Reaksi keras dan penuh kecaman langsung dilayangkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi NTT, Jan Pieter Windy. Politisi Partai Gerindra tersebut dengan tegas mendesak perusahaan agar bertanggung jawab penuh atas kerugian materil yang kini mencekik masyarakat pesisir.

Pernyataan tegas ini dikeluarkan usai Jan Windy bersama rombongan melakukan peninjauan lapangan secara langsung ke lokasi bangkai kapal MV Kuala Mas pada Minggu, (02/08/2026).

Peninjauan tersebut turut didampingi oleh Anggota DPRD Kabupaten Kupang Fraksi PSI Absalom Buy, Camat Kupang Barat Villy Nakamnanu, serta Kades Bolok Melkianus Laiskodat.

Kerja Asal-Asalan dan Diduga Belum Kantongi Izin

Dari hasil penelusuran di lapangan, Jan Windy menemukan sejumlah kejanggalan fatal yang mengindikasikan kelalaian berat pihak perusahaan.

Ia menduga proses pengangkatan bangkai kapal ini dilakukan tanpa prosedur standar operasional (SOP) yang jelas dan belum mengantongi izin operasional dari dinas terkait.

“Pekerjaan dilakukan secara asal-asalan. Kami menemukan sejumlah oil pump yang dipasang tidak bekerja secara maksimal. Dugaan human error sangat kuat dilakukan oleh para pekerja perusahaan,” tegas Jan Windy kepada AtlasNews.

Kunjungan Joko Widodo ke destinasi wisata Pantai Oesina tersebut merupakan bagian dari agenda safari kebangsaan, sekaligus untuk memenuhi undangan dan bersilaturahmi langsung dengan masyarakat setempat.

Pengamanan Berlapis dan Sinergi TNI-Polri

Pengamanan dilakukan secara menyeluruh dengan skema berlapis, mulai dari pengamanan terbuka hingga tertutup. Personel disebar di sepanjang jalur yang dilalui rombongan, lokasi kegiatan, patroli mobile, hingga penyiagaan posko pengamanan.

Selain itu, satu peleton Pengendalian Massa (Dalmas) turut disiagakan sebagai pasukan siaga (standby) untuk mengantisipasi situasi darurat yang memerlukan respons cepat.

Kapolres Kupang, AKBP Aditya Octorio Putra, S.I.K., melalui Kabagops Polres Kupang AKP Gundolfus P.S. Diaz, menegaskan bahwa seluruh rangkaian pengamanan telah dipersiapkan secara maksimal demi memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar.

“Pengamanan kami fokuskan pada lokasi kunjungan, jalur yang dilalui rombongan, titik-titik rawan, serta pengaturan arus lalu lintas guna menghindari kemacetan. Selain itu, kami juga menyiagakan satu peleton Dalmas yang siap digerakkan sewaktu-waktu apabila terjadi situasi yang membutuhkan penanganan cepat,” ujar AKP Gundolfus.

Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Absalom Buy, menyampaikan apresiasi mendalam dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kupang atas terealisasinya pembangunan fasilitas pelayanan publik tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pemerintah Kabupaten Kupang, dalam hal ini Bapak Bupati Yosef Lede dan Ibu Wakil Bupati Aurum Titu Eki, yang telah mengagendakan pelaksanaan pembangunan gedung kantor kecamatan yang baru ini,” ujar Absalom Buy usai menghadiri acara peletakan batu pertama.

Absalom Buy mengungkapkan bahwa kehadiran kantor kecamatan baru ini merupakan momen yang sangat emosional dan sudah didambakan oleh masyarakat Kupang Barat sejak lama.

Permohonan pembangunan gedung baru ini telah disuarakan secara berulang-ulang selama berpuluh-puluh tahun melalui berbagai forum, mulai dari tingkat Musrenbang desa, kecamatan, kabupaten, hingga agenda reses DPRD.

“Ini merupakan suatu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kami melalui pemerintah sekarang. Proses berpuluh-puluh tahun masyarakat, mulai dari kepala desa hingga tokoh masyarakat, terus memohon agar gedung ini diperbaiki. Saat Musrenbang lalu, saya sampaikan langsung kepada Bapak Bupati bahwa gedung ini harus segera dibangun karena berkaitan dengan harkat dan martabak masyarakat Kupang Barat,” tegas legislator PSI tersebut.

