DPP/GOLKAR/XI/2023, tersebut di jelaskan beberapa perintah penting langsung kepada wakil bupati Jerri Manafe sebagai berikut.

Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan panca sukses partai Golkar berupa,
a. Sukses konsolidasi dan transformasi partai GOLKAR
b. Sukses inovasi kaderisasi dan keanggotaan
c. Sukses pencapaian visi indonesia maju selaras dengan visi Negara kesejahteraan 2045
d. Sukses pemantapan demokrasi
e. Sukses pemenangan Pileg tahun 2024 , Pilpres tahun 2024, dan Pilkada tahun 2024.

Melakukan koordinasi dengan pengurus DPD Partai GOLKAR tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan desa/kelurahan.

Melaporkan pelaksanaan perintah ini secara periodek(satu bulan satu kali) kepada ketua umum DPP Partai GOLKAR up. Wakil ketua umum koordinator bidang pemenangan pemilu DPP Partai Golkar.

Melaksanakan kerja kerja politik yang cerdas, cepat dan konsisten karena pelaksanaan perintah ini merupakan bagian dari evaluasi dari DPP Partai GOLKAR dalam penetapan Cakada/Cawakada yang di usung Partai GOLKAR pada Pilkada tahun 2024.

5. Melaksanakan perintah ini sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggu g jawab, demi kebesaran partai GOLKAR.

Surat perintah tersebut di tanda tangan langsung oleh ketua umum DPP partai GOLKAR, Airlangga Hartanto dan Sekretaris Jendral, Lodewijk F. Paulus.

Lewat sambangan telepon yang di lakukan jurnalis Safari-NTT. Com, Paul Taenglote di konfirmasi jika Jerri Manafe masih berada di jakarta.

Jerri Manafe mengatakan, target yang dipasang dalam kerja-kerja pemenangan untuk Pileg adalah menargetkan 20 persen dari total suara di Kabupaten/kota masing-masing.

“Dengan kepercayaan yang diberikan oleh DPP Partai Golkar. Untuk Pileg ditarget nya 20 persen, “Ujar Wakil Bupati Kupang.

Sedangkan untuk Pilpres, Dia akan bekerja keras untuk memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo – Gibran di NTT.

Dijelaskan Jerry manafe bahwa dalam surat keputusan yang memberikan mandat kepadanya bukan saja sebagai calon bupati Kupang, Tapi juga mengkordinasikan dan mengawasi semua DPD Partai Golkar se NTT untuk kerja-kerja pemenangan pileg dan pilpres.

Dalam kerja-kerja pemenangan jika ditemui ada DPD II yang melawan dan tidak mengindahkan perintah Partai, dia mengatakan bahwa itu pasti diberhentikan dan hal tersebut juga telah di tegaskan oleh ketua DPD I GOLKAR Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena.

Begitu juga sesuai instruksi Sekjend Partai GOLKAR Lodewijk F. Paulus bahwa suara Partai dan suara caleg serta suara Pilpres harus seimbang, Sehingga Sekjend menginstruksikan untuk semua caleg, baik caleg DPRD kabupaten/Kota, Provinsi dan DPRD bekerja bukan saja untuk diri mereka tapi juga untuk Presiden wakil presiden yang di usung oleh DPP Partai GOLKAR.

“ Itu instruksi sekjen, harus di laksanakan. Dan saya siap, ”Tegas Jerri Manafe.

Menurut Jerri Manafe harus ada keseimbangan perolehan suara antara suara partai, Capres dan suara caleg secara pribadi, hal tersebut akan terus di koordinasi bersama dan akan di perjuangkan sebagai langkah pemenangan.

Kupang, AtlasNews.ID – Konflik internal di Jemaat GMIT Agape Kupang yang berbuntut saling lapor antara Pihak  dan Pihak Paul Dima di Polda NTT akhirnya berakhir dengan baik, setelah kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dengan menghasilkan 10 poin penting.

Perdamaian itu tercapai ketika Majelis Sinode (MS) GMIT ikut memfasilitasi dengan mempertemukan kedua belah pihak dan mengajak untuk menyelesaikan masalah tersebut, bertempat di Gedung Sinode GMIT, Selasa(21/11/2023) pagi.

Ketua Majelis Sinode GMIT Pdt. Dr. Merry L.Y. Kolimon mengatakan, mediasi dan proses perdamaian ini sudah melewati percakapan yang sulit antar kedua belah pihak dan kemudian kesadaran bahwa jemaat GMIT Agape yang terluka oleh proses hukum yang sedang berlangsung hingga menyita sorotan publik, menjadi dasar terjadi nya proses damai antar kedua pihak.

