Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Lalu Lintas (FKLL) yang digelar di Resto KCS TTU pada Jumat (08/05/2026).

Kegiatan ini berfungsi sebagai wadah strategis bagi para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan persepsi dan membangun langkah kolaboratif guna menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkeselamatan di wilayah TTU.

Dalam pertemuan tersebut, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi bahasan utama, di antaranya:

• Upaya pencegahan kecelakaan dan penanganan korban secara terpadu.
• Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan.
• Penguatan edukasi keselamatan untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas.

Rapat ini juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan berkendara, mengingat keselamatan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WITA ini bertujuan untuk memastikan ketepatan penerima santunan bagi ahli waris yang sah.

Dalam pelaksanaannya, petugas Jasa Raharja melakukan verifikasi langsung dengan melibatkan keluarga korban dan didampingi oleh Kepala Desa Baas.

Langkah ini diambil untuk menjamin proses yang Lancar dan Transparan memastikan Kehadiran aparat desa membantu memastikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Petugas melakukan klarifikasi serta pencocokan data administrasi secara teliti guna memenuhi ketentuan yang berlaku.

Memastikan santunan hanya diserahkan kepada pihak yang benar-benar berhak.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) TTU ini fokus membahas rencana implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 13.

Kegiatan yang dimulai pukul 08.30 WITA ini dihadiri oleh perwakilan Jasa Raharja Samsat Kefamenanu, Kepala UPTD Samsat TTU, serta Kepala Dinas Pendapatan Daerah TTU.

Kehadiran para pimpinan instansi ini menegaskan komitmen bersama dalam mensinergikan langkah guna mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah tersebut.

Dalam diskusi tersebut, dibahas berbagai langkah teknis untuk memperluas tingkat kepatuhan masyarakat, di antaranya:

Melalui pelaksanaan Forum Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FKLLJ), koordinasi lintas sektor diperkuat untuk meningkatkan kualitas keselamatan transportasi dan perlindungan kepada masyarakat.

Agenda utama dalam kegiatan ini mencakup pembahasan terkait jaminan keselamatan penumpang serta langkah-langkah preventif dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Diskusi berlangsung secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, guna menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan terintegrasi.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, antara lain Petugas Jasa Raharja Samsat Kefamenanu, Kanit Gakkum beserta anggota Lantas Polres TTU, Kepala Tata Usaha Bapenda Provinsi NTT, RSUD Kefamenanu, RS Leona Kefamenanu, Dinas Perhubungan Kabupaten TTU, serta BPJS Kabupaten TTU.

Kehadiran para peserta mencerminkan komitmen bersama dalam meningkatkan kesadaran keselamatan berlalu lintas serta memperkuat perlindungan dasar bagi masyarakat pengguna transportasi.

Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi di wilayah tersebut.

Rapat yang dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Timor Tengah Utara, Iptu Niken Prabandari., S.Tr.K, dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Perhubungan, Rumah Sakit, Jasa Raharja, UPTD Pendapatan Daerah, serta unsur penegak hukum dari Polres Timor Tengah Utara.

Sorotan dan Komitmen Bersama:

•  Edukasi berkelanjutan kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas, termasuk kepemilikan SIM, pembayaran pajak kendaraan, dan registrasi kendaraan di Samsat Kabupaten Timor Tengah Utara.
•  Komitmen 5 Pilar FKLLAJ di Kabupaten Timor Tengah Utara untuk terus memberikan himbauan dan edukasi guna meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
•  Peningkatan kegiatan operasi gabungan setiap bulan sebagai langkah preventif dan edukatif.
•  Pemasangan spanduk peringatan di titik-titik rawan kecelakaan sebagai bentuk kampanye visual keselamatan.

Iptu Niken Ayu Prabandari, S.Tr.K, Kasat Lantas Polres TTU menegaskan ‘’Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Pencegahan kecelakaan bukan hanya tugas polisi, tapi tanggung jawab kita semua.”

Kegiatan ini merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kepatuhan pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), guna mendukung efisiensi administrasi dan optimalisasi penerimaan daerah.

