Kuasa hukum keluarga korban secara terbuka menyoroti berbagai kejanggalan dan mendesak penyidik Polresta Kupang Kota untuk bekerja lebih ekstra demi mengungkap kebenaran material.

Bantah Narasi Bunuh Diri

Kuasa hukum keluarga, Chris M. Bani, S.H., menegaskan bahwa kesimpulan sementara yang mengarah pada tindakan bunuh diri perlu diuji ulang secara mendalam. Menurutnya, fakta-fakta di lapangan justru menunjukkan adanya ambiguitas yang cukup kuat.

“Kami tidak ingin mencampuri teknis penyidikan. Namun, ada sejumlah fakta dan bukti yang justru mengaburkan kesimpulan bahwa korban meninggal akibat bunuh diri,” ujar Chris saat memberikan keterangan pada Senin (27/4/2026) malam.

Ia menekankan bahwa dalam hukum pidana, sebuah kasus harus dibuktikan melampaui keraguan yang masuk akal (beyond reasonable doubt).

Chris meminta penyidik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa analisis forensik dan rekonstruksi peristiwa yang komprehensif.

Soroti Kejanggalan Medis dan Motif

Kupang, AtlasNews. ID – Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIKUM) Prof. Dr. Yohanes Usfunan, S.H.,M.H, jadi korban pengeroyokan orang tidak dikenal di dalam lokasi kampus.

Peristiwa tragis ini terjadi pada, 1 November 2024 di area kampus tepatnya pukul 21.30 WITA. Kasus ini pun langsung dilaporkan ke Polsek Kupang Tengah pada 2 November 2024 pukul 01.52 WITA.

Namun, hingga saat ini pihak kepolisian belum menangkap para terduga pelaku.

Alumni STIKUM Chris M. Bani, S.H merasa prihatin atas peristiwa tersebut. Dirinya mengecam keras kejadian ini dan mendesak Polres Kupang untuk segera mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku.

“Sudah 3 bulan lebih kasus ini mengendap di Polres Kupang. Tindakan premanisme dalam wilayah kampus tidak dapat ditoleransi dalam negara hukum. Saya mendesak Kapolres Kupang untuk segera menangkap dan memproses hukum seluruh pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan ini”, ujar Chris Bani, Sabtu (15/2/2025) pagi.

Atas nama Keluarga Besar Alumni STIKUM, Chris menegaskan bahwa aksi kekerasan ini merupakan pelanggaran hukum yang serius dan menuntut keadilan bagi korban.

Oelamasi, AtlasNews. ID – Unit Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Satuan Reskrim Polres Kupang berhasil menetapkan lima orang tersangka dalam kasus Korupsi pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Kabupaten Kupang. Kasus korupsi yang merugikan negara kurang lebih 5 miliar rupiah ini mulai disidik sejak April tahun 2023 lalu dan penetapan tersangka dilakukan pada tanggal 3 Mei 2024 kemarin.

Tentu apresiasi patut diberikan untuk kerja keras penyidik. Namun sembari menunggu para tersangka ditahan, saya ingin agar kita fokus melihat lebih jauh ke mana aliran uang yang diduga dikorupsi tersebut dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah kepada para tersangka.

Para penyidik tentu sudah melakukan pemeriksaan secara intensif kepada para saksi hingga bermuara pada penetapan tersangka. Namun apakah hanya UU Tipikor saja yang dipakai atau akan ada pengembangan lanjutan dan kemudian menggabungkan UU Tipikor dan UU TPPU, pastinya pidana denda yang dijerat menjadi jauh lebih besar ketimbang hanya menggunakan UU Tipikor.

Melihat disparitas sanksi pidana denda dalam UU Tipikor dan UU TPPU, pihak penegak hukum disarankan agar menjerat korporasi, tidak hanya menggunakan satu UU. Bila memungkinkan, bisa dapat diakumulasikan dengan UU TPPU.

Garis Besar UU TPPU

TPPU sendiri secara resmi telah di undangkan pada undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), kemudian pada Oktober 2003 diamandemen dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan terakhir Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), yang dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional.

TPPU adalah salah satu jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (white collar crime). Pada dasarnya jenis kejahatan ini dilakukan oleh orang dengan latar belakang pendidikan tinggi, memiliki status sosial, politik, dan ekonomi yang tinggi, serta memiliki jaringan yang sangat luas.