“Kita bersyukur bahwa di tanggal 15 November yang lalu, kita sudah ada kesepakatan damai yang di fasilitasi oleh Majelis Sinode GMIT melibatkan 2 pihak dan pengacara masing masing, badan keadilan dan perdamaian GMIT, lembaga bantuan hukum, BP3S GMIT, Ketua majelis klasis kota kupang dan unsur lain yang di libatkan dalam tim perumus kesepakatan damai tersebut, “Jelasnya.

Merry Kolimon turut mengucapkan ucapan terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah berbesar hati sepakat berdamai dan kepada pengacara kedua belah pihak yang senantiasa memberikan nasihat dan prespektif hukum yang sangat baik.

Ia juga memberikan ucapan terima kasih kepada Kepolisian Daerah (POLDA) Nusa Tenggara Timur melalui Kapolda, Irjen Pol. Drs. Johni Asadoma, M.Hum., yang turut andil dalam proses perdamaian itu.

Pada kesempatan tersebut Pdt. Dr. Merry L.Y. Kolimon menghimbau kepada para awak media Nusa Tenggara Timur yang hadir dalam konfrensi pers untuk mengembangkan diri menjadi jurnalis Me-damai.

“Jangan sampai kita hanya punya kepentingan “klik”, kita memperuncing masalah. Kami berharap kehadiran teman teman media saat ini mendukung niat baik kedua belah pihak dan mendukung Misi GMIT dalam memastikan proses perdamaian itu bermuara pada Restorative Justice, “Ungkapnya.

Menurutnya, komitmen dalam menempuh restorative justice adalah bentuk komitmen dalam pemulihan harkat dan martabat masing masing pihak, pemulihan relasi persekutuan dan gereja, pemulihan kesaksian gereja dan juga pemulihan sebagai masyarakat dan pemerintah.

“Kami berharap proses ini menjadi aspek pemulihan kepercayaan kepada lembaga gereja, masyarakat dan pemerintah, “Harapnya.

Adapun kesepakatan yang telah di sepakati oleh pihak pertama(Jerri Manafe) dan pihak kedua,Paul Engelbert Dima,Ketua Majelis Jemaat GMIT Agape Kupang Masa Bakti 2017-2023, Decky Peterson Fanggidae, S.Pd, Kepala SDK Hosana ,Elen Koroh Amalo, S.Pdk.M.Th, Sekretaris II Yayasan Hosana Agape, Janti Boesday, SE, Bendahara SDK Hosana, Yeti Liem, SE, Bendahara Yayasan Misi Agape 1999-2020, Ir.Laurensius Lulu, MM, Wakil Ketua Majelis Jemaat GMIT Agape 2017-2023, Nelson Thomas Tali, S.Pt, Wakil Ketua II Majelis Jemaat GMIT Agape 2017-2023, Rongky Yakobus Famdale,S.Th, M.Pd, Ketua Yayasan Hosana Agape Kupang, Pdt. Joseph Andreas Manobe, S.Th, Pembina Yayasan Hosana Agape Kupang, tercantum dalam 10 poin penting.

10 poin kesepakatan yang di setujui kedua pihak yaitu: Pertama, bahwa proses perdamaian terjadi dikarenakan adanya laporan polisi yang mengakibatkan ditetapkan 9 orang menjadi tersangka.

Kedua, bahwa pihak kedua bersedia dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya surat perdamaian ini menyerahkan kembali secara hukum (yuridis levering) semua aset (SHP No.548/Yayasan Agape Kupang), Yayasan Misi Agape Kupang kepada pihak pertama (Yayasan Misi Agape Kupang), yang semula telah dialihkan oleh pihak kedua kepada Yayasan Hosana Kupang dan selanjutnya Yayasan Misi Agape Kupang mengalihkan aset tanah SHP No.548 kepada GMIT Agape Kupang.

Ketiga, pihak pertama dan pihak kedua bersepakat, sebelum rapat anggota lengkap terlaksana,maka pihak pertama menitipkan aset SHP No.548 kepada Majelis Sinode GMIT.

