Oelamasi, AtlasNews. ID – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Kapolres Kupang AKBP Anak Agung Gde Anom Wirata, S.I.K., M.H., menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas seluruh personil Polres Kupang.

Penegasan ini dilakukan dalam rangka memastikan keamanan dan ketertiban selama proses demokrasi berlangsung, serta menghindari segala bentuk pelanggaran atau keberpihakan anggota Polri khususnya Polres Kupang, yang dapat mencederai integritas Pemilukada.

Ketegasan Kapolres Kupang ini didasarkan pada arahan Kapolri yang tertuang dalam telegram tertanggal 31 Oktober 2023, yang kemudian diperkuat dengan instruksi Kapolda NTT melalui telegram nomor: ST/548/X/HUK.7.1/2024, tertanggal 10 Oktober 2024. Arahan tersebut menekankan pentingnya sikap netral dari seluruh personil Polri dalam setiap tahapan Pilkada.

“Dalam setiap kegiatan pengamanan, saya menekankan kepada seluruh personil Polres Kupang untuk tetap netral dan tidak memihak pada salah satu pasangan calon. Hal ini penting guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban selama proses demokrasi berlangsung”, ujar AKBP Anak Agung, usai menggelar pelantikan Kabagren dan kapolsek jajaran pada hari Kamis (10/10) petang.

Kupang, AtlasNews. ID – Cegah Konflik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kupang melakukan Peluncuran Pemetaan Kerawanan dan melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama stakeholder.

Kegiatan ini digelar demi mencegah dan memitigasi risiko-risiko yang dapat merusak integritas proses demokrasi khususnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT serta Bupati dan Wakil Bupati Kupang pada 27 November 2024 mendatang

Kegiatan itu berlangsung di Neo Aston Hotel, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin, (26/08/2024)

Dalam rakor itu dihadiri langsung oleh sejumlah stakeholder yang terdiri dari berbagai unsur, yakni pemerintah, Polri, TNI, BIN, Kejaksaan, pengamat politik, FKUB, Forum Warga, paguyuban K2S, alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dan sejumlah awak media.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang, Marthoni Reo, dalam sambutannya menegaskan bahwa Rakor ini sangat penting dikarenakan berkaitan dengan pemetaan kerawanan di Pilkada 2024.

Pemetaan kerawanan Pilkada ini akan menjadi sebuah masukan awal serta merumuskan dan memutuskan langkah-langkah pengawasan dan pencegahan.

Selain itu, Marthoni Reo menyebut rakor tersebut sangat penting untuk memberikan sumbangsih, serta pencegahan yang harus dilakukan dalam setiap tahapan proses Pilkada berlangsung.

“Saat ini, tahapan pilkada 2024 telah memasuki tahap pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah selama 3 hari terhitung sejak 27 Agustus hingga 29 Agustus”, ujarnya.

Ia menambahkan, Bawaslu Kabupaten Kupang akan mengawasi jalannya proses pendaftaran para bakal calon sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Lebih lanjut Marthoni Reo pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa saat ini Bawaslu Kabupaten Kupang telah merumuskan 15 poin Indeks Kerawanan Pilkada yang akan terjadi yang telah menjadi fokus setiap jajaran pengawasan hingga tingkat bawah.

“Bawaslu Kabupaten Kupang melakukan pemetaan setiap titik kerawanan, hal ini sangat diperlukan guna mencegah terjadinya kerawanan Pilkada di daerah yang kita cintai ini. Pemetaan kerawanan tersebut dilihat berdasarkan indeks kerawanan pada pemilu 2019 dan 2024″, ucapnya.

Dikatakan, langkah strategis yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kupang dengan melakukan evaluasi secara internal dan penyusunan kerangka hukum pemilu.

Dan, penyalahgunaan gunaan hak pilih dengan menggunakan KTP luar domisili TPS (Tempat Pemungutan Suara) serta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan mediasi penyelesaian pelanggaran langsung ditempat dan kolaborasi dengan Sentra Gakkumdu.

“Ada 3 indikator kerawanan di Pilkada Kabupaten Kupang yang menjadi konsen kami bersama dengan stakeholder yang ada, yakni DPT, netralitas ASN, politik uang”, tutupnya.

Dalam kegiatan tersebut juga digelar sesi pemberian materi kepada peserta kegiatan yang di sampaikan oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Kupang, Yesai Lanus dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Kupang yang membawahi koordinator Data dan Informasi, Adam Horison Bao.

Jakarta, AtlasNews. ID – Komisi II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR RI) gelar rapat dengar pendapat bersama stakeholder guna persetujuan draf perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk Pilkada serentak 2024 sesuai putusan MK.