Operasi ini terealisasi melalui sinergi tiga institusi SAMSAT, yaitu Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Timor Tengah Utara, UPTD Pendapatan Daerah Provinsi NTT wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, dan PT Jasa Raharja Kabupaten Timor Tengah Utara.

Dari pihak PT Jasa Raharja, turut hadir I Komang Kerti selaku penanggung jawab Jasa Raharja Samsat Kefamenanu.

“Operasi gabungan ini merupakan wujud nyata komitmen kami untuk mendorong kepatuhan administrasi dan memperkuat keselamatan berlalu lintas. Melalui sinergi antar instansi, kami optimis dapat meningkatkan penerimaan daerah serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat”, ujar Komang.

Agenda utama kegiatan ini meliputi pemeriksaan dan penertiban pelunasan PKB, SWDKLLJ, dan PNBP, serta pemeriksaan pelunasan Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU) bagi kendaraan angkutan penumpang yang beroperasi di wilayah Kefamenanu dan sekitarnya.

Kefamenanu, AtlasNews. ID – Jasa Raharja Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) bersama dengan berbagai stakeholder terkait melaksanakan kegiatan Rapat Forum Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FKLLAJ) di Resto KCS Kefamenanu pada Rabu (19/02/2025).

Rapat ini bertujuan untuk membahas upaya menekan dan mencegah kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten TTU, Agusto S. M. Solokana, SIP beserta staf, Kepala UPTD Badan Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah TTU, Maria Sara, SE, MM beserta staf, Kasat Lantas Polres TTU yang diwakili oleh Alfons Hurint, serta Penanggung Jawab Jasa Raharja Samsat Kefamenanu, I Komang Kerti.

Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas di wilayah tersebut.

Dalam rapat ini, para peserta berkomitmen untuk terus menghimbau dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran dalam berlalu lintas dengan mematuhi peraturan yang berlaku.

Hal ini dianggap penting guna mencegah fatalitas bagi korban kecelakaan lalu lintas. Selain itu, empat pilar dalam rapat FKLLAJ ini juga berkomitmen untuk bersama-sama memberikan himbauan dan edukasi bagi masyarakat.

Kefamenanu, AtlasNews.ID – Polemik dugaan pelanggaran pemilu 2024 pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) telah menjadi atensi publik.

Menanggapi hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten TTU melalui Ketua DPRD angkat bicara terkait polemik tersebut.

DPRD Kabupaten TTU siap merekomendasikan temuan Aliansi Peduli Demokrasi (APD) Kabupaten TTU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia.

Hal demikian diungkap, Ketua DPRD Kabupaten TTU, Hendrikus Bana, usai menerima Aliansi Peduli Demokrasi TTU di kantor DPRD Kabupaten TTU, Senin (18/03/2024).

Menurut Hendrikus Bana, setelah mendengar konstruksi penyampaian APD TTU saat audiens dengan DPRD TTU,, patut diduga keras bahwa PSU di TPS 07 Aplasi, Kefamenanu ada kecurangan.

“Mereka (APD TTU) menganggap bahwa PSU itu adalah bersifat ilegal. Dan setelah kita mendengar konstruksi penyampaian yang disampaikan oleh tim advokasi sama ketua timnya, kita sudah bisa berinterpretasi bahwa diduga keras ini ada permainan”, jelasnya.

Sebab itu, lanjut Hendrikus Bana, DPRD Kabupaten TTU akan segera bersidang agar segera merekomendasikan dugaan PSU Ilegal di TPS 07 Aplasi tersebut ke DKPP RI sebagai pemegang kebijakan dan keputusan terkait dugaan PSU Ilegal tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Aliansi Peduli Demokrasi (APD) Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT melaporkan Ketua KPU Kabupaten Timor setengah Utara (TTU) ke KPU Provinsi NTT. APD TTU juga melaporkan Ketua Bawaslu Kabupaten TTU ke Bawaslu Provinsi NTT. Laporan tersebut perihal pengaduan atas Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 17 Aplasi Kefamenanu Kabupaten TTU yang diduga ilegal.