Bupati Kupang, Yosef Lede, SH., secara resmi memimpin peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan Kantor Camat Kupang Barat pada Senin (20/7/2026) pagi.

Momen bersejarah ini menjadi angin segar bagi efektivitas pemerintahan di tingkat kecamatan, mengingat hadirnya gedung baru bukan sekadar urusan fisik semata.

Dalam sambutannya, Bupati Yosef Lede mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memanjatkan puji dan syukur atas dimulainya proses pembangunan ini. Ia menegaskan bahwa kantor camat merupakan garda terdepan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berhadapan langsung dengan urusan masyarakat sehari-hari.

“Pemerintah Kabupaten Kupang terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik. Pembangunan kantor camat ini bukan sekadar fisik, tetapi investasi untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, nyaman, profesional, dan jauh lebih layak,” ujar Bupati Yosef Lede.

Meski tidak menampik bahwa kondisi keuangan daerah saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan anggaran, Bupati menekankan bahwa hal tersebut tidak melunturkan komitmen Pemkab Kupang untuk membangun secara bertahap dan merata.

Hal tersebut disampaikan oleh Manager SDM PT TOM saat menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan gedung baru Kantor Camat Kupang Barat pada Senin (20/7/2026).

Acara peletakan batu pertama tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kupang, Yosef Lede, S.H., dan dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta elemen pelaku usaha.

Momen ini disambut hangat oleh dunia usaha sebagai langkah awal yang positif bagi peningkatan pelayanan publik serta kemajuan infrastruktur di Kecamatan Kupang Barat.

“Hari ini adalah langkah awal yang kita saksikan bersama. Bapak Bupati telah melakukan peletakan batu pertama Kantor Camat Kupang Barat. Pada dasarnya kami, baik sebagai pelaku usaha maupun masyarakat, sangat bersyukur dan hari ini mendapatkan hadiah yang istimewa dari Bapak Bupati,” ujar Manager SDM,Pelipus Pila Ndelu, A.Md., S.H., dalam keterangannya kepada awak media.

Ia yang akrap disapa Ivan Ndelu in juga menambahkan bahwa sebagai perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, PT TOM siap mendukung penuh arah kebijakan dan pembangunan yang dirancang oleh pemerintah daerah.

Kepala Puskesmas Batakte melalui, dr. Elin Taopan, mengonfirmasi bahwa pihaknya menerima sebanyak 23 siswa yang datang dengan keluhan serupa.

Usai mendapatkan informasi, Tim medis bergerak cepat memberikan penanganan awal dan pemeriksaan dasar kepada seluruh korban yang tiba.

“Bersama dengan obat-obatan, semuanya bergerak dengan cepat ketika dibawa ke Puskesmas. Kami periksa semuanya. Fokus utama kami adalah mengidentifikasi pasien dengan kondisi yang membutuhkan penanganan segera,” ujar dr. Elin.

Setelah melakukan penanganan dan tindakan pertama kepada para siswa yang mengalami keracunan, sebagian siswa kemudian dirujuk ke RS Ben Mboi Kupang.

Ia menambahkan bahwa dari total siswa yang diperiksa, lima di antaranya masih menjalani perawatan di Puskesmas Batakte karena kondisi yang memerlukan perawatan lebih intensif.

Kepala Desa Bolok dan Kepala Desa Kuanheun menyatakan bahwa langkah konkret yang diambil Bupati Yosef memberikan harapan baru bagi masyarakat yang selama ini terbelit persoalan hak atas tanah mereka.

Angin Segar bagi Masyarakat Bolok

Kepala Desa Bolok, Melkianus Laiskodat, menyampaikan rasa syukurnya atas keberpihakan Bupati Yosef Lede yang sangat nyata dalam membantu menyelesaikan konflik lahan ini.

Menurut Melkianus, persoalan KIB telah menjadi beban bagi tiga desa terdampak yakni Bolok, Nitneo, dan Kuanheun selama puluhan tahun.

“Kami merasa bersyukur memiliki seorang pemimpin yang memiliki keberpihakan luar biasa terhadap masyarakat. Selama ini kami berjuang sendiri-sendiri dan terpenggal-penggal, namun sekarang perjuangan itu menjadi satu kekuatan bersama,” ujar Melkianus.