Selain itu, dengan kemampuan yang dimilikinya, pelaku baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain, mampu menyamarkan hasil-hasil kejahatannya dalam berbagai bentuk, seperti penyembunyian kedalam struktur bisnis (concealment within business structure), penyalahgunaan bisnis yang sah (missuse of legitimate businesses), penggunaan identitas palsu (use of false identities), dan penggunaan tipe-tipe harta kekayaan yang tanpa nama (use of anonymous asset types), dan sebagainya.

Jika kasus korupsi ini dibongkar habis maka alangkah baiknya diteliti serta ditelusuri lebih dalam tindak pidana korupsi dan aliran uang, agar bukan hanya hukum materinya yang digabung, tapi juga hukum acaranya. Kekurangan di satu aturan bisa diisi aturan yang lain. Contohnya denda di UU Tipikor, perusahaan hanya 1 miliar rupiah, tapi di UU TPPU mencapai angka 100 miliar rupiah.

Dasar saran ini karena Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU merupakan instrumen dari rezim anti pencucian uang dan pelaksanaanya perlu untuk mencegah meluasnya akibat dari perputaran uang haram di dalam masyarakat. Selain itu, pelaku utama dari kejahatan hanya akan mampu untuk dijerat jika negara memaksimalkan setiap pasal UU TPPU tersebut.

Diketahui bahwa UU TPPU sebagai strategi untuk menghentikan pencucian uang sendiri telah terbukti mampu mencegah lebih lanjut tindak pidana pencucian uang seperti yang dilakukan oleh beberapa terdakwa kasus yang melibatkan uang dalam jumlah besar tersebut.

Penyidik Satuan Reskrim Polres Kupang harus mencermati secara baik dengan melakukan penulusuran harta yang berasal dari tindak pidana kejahatan (Kasus Korupsi Pembangunan GOR). Penelusuran terhadap harta kejahatan asal sangat diperlukan, sehingga aliran dana haram tersebut bisa dihentikan dan disita.

Penulis ingin sedikit menggambarkan salah satu unsur Pasal 3 UU TPPU adalah menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta yang diketahuinya atau patut diduganya sebagai hasil tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1.

Sedangkan unsur Pasal 4 juga dibahas mengenai menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan. Apakah yang menjadi pembeda unsur menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang terdapat pada Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU selain ketentuan sanksi denda maksimalnya.

Maka dari itu perlunya penelusuran secara mendalam, karena muaranya adalah uang hasil korupsi harus dikembalikan. Artinya para tersangka harus dimiskinkan dengan cara disita seluruh aset kekayaan para pelaku yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Polisi tentu sudah memiliki bukti permulaan yang cukup sehingga telah menetapkan status sebagai tersangka. Namun jika kemudian para tersangka divonis penjara saja tentu ini dinilai tidak menjerakan. Upaya memiskinkan dengan penggunaan regulasi pencucian uang bisa menjadi alternatif. Penegak hukum harus segera bergerak cepat dan jika terbukti, maka harus berani menjerat tersangka dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Jika hanya memakai UU Tipikor maka akan ada ketidakpuasan atas vonis yang kemudian dijatuhkan terhadap para pelaku. Seharusnya para pelaku korupsi diberikan efek jerah dengan dihukum maksimal dan harus dijerat dengan UU TPPU. Hal ini karena merujuk dugaan adanya aliran dana dan peran aktif para tersangka.

Adapun nantinya sanksi bagi pelaku TPPU mengacu pada pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010, tindak pidana pencucian uang bisa dipidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. Yang mana salah satu modus paling umum juga dengan menggunakan dalam bentuk investasi sebagai modal usaha.

Uang hasil kejahatan diduga digunakan sebagai gratifikasi untuk memuluskan aksi kejahatan dan menutup kasus yang tengah berjalan. Atau juga membeli harta kekayaan lainnya serta bisa sebagai modal usaha lanjutan sebagai kedok.

Yang pastinya ada upaya para pelaku kejahatan untuk membersihkan uang hasil korupsi dari noda hitam. Tidak peduli apakah uang tersebut berhasil atau tidak, tetapi kesannya uang haram tersebut telah menghasilkan uang bersih karena digunakan dalam kegiatan bisnis perusahaan. (*)

Oelamasi, AtlasNews. ID – Jurnalis media online desk Kabupaten Kupang, Chris M. Bani mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wakil Bupati Kupang untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 ke Sekretariat DPD Partai Nasdem.