Sesuai press release yang diterima media ini, Jumat (15/03/2024), APD TTU memohon kepada Ketua Bawaslu RI dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia untuk :

1.menyelidiki, menilai dan menjatuhkan sanksi hukuman kepada oknum KPUD, Bawaslu, KPPS dan oknum anggota panitia lain yang terbukti terlibat kecurangan dalam PSU di TPS 17 Kelurahan Aplasi Kefamenanu.

2.Menjatuhkan sanksi administrasi kepada oknum Ketua KPUD, Ketua Bawaslu, KPPS dan oknum anggota panitia lain yang terbukti terlibat kecurangan dalam PSU di TPS 17 Kelurahan Aplasi Kefamenanu.

3. Mendiskualifikasi oknum-oknum caleg yang diduga terlibat konspirasi kecurangan dalam PSU di TPS 17 Kelurahan Aplasi Kefamenanu.

4. Membatalkan hasil PSU di TPS 17 Kelurahan Aplasi Kefamenanu dan mengakui raihan suara sebanyak 163 atas nama caleg partai Hanura Jeheskial E.Nenotek,Sip.

Dalam rilis resminya itu, Jeheskial E.Nenotek,Sip sebagai Ketua Umum dan Marthen CH Dethan, Koordinator Lapangan
bertindak atas nama seluruh anggota Aliansi Peduli Demokrasi dan masyarakat TTU, mempertanyakan keabsahan penyelengaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS di Kefamenanu.

APD TTU melakukan penolakan atas PSU di 3 TPS tersebut karena diduga telah terjadi kecurangan yang melibatkan Ketua KPUD TTU Petrus Uskono dan Ketua Bawaslu TTU, Martinus Kolo.

APD meminta kepada Ketua Bawaslu RI dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia di Jakarta agar memproses pengaduan APD itu secara hukum.

Menurut release itu, penyelenggaraan PSU di Kabupaten TTU patut diduga sebagai tindakan ilegal yang penuh rekayasa, kecurangan, diskriminatif dan koruptif yang diduga melibatkan oknum caleg Provinsi dan dan oknum caleg perempuan di TTU.

Lokasi dan waktu PSU meliputi PSU di TPS 7 Kelurahan Aplasi Kefamenanu hari Sabtu, tanggal 24 Februari tahun 2024, TPS 4 Desa Bitefa, Sabtu, 24 Februari 2024 dan PSU di TPS 17 Kelurahan Maubeli Sabtu, 24 Februari 2024.

Menurut aliansi dalam press release, PSU di 3 TPS tersebut diduga ilegal karena:
Pertama, tidak ada pemberitahuan terkait PSU dari Petrus Uskono Ketua KPUD TTU Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada seluruh pimpinan partai di Kabupaten TTU .

Hal tersebut mengesankan seolah-olah penyelenggaraan PSU tersebut bersifat rahasia. Keadaan tersebut kemudian memunculkan dugaan penyalahgunaan wewenang “detournement de pouvoir/abuse of authority” yang berpotensi menimbulkan adanya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme serta tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan “transparansi” pemerintahan

Karena itu, diduga ada kemungkinan keterkaitan penyelenggara Pemilu guna memenangkan oknum calon legislatif (caleg) tertentu tingkat kabupaten dan provinsi.

APD TTU menduga, penyelenggaraan PSU di 3 TPS tersebut sarat nepotisme dan diskriminasi sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (*)

Dalam siaran Pers yang diterima media ini, sabtu(16/03/2024), Jeheskial E. Nenotek selaku ketua umum APD mempertanyakan legalitas dan keabsahan penyelenggaraan PSU di Tps 7 Kelurahan Aplasi, Tps 4 desa Bitefa, dan Tps 17 Kelurahan Maubeli yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024.

Dalam surat pengaduan yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi NTT dan Ketua Bawaslu Provinsi NTT, APD memberikan 3 poin alasan terkait indikasi kecurangan saat pelaksanaan PSU di 3 Tps tersebut.

Pertama, tidak ada pemberitahuan terkait pelaksanaan PSU dari ketua KPU Kabupaten TTU, Petrus Uskono kepada seluruh pimpinan partai di Kabupaten TTU.

Menurutnya, hal tersebut mengesankan seolah oleh penyelenggaraan PSU bersifat rahasia. Keadaan tersebut kemudian memunculkan dugaan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi menimbulkan adanya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tindakan yang tidak berdasarkan prinsip transparansi.