Melkianus menambahkan bahwa dampak dari ketidakjelasan status lahan seluas sekitar 900 hektar ini telah menghambat hak masyarakat dalam melakukan sertifikasi tanah mereka sendiri.

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Camat Kupang Barat, pendamping lokal desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, pengurus BUMDES serta perwakilan mahasiswa KKN

Hadir dalam musdes Sekcam Kupang Barat, Tarsius Tupa menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Beliau meminta pemerintah desa untuk membuat baliho informasi anggaran agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana desa secara terbuka.

Selain itu, beliau menyoroti rencana pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP) yang menjadi program nasional.

Beliau berharap Desa Kuanheun segera menyelesaikan kendala lahan agar pembangunan KMP dapat direalisasikan sebelum peresmian massal pada Agustus mendatang.

Geliat budidaya rumput laut yang sudah ada sejak tahun 1999 yang merupakan inisiasi dari mantan Bupati Kupang, Ibrahim Agustinus Medah, kini tinggal kenangan.

Rusaknya ekosistem laut disekitar lokasi pembudidayaan rumput laut tersebut diduga merupakan dampak dari limbah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Timor-1. Hal ini juga dikeluhkan oleh para petani rumput laut.

Ini juga diungkapkan oleh Dodi Masu salah satu pembudidaya atau petani rumput laut yang berhasil ditemui oleh AtlasNews. Id di kediamannya pada Jumat (28/06/2025).

Dodi Masu mengatakan, kehadiran PLTU Timor 1 di wilayah Dusun IV Panaf, telah memberikan dampak langsung terhadap lingkungan terutama laut.

Ia menduga dengan keberadaan PLTU Timor 1 laut sekitar lokasi berdirinya bangunan tersebut mengalami pencemaran yang berakibat pada produksi rumput laut yang kian menurun.

Oelamasi, AtlasNews. ID – Buntut pergantian dua (2) kader Posyandu Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Zakarias Doroh secara tegas kritik keputusan Kepala Desa.

Ditemui media ini, Selasa (14/01/2025) siang, mengatakan, perlakukan tidak adil ini merupakan tindakan tidak terpuji oleh kepala desa Tablolong, Zet Nggadas.

Dan menurutnya, keputusan tersebut merupakan keputusan sepihak oleh kepala desa tanpa melalui musyawarah bersama pihaknya sebagai mitra dalam pemerintahan desa.

Dirinya menyayangkan sikap tak profesional yang tunjukan dan tidak mencerminkan sikap sebagai seorang pemimpin.

“BPD ini kan mitra Desa, lalu kenapa keputusan krusial seperti ini tidak melibatkan kami”, terangnya.

Dijelaskan Zakarias Doroh, terdapat tiga poin dalam melakukan pemberhentian kader Posyandu agar tidak menjadi polemik di tengah masyarakat.

Kepada media ini, mantan kepala Desa Tablolong dua periode itu memberikan kisi kisi pemberhentian pengurus lembaga kemasyarakatan desa agar sesuai prosedur.

“Pertama, Desa harus menentukan calon pengganti pengurus atau kader lewat musyawarah bersama, kedua, calon pengganti harus diusulkan oleh kami BPD, ketiga, kepala desa akan menetapkan keputusan pengangkatan pengurus atau kader sesuai dengan hasil musyawarah bersama sesuai dengan aturan yang berlaku”, jelasnya.

Lanjut Zakarias Doroh, dalam pemberhentian kader Posyandu juga ada sejumlah kriteria yang patut diperhitungkan dalam mendukung keputusan tersebut.

“Orang di ganti ada dasar, misalnya yang bersangkutan sudah memasuki usia lanjut atau tiba tiba yang bersangkutan mengalami sakit atau kecelakaan yang berakibat pada keterbatasan fisik, itu bisa diganti. Dan sekali lagi harus lewat musyawarah”, terangnya.

Sebelumnya diberitakan,  Legrit Pellu dan Marsi Debi Ho’an yang merupakan  kader Posyandu desa Tablolong diberhentikan dan diganti tanpa sebab oleh kepala Desa.