Adapun putusan MK yang akan dipodomani dalam revisi PKPU terbaru yaknu putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Rapat dengar pendapat ini diikuti oleh Kemenkumham, Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP yang di gelar di ruang sidang Komisi II DPR RI, Senayan Jakarta pada Minggu (25/08/2024).

“RDP hari ini ditunggu oleh seluruh rakyat indonesia. Mereka menunggu sikap dan janji kita serta komitmen kita bahwa revisi PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, harus disesuaikan dengan putusan MK”, ujar Ahmad Doli, Ketua Komisi II DPR RI.

Dikatakan, sebelumnya MK telah memutuskan syarat usia calon kepala daerah harus dipenuhi saat penetapan pasangan calon peserta Pilkada oleh KPU dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang secara resmi dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2024.

Selain itu, MK juga mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang rincian ambang batas yang harus dipenuhi partai politik atau koalisi untuk dapat usung calon Kepala Daerah.

RDP yang berlangsung selama satu jam tersebut, Ahmad Doli meminta persetujuan kepada seluruh anggota Komisi II DPR RI dari sembilan fraksi terkait pengesahan PKPU terbaru yang diseauikan dengan dua Putusan MK.

“Sebelum saya membacakan kesimpulan, kita sudah sama sama tahu bahwa draf PKPU tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 ini sudah mengakomodir Putusan MK dan tidak mengurangi atau melebihkan dari Putusan Nomor 60 dan 70”, ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Ketua DPR RI bertanya pada peserta RDP untuk persetujuan revisi PKPU dan seketika di jawab setuju oleh seluruh peserta rapat.

Ahmad Doli menegaskan RDP tersebut merupakan komitmen pihaknya agar tidak ada keraguan dari masyarakat terkait proses pencalonan Kepala Daerah.

“Saya tegaskan, kami sudah memenuhi janji kami, jadi tidak ada lagi keraguan di masyarakat indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang undang, dimana yang terakhir itu berdasarkan Putusan MK nomor 60 dan 70. ini sudah diikuti peraturan yang lebih teknis yaitu PKPU tentang pencalonan Kepala Daerah”, ujarnya.

Ketua Komisi II berharap setelah putusan ini, tidak ada keraguan yang muncul pada publik terkait jalannya proses pencalonan Kepala Daerah dalam Pilkada sepertinya tahun 2024. (*)

Kupang, AtlasNews. ID – Dalam rangka melakukan pemetaan kerawanan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kupang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama stakeholder.

Kegiatan ini digelar demi mencegah dan memitigasi risiko-risiko yang dapat merusak integritas proses demokrasi khususnya dalam Pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Kupang pada 27 November 2024

Selain Rakor, Bawaslu Kota Kupang juga melangsungkan launching pemetaan kerawanan oleh Ketua Bawaslu, Yunior Adicandra Nange didampingi Anggota Bawaslu Kota Kupang.

Kegiatan itu berlangsung di Hotel T-More, Jalan Piet A. Tallo, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur(NTT) pada Minggu, 25 Agustus 2024.

Dalam rakor itu dihadiri langsung oleh sejumlah stakeholder yang terdiri dari berbagai unsur, yakni pemerintah, Polri, TNI, BIN, Kejaksaan, pengamat politik, FKUB, Forum Warga, paguyuban K2S, alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Kota Kupang.

Jakarta, AtlasNews. ID – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora terkait ambang batas pencalonan Kepala Daerah dalam Pilkada serentak tahun 2024.

Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut termaktub dalam putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 dengan memberikan rincian ambang batas yang harus dipenuhi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mendaftarkan calon Kepala Daerah seperti Gubernur, Bupati serta Walikota.

Keputusan tersebut di ajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora yang dibacakan pada Selasa, (20/08/2024) di ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo pada kesempatan membacakan amar putusan tersebut menyampaikan bahwa permohonan kedua partai peserta pemilu itu dikabulkan untuk sebagian.

Dalam putusan dinyatakan bahwa pada pasal 40 ayat 1 UU Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan.

Di jelaskan, Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mengusulkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan syarat:

Oelamasi, AtlasNews. ID – Kepolisian Resor Kupang menggelar Latihan Pra Operasi (latpraops) Pekat Turangga-2024 sebagai langkah awal dimulainya Operasi Pekat Turangga 2024 bertempat di Lobi Lapangan Tembak Stefanus Pekuwali Polres Kupang, Selasa (13/08/2024) siang.

Kapolres Kupang AKBP Anak Agung Gde Anom Wirata S.I.K. M.H selaku pemimpin latpraops tersebut  dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan operasi Pekat Turangga 2024 adalah melakukan pencegahan terhadap penyakit masyarakat dan persiapan cipta kondisi menjelang Pilkada Serentak tahun 2024.