“Ada kemungkinan keterkaitan penyelenggara pemilu guna memenangkan oknum caleg tingkat Kabupaten dan Provinsi. Ini merupakan bentuk Nepotisme kental dengan diskriminasi sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM,” tulisnya dalam isi surat pengaduan.

Alasan Kedua, telah terjadi diskriminasi karena alasan perbedaan suku, agama, ras dan perbedaan latar belakang politik yang dilarang dalam demokrasi Indonesia.

“KPU dan Bawaslu TTU sebagai lembaga independen harus menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sesuai aturan hukum yang mengedepankan aturan dan menaati asas tata kelola yang baik seperti asas larangan diskriminatif dan kewajiban transparan,” tulisnya.

Alasan ketiga, dari perspektif hukum pidana dan pelanggaran HAM, maka ketua KPU dan Bawaslu TTU serta penyelenggara pemilu tingkat bawah harus dimintai pertanggung jawaban hukum.

Dalam surat pengaduan tersebut juga dikemukakan dugaan kecurangan dalam proses PSU pada Tps 7 kelurahan Aplasi, kota Kefamenanu. Kecurangan tersebut terjadi diduga adanya tindak pelanggaran HAM dalam bentuk diskriminatif.

“Pada hari pungut hitung tanggal 14 Februari 2024, Jeheskial E. Nenotek di TPS 7 kelurahan Aplal mendapat suara sebanyak 163 suara sesuai C-Salinan. Namun pasca PSU yang bersangkutan hanya mendapat 14 suara,” terangnya.

“Mereka pasti tahu ke caleg siapa suara dari Jeheskial E. Nenotek disembunyikan, suaranya lari ke caleg siapa?. Hal ini perlu di telusuri,” tambahnya.

Jeheskial E. Nenotek selaku pihak yang dirugikan dan Marthen Ch. Dethan sebagai koordinator lapangan APD meminta Ketua KPU dan Ketua Bawaslu TTU serta panitia terkait harus diproses hukum atas dugaan kecurangan pemilu saat pelaksanaan PSU.

Kecurangan lain yang didapati Jeheskial E. Nenotek, yakni KPPS Tps 7 Kelurahan Aplasi mengizinkan 7 warga yang memiliki KTP luar menggunakan hak pilihnya dan proses tersebut diketahui oleh Panwas TPS.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, APD menilai penyelengaraan PSU di 3 Tps tersebut ilegal karna tidak memiliki kriteria hukum. PSU dilakukan hanya rekomendasi ketua Bawaslu TTU yang diskriminatif dan Nepotisme.

PSU yang terjadi di Tps 7 Kelurahan Aplasi tersebut merugikan caleg dari partai Hanura, Jeheskial E. Nenotek.

Aliansi Peduli Demokrasi (APD) juga menilai surat pengaduan ini adalah bentuk penegakan hukum dan keadilan dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme terkait tindakan diskriminatif karena alasan suku, agama, ras dan perbedaan keyakinan politik.

Aliansi Peduli Demokrasi (APD) Kabuapten TTU dalam surat pengaduannya memohon 4 poin tuntutan kepada Ketua Bawaslu Republik Indonesia dan DKPP yaitu:

1. Menyelidiki, menilai dan menjatuhkan sanksi hukuman kepada oknum KPU dan Bawaslu TTU, KPPS, dan oknum panitia lain yang terbukti terlibat kecurangan di Tps 7 Kelurahan Aplasi.

2. Menjatuhkan sanksi administrasi kepada oknum KPU, Bawaslu TTU, KPPS dan panitia lain yang terbukti terlibat kecurangan di Tps 7 Kelurahan Aplasi.

3. Mendiskualifikasi oknum caleg yang terbukti terlibat konspirasi kecurangan dalam penyelengaraan PSU di Tps 7 Kelurahan Aplasi.

4. Membatalkan hasil PSU di Tps 7 Kelurahan Aplasi Kefamenanu dan mengakui raihan suara sebanyak 163 suara atas nama caleg partai Hanura, Jeheskial E. Nenotek.