Chris M. Bani datang ke DPD Partai Nasdem, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, jumat (03/05/2024) siang ditemani keluarga dan sejumlah jurnalis media online dan cetak Kabupaten Kupang.

Kedatangan Pemimpin Redaksi InfoNTT. Com tersebut disambut baik oleh ketua Fraksi Partai Nasdem, Ham Anthon Nenosiam Subu Taopan, sekretaris Partai Nasdem, Nelson Ndolu bersama sejumlah pengurus partai dengan mengalungkan selendang motif tenun ikat.

Hans Taopan yang juga merupakan ketua Tim Tujuh (7) mengatakan, dirinya mengaku senang dengan kehadiran Chris M. Bani di sekretariat DPP Nasdem.

Baginya, Chris M. Bani merupakan anak muda Kabupaten Kupang dengan latar belakang yang baik juga memiliki potensi besar membesarkan Partai Nasdem di Kabupaten Kupang.

“Harapan Partai Nasdem mulai terbuka, dimana ada kader muda, anak muda potensial yang ingin mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil Bupati Kupang dan kami akan support maksimal,” Ujarnya.

Hans Taopan juga mengungkapkan bahwa sesuai dengan tagline Nasdem memanggil yang telah digaungkan, maka dirinya berharap semakin banyak bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang datang untuk mendaftar.

“Tagline ini jelas, kami memanggil semua putra putri terbaik Kabupaten Kupang untuk memajukan daerah tercinta kita. Dan perlu diketahui bahwa tujuan partai Nasdem jelas yakni untuk restorasi Indonesia,” jelasnya.

“Dan Partai Nasdem juga membuka pendaftaran tanpa mahar sesuai dengan arahan ketua umum kami. Jadi semua bisa berkesempatan menjadi bagian dari kami dalam perhelatan pesta demokrasi,” Tambahnya.

Hal senada diungkapkan oleh Chris M. Bani, bahwa dirinya terpanggil untuk datang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wakil Bupati Kupang pada Pilkada serentak tahun 2024 salah satunya dari tagline Nasdem memanggil dan politik tanpa mahar.

Chris M.Bani juga mengatakan, semangat restorasi Partai Nasdem telah ia gaungkan di kalangan kaum muda Kabupaten Kupang untuk memberi semangat dalam berpolitik.

Menurutnya, politik tanpa mahar Partai Nasdem telah memberi pendidikan politik kepada seluruh masyarakat dan juga memberi kesempatan kepada non kader untuk menjadi kepala daerah.

“Saya mendaftar di sini bukan karna tanpa mahar, tetapi semangat itu diberikan kepada kami kaum pemuda untuk memiliki kesempatan yang sama dengan politikus lain yang ada, sehingga berpeluang menjadi pemimpin di daerah kita tercinta ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut Chris M. Bani mengatakan, dirinya sudah menyiapkan visi-misi kedepan jika terpilih menjadi calon wakil Bupati dari Partai Nasdem.

Visi-Misi tersebut sebut salah satu tokoh pemuda Kabupaten Kupang telah tertuang dalam sejumlah formulir persyaratan yang telah diserahkan.

“Perjalanan karier saya sebagai jurnalis selama 9 tahun menjadi modal utama saya untuk deskripsikan tujuan politik saya dalam Visi dan Misi tersebut guna memperbaiki kebijakan Pemerintah Kabupaten Kupang yang selama ini saya amati dan telah saya salurkan dalam sejumlah tulisan jurnalistik saya, dan telah menjadi catatan khusus saya,” jelasnya.

Sementara itu, Heronimus Bani yang merupakan orang tua dari Chris M. Bani menjelaskan garis besar Visi dan Misi dari putranya.

Dalam Visi dan Misi tersebut sebut Heronimus Bani diambil dari budaya masyarakat Amarasi yakni “Makaa Mese Roi Nimah” yang berarti pemimpin yang mempunyai satu tujuan dengan lima misi yang diemban.

“Secara filosofi, organ tubuh tidak hanya terdiri dari satu mata atau satu tangan dan lima jari, itu hal yang tidak mungkin. Oleh karena itu saya berharap Bupati yang ditetapkan Partai Nasdem dapat melengkapi dengan tujuan dan misi yang sama,” terangnya.

Untuk diketahui, Chris M. Bani juga akan melakukan pendaftaran dirinya sebagai Wakil Bupati Kupang untuk Pilkada serentak tahun 2024 ke Partai Solidaritas Indonesia pada, Sabtu (04/05/2024).