Keempat, pihak pertama dan pihak kedua bersepakat saling berkoordinasi dalam pelaksanaan rapat anggota lengkap dengan agenda sebagai berikut : a) Laporan pertanggungjawaban (LPj) pengurus lama (pihak pertama).

b) Pembentukan organ Yayasan Misi Agape Kupang sesuai akte 03 Tahun 2021 dengan mengakomodir organ pembina dan pengawas dari pendiri, perintis dan tokoh gereja.

c) Organ pengurus dipilih dalam rapat anggota lengkap sesuai akte No.3 Tahun 2001, untuk menghindari konflik kepentingan maka pengurus tidak merangkap jabatan /tugas sebagai Majelis Jemaat Agape atau organ yayasan lainnya.

d) Pihak pertama menyerahkan semua aset Yayasan Misi Agape Kupang yang dititipkan di Majelis Sinode GMIT kepada pengurus baru Yayasan Misi Agape Kupang dalam rapat anggota lengkap yang dipergunakan untuk pengelolaan dan pengembangan sekolah Hosana.

Kelima, bahwa pihak pertama dan pihak kedua bersepakat setelah penyerahan semua aset Yayasan Misi Agape Kupang yang dikuasai oleh pihak kedua kepada pihak pertama barulah kemudian melaksanakan rapat anggota lengkap berdasarkan Anggaran Dasar (AD) Yayasan Misi Agape Kupang No.03 Tahun 2001.

Keenam, bahwa pihak kedua bersedia menyerahkan kembali pengelolaan sekolah TK, SDK Hosana yang dilakukan oleh Yayasan Hosana Agape Kupang kepada pihak pertama (Yayasan Misi Agape Kupang) paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak ditandatangani surat perdamaian ini.

Ketujuh, bahwa pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk membubarkan Yayasan Kasih Agape dan Yayasan Hosana Agape paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya surat perdamaian ini.

Delapan, pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk mendukung pembangunan Gedung Gereja GMIT Agape yang baru, dan tidak akan mempermasalahkan di kemudian hari, baik secara perdata maupun secara pidana.

Sembilan, bahwa pihak kedua bersedia memohon maaf secara terbuka melalui 3 (tiga) media cetak di NTT ( Pos Kupang, Timex dan Victory News) dan media online (youtube, instagram, facebook, dan Tiktok) diviralkan selama 1 (satu) bulan dan admin tidak boleh menghapusnya, sejak ditandatanganinya surat perdamaian ini kepada pihak pertama dan keluarga, pendiri, perintis dan Jemaat GMIT Agape Kupang.

Sepuluh, bahwa pihak pertama bersedia menarik (mencabut) laporan polisi atas dugaan tindak pidana pemalsuan setelah permohonan maaf dari pihak kedua paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya surat perdamaian ini, sedangkan tindak pidana penggelapan yang dilaporkan pihak oleh pihak kedua telah ada Surat Perintah Penghentian Penyelidikan No.SPPP /105/X/2023 Direskrimun tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk tidak saling menuntut di kemudian hari terkait dengan Yayasan Misi Agape Kupang.

“Jika dalam 10 poin kesepakatan itu tidak di tepati oleh kedua belah pihak sebagai syarat berdamai maka kedua belah pihak bersedia untuk di proses hukum, “Ungkap Merry Kolimon saat membaca poin perdamaian tersebut.

Lebih lanjut Merry Kolimon menegaskan jika kasus ini murni konflik internal dalam jemaat GMIT Agape kota kupang. Ia menjelaskan jika rumor yang beredar di masyarakat tidak benar.

“Saya tegaskan ini murni konflik internal. Sekali lagi saya tegaskan, rumor di masyarakat jika Pak Jerri Manafe melawan GMIT atau Jerri Manafe kriminalisasi ulama atau Pdt.Yandri Manobe itu tidak benar, “Tegasnya.

Ia menerangkan jika Pdt.Yandri Manobe turut menjadi tersangka dari kasus dugaan pemalsuan dan penggunaan surat palsu yang dilaporkan Wakil Bupati Kupang Jerri Manafe itu merupakan hasil dari penyelidikan kasus.

Sementara Itu Paul Dima mengungkapkan rasa syukurnya atas tercapai proses damai yang terjadi dan dirinya mengajak semua jemaat GMIT Agape untuk kembali bergandeng tangan dalam misi pelayanan lebih baik, membangun SD Kristen Hosana lebih maju.

Ia juga memberikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam kesepakatan damai dari kasus penggelapan yang menimpa dirinya dan yang lain nya.

Di akhir konfrensi pers kedua belah pihak bersama dengan Majelis Sinode GMIT lakukan penandatangan surat perdamaian yang kemudian akan di serahkan kepada pihak penyidik Polda NTT sebagai salah satu syarat dalam proses pemberhentian kasus atau SP3.