“Tujuan operasi ini adalah melakukan pencegahan terhadap penyakit masyarakat dan persiapan cipta kondisi menjelang Pilkada Serentak tahun 2024″, terangnya.

Lebih lanjut Kapolres Agung menekankan pentingnya mengedepankan kegiatan penegakan hukum (Gakkum) yang didukung oleh aktivitas deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan.

“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan lancar dan aman. Operasi ini menekankan penegkan hukum dengan berfokus pada pencegahan penyakit masyarakat, seperti perjudian, miras, dan tindakan kriminal lainnya yang dapat mengganggu stabilitas keamanan”, ujarnya.

Operasi Pekat Turangga-2024 akan berlangsung selama 14 hari, yang dimulai pada tanggal 12 hingga 26 Agustus 2024.

Selama operasi, pihak kepolisian akan melakukan patroli rutin, razia, dan kegiatan deteksi dini di berbagai lokasi yang dianggap rawan.

Kerjasama dengan masyarakat juga akan ditingkatkan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan cepat dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

Kapolres Kupang juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk turut serta menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan tempat tinggalnya dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang.

“Keberhasilan operasi ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan tertib,” ujarnya.

Dengan pelaksanaan Latihan Pra Operasi Pekat Turangga-2024, diharapkan personil Polres Kupang mampu menjalankan tugas operasi guna menjamin terlaksananya Pilkada Serentak 2024 berlangsung dengan aman dan damai.

Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Utama (PJU) serta anggota Polres Kupang yang terlibat dalam satgas. (***)

Oelamasi, AtlasNews.ID – Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kupang terus berjalan.

Tahapan yang telah memasuki tahap persiapan dan pembentukan badan ad hoc Pilkada ini di tandai dengan dilantiknya 120 orang Panitia Pemilihan Kecamatan untuk 24 Kecamatan di Kabupaten Kupang beberapa hari lalu.

KPU Kabupaten Kupang kemudian melanjutkan untuk menguji calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 821 orang yang sebelumnya dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Untuk diketahui, KPU Kabupaten Kupang melakukan pembagian Zona dan lokasi tes tertulis PPS Pilkada 2024 dalam 7 zona dan 7 lokasi berbeda yang digelar hari ini, Sabtu (18/05/2024) pagi.

Adapun pembagian zona dan lokasi yakni, zona 1 (Kecamatan Nekamese, Amarasi Barat, Kupang Barat, dan Kecamatan Taebenu) yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Nekamese. Zona 2 (Kecamatan Amarasi, Amarasi Selatan dan Kecamatan Amarasi Timur) di SMA Negeri 2 Amarasi.

Zona 3 (Kecamatan Semau Selatan dan Kecamatan Semau) bertempat di SMA Negeri 1 Semau Selatan. Zona 4 (Kecamatan Amfoang Utara, Amfoang Timur, dan Kecamatan Amfoang Barat Laut) digelar di SMA Negeri 1 Amfoang Utara.

Zona 5 (Kecamatan Takari, Fatuleu, Amabi Oefeto Timur, Amfoang Selatan, dan Kecamatan Amfoang Tengah) di SD Negeri Oesusu. Zona 6 (Kecamatan Kupang Timur, Kupang Tengah, dan Kecamatan Amabi Oefeto) digelar di SMA Negeri 1 Kupang Timur.

Selanjutnya zona (Kecamatan Fatuleu Barat, Fatuleu Tengah, Sulamu dan Kecamatan Amfoang Barat Daya) dilangsungkan di SMA Negeri 2 Fatuleu Barat.

Tes tertulis calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pilkada 2024 secara serentak dilaksanakan tepat pada pukul 09:00 Wita.

Anggota komisioner KPU Kabupaten Kupang, Inesta Chariesta Louk kepada media ini mengatakan, pelaksanaan tes tertulis calon PPS untuk Pilkada 2024 pada zona 6 yang dilangsungkan di SMA Negeri 1 Kupang Timur tersebut diikuti sebanyak 138 orang dengan menggunakan 5 ruangan kelas.

Disebutkan, dari jumlah calon PPS yang mengikuti tes tertulis, dihadiri oleh 129 orang sedangkan 9 orang calon PPS tidak hadir berdasarkan absen peserta.

“Pelaksanaan dan proses tes tertulis calon PPS untuk Pilkada 2024 hari ini berjalan lancar. Setiap peserta mengerjakan 75 soal  pilihan ganda yang terdiri dari 4 paket soal yang berbeda di setiap peserta,” jelas Ines Louk.